Kejagung Diminta Ambil Alih Penanganan Dugaan Penyelewengan BSPS di Sumenap

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 30 April 2025 - 23:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Ketua Umum FPM, Asip Irama, Rabu (29/4/2025)

i

Keterangan foto : Ketua Umum FPM, Asip Irama, Rabu (29/4/2025)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Front Pemuda Madura (FPM) menyoroti kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep dalam mengusut dugaan penyelewengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

FPM menilai proses penyelidikan dugaan korupsi berjamaah itu berjalan lambat dan cenderung akan berhenti pada aktor-aktor kecil di lapangan, seperti kepala desa (kades) dan tenaga fasilitator lapangan (TFL) atau pendamping.

“Kami melihat tidak ada keseriusan dari Kejari Sumenep untuk membongkar kasus ini hingga ke akarnya,” kata Ketua Umum FPM, Asip Irama, Rabu (29/4/2025)

Asip berpandangan, Kejari Sumenep seharusnya juga memanggil aktor-aktor politik yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi tersebut. Hal itu penting supaya polemik BSPS ini segera menemui titik terang.

“Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat indikasi keterlibatan aktor-aktor politik yang berperan dalam pengondisian proyek milik Kementerian PUPR itu. Maka kami menilai Kejari Sumenep harus memanggil aktor-aktor politik ini untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

“Jangan sampai Kejari Sumenep justru hanya jadi pelindung bagi pelaku utama yang memiliki power,” imbuhnya.

Sebab itu, kata Asip, demi menjamin penegakan hukum yang objektif, profesional, dan bebas dari intervensi lokal, FPM mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk mengambil alih penanganan kasus BSPS di Sumenep.

“Langkah ini penting agar penyidikan tidak hanya menyasar ‘kambing hitam’, tetapi benar-benar membongkar struktur korupsi secara menyeluruh, termasuk jika ada keterlibatan elite politik atau pejabat publik,” tegas dia.

Menurut Asip, kasus BSPS bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap hak-hak masyarakat miskin.

“Kita tidak boleh membiarkan praktik korupsi merusak program sosial yang menyentuh langsung hak dasar masyarakat miskin. Jika aparat hukum hanya berhenti pada pemain kecil dan membiarkan aktor besar berlindung di balik kekuasaan, maka keadilan tidak pernah benar-benar ditegakkan,”tutupnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin
Aco Rida Ditahan, Massa Tuntut Penanganan Agraria Pasangkayu yang Timpang
LBH Bogor Somasi RS Mulia Pajajaran, Tuntut Hak Karyawan yang Diberhentikan karena Pensiun
Polisi Bersama Masyarakat, Di Pasangkayu, Petani Diduga Diserbu Dini Hari dan Diperlakukan Seperti Teroris
Temuan BPK Berulang di Pupuk Indonesia, Kejagung Dalami Dugaan Korupsi
Penggerebekan Pesantren Putri Tengah Malam, Wildan Ansori Nasution: Aparat Tak Boleh Sewenang-Wenang
Sengketa Lahan TNI AD vs Warga: Pengamat dan DPR Soroti Pemblokiran SHM Legok
BPGMN Luncurkan SAGARA: Sistem Cerdas Berbasis AI Pantau Gambut dan Mangrove Seluruh Indonesia
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 22:20 WIB

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Jumat, 13 November 2026 - 20:49 WIB

Aco Rida Ditahan, Massa Tuntut Penanganan Agraria Pasangkayu yang Timpang

Jumat, 13 November 2026 - 12:27 WIB

LBH Bogor Somasi RS Mulia Pajajaran, Tuntut Hak Karyawan yang Diberhentikan karena Pensiun

Minggu, 8 November 2026 - 19:22 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Di Pasangkayu, Petani Diduga Diserbu Dini Hari dan Diperlakukan Seperti Teroris

Senin, 2 November 2026 - 20:20 WIB

Temuan BPK Berulang di Pupuk Indonesia, Kejagung Dalami Dugaan Korupsi

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB