Terasmedia.co Jakarta — Ribuan warga di Jalan Kebun Sayur, RT 6 RW 07, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, kini hidup dalam ketidakpastian setelah penggusuran paksa melanda permukiman mereka. Tanah seluas kurang lebih 23 hektar yang selama ini dihuni sekitar 3.000 jiwa atau 1.500 kepala keluarga kini rata dengan tanah. Penggusuran tersebut diduga melibatkan kelompok preman yang disebut-sebut dikerahkan oleh Herawati, pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
Pius Situmorang, kuasa hukum warga, menyayangkan cara-cara yang ditempuh oleh pihak tersebut. Menurutnya, ada indikasi kriminalisasi terhadap warga yang berupaya mempertahankan hak atas tanah tempat tinggal mereka.
“Ini bukan sekadar konflik pertanahan biasa, tetapi sudah merambah pada kriminalisasi warga. Mereka dipidanakan hanya karena berani bersuara membela tanah tempat mereka hidup bertahun-tahun,” tegas Pius kepada awak media, Sabtu (21/6).
Ia menambahkan bahwa saat ini beberapa warga bahkan harus berhadapan dengan proses hukum, yang diduga digunakan sebagai alat tekanan untuk membungkam perjuangan mereka.
Pius meminta agar pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini secara berkeadilan dan beradap. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh diperlakukan semena-mena, apalagi oleh oknum aparat yang bertindak represif di lapangan.
“Kami meminta perlakuan yang adil. Warga harus diperlakukan secara manusiawi. Oknum aparat yang terbukti melakukan tindakan represif terhadap warga harus diproses secara hukum,” tegasnya.
Pius menegaskan, ribuan warga yang menjadi korban penggusuran masih berharap kepada pemerintah agar mendapatkan perlindungan hukum yang berpihak, jangan ada diskriminasi hukum, semua warga negara sama dihadapan hukum dan memililiki akses yang sama dihadapan hukum, tidak tebang pilih.
“Jangan sampai laporan pidana justru digunakan sebagai alat untuk membungkam masyarakat, dan mengalihkan persoalan konflik tanah, kemasalah pidana yang remeh temeh, Ini soal hak hidup, soal keadilan, ini yang secara prinsip dan subtansi harus diselesaikan dan dicarikan solusinya oleh negara.,” tutup Pius.
Sampai saat ini, ribuan warga masih bertahan, sebagian mengungsi, dan sebagian lainnya tetap memperjuangkan hak atas tanah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun.
