Hak Keluar Serikat Diganggu, Karyawan Nikomas Laporkan Waketua SPN

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 27 Februari 2026 - 13:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Seorang karyawan berinisial RA resmi melaporkan SP, yang diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) di lingkungan PT Nikomas Gemilang, ke Satreskrim Polres Serang, Jumat (27/2/2026)

i

Keterangan foto : Seorang karyawan berinisial RA resmi melaporkan SP, yang diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) di lingkungan PT Nikomas Gemilang, ke Satreskrim Polres Serang, Jumat (27/2/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co SERANG – Upaya memperjuangkan hak kebebasan berserikat justru berujung pada dugaan tindak kekerasan. Seorang karyawan berinisial RA resmi melaporkan SP, yang diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) di lingkungan PT Nikomas Gemilang, ke Satreskrim Polres Serang.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor: LAPDU/76/II/2026/SATRESKRIM/POLRES SERANG/POLDA BANTEN. Terlapor diduga melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kasus ini bermula dari keinginan RA untuk menggunakan haknya keluar dari keanggotaan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di kawasan industri Nikomas. Menurut pengakuannya, ia telah beberapa kali mengajukan surat pengunduran diri secara resmi ke kantor Pimpinan Serikat Perusahaan (PSP) SPN. Namun, permohonan tersebut disebut tidak mendapat respons.

Untuk meminta kejelasan, RA mendatangi kediaman terlapor di Kampung Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Keduanya sempat berbincang di sebuah warung dekat rumah terlapor. Namun, diskusi itu diduga berujung aksi pemukulan.

“Kejadian ini menunjukkan bahwa kebebasan berserikat di lingkungan kerja, khususnya bagi anggota di PT Nikomas Gemilang, diduga masih dihambat. Tindakan kekerasan ini seharusnya tidak terjadi jika hak-hak dasar pekerja dihormati,” ujar RA kepada awak media, Jumat (27/2/2026), usai membuat laporan di Polres Serang.

Visum Diserahkan, Proses Hukum Berlanjut
Sebagai bentuk keseriusan, RA telah menyerahkan hasil visum kepada penyidik Satreskrim Polres Serang. Ia juga menyatakan akan menunjuk kuasa hukum untuk mengawal perkara tersebut hingga tuntas.

Pasca kejadian, terlapor disebut sempat menghubungi RA melalui pesan singkat WhatsApp untuk menyampaikan permohonan maaf. Meski demikian, RA menegaskan proses hukum tetap berjalan.

“Secara pribadi, saya memaafkan. Namun, sebagai warga negara yang patuh hukum, saya ingin proses hukum tetap dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap hak pekerja lainnya,” tegasnya.

Kasus ini kembali memantik sorotan terhadap perlindungan hak pekerja dalam menentukan pilihan berserikat, termasuk hak untuk keluar dari organisasi tanpa tekanan, intimidasi, maupun kekerasan

Hingga berita ini diturunkan, pihak RA masih menunggu perkembangan penyelidikan dari penyidik Polres Serang, termasuk agenda pemanggilan saksi-saksi dan klarifikasi terhadap terlapor.

Upaya konfirmasi kepada pihak SPN PT Nikomas Gemilang masih dilakukan untuk memperoleh keterangan berimbang sesuai prinsip cover both sides dalam kaidah jurnalistik.

Penulis : Ubed

Editor : Red

Komentar ditutup.

Berita Terkait

GAANAS Soroti Pokir DPRA Rp1 Triliun, KPK Didesak Telusuri Rantai Anggaran
Kasus Kecelakaan Kerja Sri Rahayu Masuk Penyelidikan, KP MBG: Bongkar Seluruh Mata Rantai Tanggung Jawab
Anggota DPR Papua Tengah Pertanyakan Transparansi Penertiban Kawasan Hutan di Nabire
Ketua DPRD Kota Serang Turun Tangan Bantu Warga Kasemen yang Butuh Rehabilitasi
LBH PRABHU Lantik Pengurus Cabang Kota Tangerang Selatan, Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat
Wamena, Papua Muda Progresif Dorong Dialog dan Perlindungan Warga di Tengah Konflik
Ketua PW Fatayat NU Banten Ajak Kader Fatayat NU Cikeusal Terus Bergerak Menebar Manfaat
Keterangan Ahli Tunjukkan Cacat Hukum, Perkara Gabriel Lumbantoruan Dinilai Melukai Keadilan
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 23:33 WIB

GAANAS Soroti Pokir DPRA Rp1 Triliun, KPK Didesak Telusuri Rantai Anggaran

Senin, 28 September 2026 - 18:22 WIB

Kasus Kecelakaan Kerja Sri Rahayu Masuk Penyelidikan, KP MBG: Bongkar Seluruh Mata Rantai Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 14:51 WIB

Ketua DPRD Kota Serang Turun Tangan Bantu Warga Kasemen yang Butuh Rehabilitasi

Minggu, 27 September 2026 - 07:04 WIB

LBH PRABHU Lantik Pengurus Cabang Kota Tangerang Selatan, Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat

Sabtu, 26 September 2026 - 22:35 WIB

Wamena, Papua Muda Progresif Dorong Dialog dan Perlindungan Warga di Tengah Konflik

Berita Terbaru

Gerakan Aksi Anti Korupsi Nasional (GAANAS) melontarkan kritik terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA),

Hukum dan Kriminal

GAANAS Soroti Pokir DPRA Rp1 Triliun, KPK Didesak Telusuri Rantai Anggaran

Selasa, 29 Sep 2026 - 23:33 WIB