KPK Bongkar Dugaan Gratifikasi Komisi XI DPR dari BI dan OJK

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 12 Agustus 2025 - 02:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto (Ted).

i

Foto (Ted).

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan (Gerindra) dan Satori (Nasdem), sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait penyaluran dana program sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang 2020–2023.

Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap perkara ini bermula dari Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat, (12/8).

“Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK menduga, dalam rapat-rapat tertutup Panitia Kerja (Panja) Komisi XI bersama BI dan OJK, terjadi kesepakatan jatah dana CSR untuk setiap anggota Komisi XI: sekitar 10 kegiatan dari BI dan 18–24 dari OJK per tahun.

Dana itu disalurkan melalui yayasan yang dikelola para legislator, dengan teknis pencairan, proposal, dan laporan pertanggungjawaban dibahas khusus oleh tenaga ahli DPR dan pelaksana dari BI serta OJK.

Skema ini berlangsung usai pembahasan anggaran tahunan BI dan OJK pada 2020, 2021, dan 2022. KPK menilai mekanisme tersebut melibatkan kewenangan Komisi XI dalam menyetujui rencana anggaran kedua lembaga, yang dimanfaatkan untuk mengalirkan dana ke pihak-pihak tertentu.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Aco Rida Ditahan, Massa Tuntut Penanganan Agraria Pasangkayu yang Timpang
LBH Bogor Somasi RS Mulia Pajajaran, Tuntut Hak Karyawan yang Diberhentikan karena Pensiun
Polisi Bersama Masyarakat, Di Pasangkayu, Petani Diduga Diserbu Dini Hari dan Diperlakukan Seperti Teroris
Temuan BPK Berulang di Pupuk Indonesia, Kejagung Dalami Dugaan Korupsi
Penggerebekan Pesantren Putri Tengah Malam, Wildan Ansori Nasution: Aparat Tak Boleh Sewenang-Wenang
Sengketa Lahan TNI AD vs Warga: Pengamat dan DPR Soroti Pemblokiran SHM Legok
BPGMN Luncurkan SAGARA: Sistem Cerdas Berbasis AI Pantau Gambut dan Mangrove Seluruh Indonesia
Gugatan ke PT Seko Fajar Plantation: Ahli Waris Minta Kejelasan Laporan Keuangan Sejak 1996
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 20:49 WIB

Aco Rida Ditahan, Massa Tuntut Penanganan Agraria Pasangkayu yang Timpang

Jumat, 13 November 2026 - 12:27 WIB

LBH Bogor Somasi RS Mulia Pajajaran, Tuntut Hak Karyawan yang Diberhentikan karena Pensiun

Minggu, 8 November 2026 - 19:22 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Di Pasangkayu, Petani Diduga Diserbu Dini Hari dan Diperlakukan Seperti Teroris

Senin, 2 November 2026 - 20:20 WIB

Temuan BPK Berulang di Pupuk Indonesia, Kejagung Dalami Dugaan Korupsi

Senin, 2 November 2026 - 12:48 WIB

Penggerebekan Pesantren Putri Tengah Malam, Wildan Ansori Nasution: Aparat Tak Boleh Sewenang-Wenang

Berita Terbaru