Pengamat Politik Desak Pecat Pejabat BPJPH Pelaku Dugaan Penganiayaan Istri

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 7 Oktober 2025 - 14:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat politik Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie.

i

Pengamat politik Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie.

Ikuti kami di Google News

Jakarta | Pengamat politik Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, meminta pejabat tinggi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berinisial MAI segera dipecat karena diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya, Yuli.

Harus dipecat. Itu tindakan kriminal, tidak boleh ada aksi kriminalisme di lingkungan pemerintah,” tegas Jerry, Selasa (7/10).“

Peristiwa ini terjadi seusai upacara HUT RI di kantor pusat BPJPH, Jakarta Timur, 17 Agustus 2025. Berdasarkan kesaksian sejumlah pihak, insiden bermula dari komentar istrinya soal kedekatan MAI dengan seorang pegawai perempuan berinisial FS. MAI diduga langsung memukul istrinya sambil melontarkan kata-kata kasar.

Kejadian itu disaksikan pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan terekam kamera CCTV.

Komunitas Perempuan dan Peradaban (KP2) mengecam keras tindakan tersebut dan mendesak agar MAI diberhentikan dengan tidak hormat.

“BPJPH tidak pantas dihuni apalagi dipimpin oleh pejabat bermental jahat. Demi menjaga marwah institusi, pejabat pelaku kekerasan harus diberhentikan dengan tidak hormat,” tegas KP2 dalam pernyataan resmi.

Tindakan MAI berpotensi menjerat pasal KUHP tentang penganiayaan, UU ASN, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Korban juga berhak mendapat perlindungan sesuai UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Kasus ini memicu keprihatinan publik karena terjadi di institusi yang menjadi sorotan internasional. KP2 menyatakan akan mengawal proses hukum dan mendesak Kepala BPJPH  bertindak cepat.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

GAANAS Soroti Pokir DPRA Rp1 Triliun, KPK Didesak Telusuri Rantai Anggaran
Kasus Kecelakaan Kerja Sri Rahayu Masuk Penyelidikan, KP MBG: Bongkar Seluruh Mata Rantai Tanggung Jawab
LBH PRABHU Lantik Pengurus Cabang Kota Tangerang Selatan, Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat
Keterangan Ahli Tunjukkan Cacat Hukum, Perkara Gabriel Lumbantoruan Dinilai Melukai Keadilan
Tim Tabur Kejati Banten Berhasil Tangkap DPO Penipuan di Tegal ​
Sinergi Lintas Lembaga Terjalin Indah, Komisi III DPR RI Pantau Langsung Kinerja Kejati Banten
Jangan Sembunyi di Balik Sakit, Kejati Sumut Pastikan Eksekusi Alexander Tetap Berjalan
 12 Izin Kehutanan Masuk KPK dan Kejagung, Matahukum: Sekjen Kemenhut Tak Bisa Lepas Tangan
Berita ini 9 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 23:33 WIB

GAANAS Soroti Pokir DPRA Rp1 Triliun, KPK Didesak Telusuri Rantai Anggaran

Senin, 28 September 2026 - 18:22 WIB

Kasus Kecelakaan Kerja Sri Rahayu Masuk Penyelidikan, KP MBG: Bongkar Seluruh Mata Rantai Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 07:04 WIB

LBH PRABHU Lantik Pengurus Cabang Kota Tangerang Selatan, Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat

Jumat, 25 September 2026 - 08:58 WIB

Keterangan Ahli Tunjukkan Cacat Hukum, Perkara Gabriel Lumbantoruan Dinilai Melukai Keadilan

Jumat, 25 September 2026 - 08:41 WIB

Tim Tabur Kejati Banten Berhasil Tangkap DPO Penipuan di Tegal ​

Berita Terbaru

Gerakan Aksi Anti Korupsi Nasional (GAANAS) melontarkan kritik terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA),

Hukum dan Kriminal

GAANAS Soroti Pokir DPRA Rp1 Triliun, KPK Didesak Telusuri Rantai Anggaran

Selasa, 29 Sep 2026 - 23:33 WIB