Kasus Korupsi Rp50 Miliyar; KOSMAK Desak Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka dan Tahan Bupati Sidrap

Avatar photo

- Penulis

Sabtu, 9 Mei 2026 - 14:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Bupati Sidraf, Syaharuddin Alrif, Sabtu (9/4/2026)

i

Keterangan foto : Bupati Sidraf, Syaharuddin Alrif, Sabtu (9/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menetapkan tersangka terhadap mantan wakil ketua DPRD Sulsel yang kini menjabat Bupati Sidraf, Syaharuddin Alrif dan kawan-kawan dalam dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp.60 miliar pada Dinas Tanaman Pangan Holtikutura dan Perkebunan Prov. Sulsel tahun 2024.

Desakan itu muncul usai Pj Gubernur, Bahtiar Baharuddin memberi pengakuan bahwa program pengadaan bibit nanas dibahas secara detail teknis di DPRD Sulsel, sesuai dengan ketentuan Perda, PP No. 12 Tahun 2019, yang disetujui pimpinan DPRD, yakni Syaharuddin Alrif, Andi Ina Kartika Sari, Darmawangsyah Muin, dan Ni’matulla.

“Permufakatan jahat korupsi pengadaan bibit nanas yang merugikan Rp.50 miliar itu dimulai pada tahap pembahasan anggaran. Sehingga aktor intelektual korupsi ini ada pada pihak legislatif yang diduga menerima

“permintaan” anggaran dari pihak swasta dalam praktek ijon. Akan terjadi missing link yang memutus alur pembuktian antara perbuatan melawan hukum, pelaku dan hasil kejahatan, apabila cluster legislatif tidak ditetapkan tersangka. Penanganan perkara menjadi lemah dan tidak maksimal. Penyidik akan gagal menghubungkan aktor intelektual dengan eksekutor lapangan,” ujar Ronald Lobloby, Koordinator KOSMAK kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/5/2026.

Terkait kasus itu KOSMAK akan sampaikan surat kepada Kajati Sulsel pada Senin, (11/5/2026). Informasi yang dihimpun KOSMAK, oleh penyidik Kejati Sulsel, Bahtiar Baharuddin dan 5 (lima) tersangka lainnya dijerat pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c jo Pasal 618 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Laboratorium

Menurut Ronald Lobloby, Kejaksaan Tinggi Sulsel harus memberikan pengawasan serius terhadap Syaharuddin Alrif, guna mencegah terjadinya hengki pengki dalam penanganan perkara. Untuk itu perlu dilakukan penahanan, setelah ditetapkan tersangka Kerisauan ini sangatlah wajar karena sejak tahun 2014 ia bersama-sama ketua pengadaan Abdul Razak dan pejabat pembuat komitmen, Panaco telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana pembelajaran laboratorium bahasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Namun penyidikannya hingga hari ini jalan di tempat.

“Penyidik telah mengantongi dua alat bukti dalam menetapkan Syaharuddin Alrif dkk sebagai tersangka” kata juru bicara Kejaksaan Tinggi Sulsel, Abdul Rahman Morra saat itu.

Syaharuddin Alrif dkk diduga telah berkerjasama menyelewengkan uang negara senilai Rp.1,1 miliar yang bersumber dari dana sharing anggaran APDB Wajo. Pengadaan sarana pembelajaran berupa komputer dan perangkat lunask (software) untuk keperluan laboratorium bahasa di beberapa sekolah di Kabupaten Wajodikerjakan CV. Istana Ilmu milik Syaharuddin Alrif.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Sungguh Miris : Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov Desa Cipadang di Duga di Kerjakan Asal Jadi
Diduga Terjadi Saling Klaim Kepemilikan Lahan, Revitalisasi SDN 2 Sangiang Jadi Sorotan
LSM WGAB Tantang Polres Nabire Bongkar Bandar Togel, Temuan Kupon di Kaliharapan Jadi Sorotan
Bank Banten Salurkan Bantuan untuk Renovasi dan Perlengkapan Belajar Mengajar di MI Mathlaul Anwar Canali Lebak
DPD GAMKI Papua Barat Daya Apresiasi Kepemimpinan Baru DPC GAMKI Sorong Selatan Periode 2026–2029
Anggaran Rp350 Juta Mulai Digelontor, Jalan Perumahan Persada Banten Segera Direnovasi
Diduga Batas Sawah Digeser, Warga Cikeusal Resmi Adukan Kasus ke Polres Serang
Honor RT RW Belum Bisa Naik, Pemkot Cilegon Dihadapkan pada Tekanan Fiskal di Awal Pemerintahan
Berita ini 67 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 13:37 WIB

Sungguh Miris : Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov Desa Cipadang di Duga di Kerjakan Asal Jadi

Selasa, 10 November 2026 - 16:57 WIB

Diduga Terjadi Saling Klaim Kepemilikan Lahan, Revitalisasi SDN 2 Sangiang Jadi Sorotan

Selasa, 10 November 2026 - 14:11 WIB

LSM WGAB Tantang Polres Nabire Bongkar Bandar Togel, Temuan Kupon di Kaliharapan Jadi Sorotan

Selasa, 10 November 2026 - 14:03 WIB

Bank Banten Salurkan Bantuan untuk Renovasi dan Perlengkapan Belajar Mengajar di MI Mathlaul Anwar Canali Lebak

Selasa, 10 November 2026 - 10:10 WIB

DPD GAMKI Papua Barat Daya Apresiasi Kepemimpinan Baru DPC GAMKI Sorong Selatan Periode 2026–2029

Berita Terbaru