CBA Soroti OJK, Dinilai Lamban Tangani Sengketa BCA dan Keluhan Nasabah

Avatar photo

- Penulis

Senin, 24 Agustus 2026 - 23:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Ucok Sky Kadafi, Kamis (10/10/2024)

i

Keterangan foto : Ucok Sky Kadafi, Kamis (10/10/2024)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyesalkan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai belum serius menangani persoalan antara PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS) bersama sejumlah nasabahnya dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Uchok menilai OJK semestinya lebih aktif turun tangan dalam persoalan yang menyangkut perlindungan konsumen jasa keuangan. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut tidak seharusnya hanya berujung pada langkah hukum yang ditempuh PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS) dengan menggugat BCA beserta jajaran direksinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Seharusnya yang turun dan masuk ke ranah hukum itu OJK, bukan PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS),” ujar Uchok kepada wartawan, Senin (24/8/2026).

Selain sengketa tersebut, Uchok juga menyoroti kasus yang viral terkait pengakuan seorang nasabah BCA di Tasikmalaya yang mengaku kehilangan dana sekitar Rp160 juta dari layanan mobile banking, meski menurut pengakuannya tidak pernah melakukan transaksi tersebut.

Ia mempertanyakan sikap OJK yang dinilai masih minim memberikan respons terhadap persoalan keamanan transaksi digital perbankan.

CBA, kata Uchok, meminta OJK mendorong manajemen BCA untuk bertanggung jawab dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dialami nasabah.

Ia juga meminta Presiden Direktur BCA Hendra Lembong dan Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih memberikan perhatian serius terhadap keluhan nasabah serta memastikan sistem keamanan layanan mobile banking BCA dapat melindungi dana nasabah.

“Jangan sampai nasabah yang kehilangan uang justru merasa berjuang sendirian. OJK harus hadir dan memastikan hak-hak konsumen perbankan terlindungi,” katanya.

Uchok pun mengkritik prioritas kegiatan operasional OJK. Ia menyinggung anggaran kegiatan permainan golf Dewan Komisioner OJK yang disebutnya mencapai Rp15,8 miliar pada 2023 dan Rp12 miliar pada 2024.

Menurutnya, anggaran tersebut menjadi sorotan apabila pada saat yang sama masih terdapat persoalan nasabah yang membutuhkan perlindungan dan penyelesaian dari regulator.

“Daripada membela para nasabah, lebih baik dan asyik para komisioner OJK kemungkinan main golf,” ujar Uchok.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Terima Aduan Masyarakat Pasangkayu Soal Konflik Agraria, Kapolda Sulbar Janji Tangani Secara Transparan dan Akuntabel
Rencana Pengelolaan Lahan Bekas PT Kristalin oleh ANTAM, John Gobai Pertanyakan Posisi Masyarakat Adat Papua Tengah
Ombudsman Jakarta Raya Apresiasi Polda Metro Jaya Bongkar Dua Pabrik Obat Keras Ilegal Sukoharjo ​
Said Iqbal dan Aktivis Buruh Beri Dukungan Moril Gabriel Lumbantoruan di Persidangan PN Jakarta Utara ​
Dugaan Nepotisme dan Gelar Fiktif Politikus Demokrat, KPK Diminta Turun Tangan
KPK Panggil Lima Saksi Kasus Upah Pungut Bogor, Wildan Ansori Nasution Desak Pengungkapan Menyeluruh
Dua Anggota DPRD Jatim‑Bojonegoro Diadukan ke KPK terkait Dugaan Penyalahgunaan APBD dan Keabsahan Gelar
Ribuan Liquid Vape Berbahaya Dimusnahkan Bersama Jajaran Kejati Lampung
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 22:58 WIB

Terima Aduan Masyarakat Pasangkayu Soal Konflik Agraria, Kapolda Sulbar Janji Tangani Secara Transparan dan Akuntabel

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:16 WIB

Rencana Pengelolaan Lahan Bekas PT Kristalin oleh ANTAM, John Gobai Pertanyakan Posisi Masyarakat Adat Papua Tengah

Kamis, 22 Oktober 2026 - 08:05 WIB

Ombudsman Jakarta Raya Apresiasi Polda Metro Jaya Bongkar Dua Pabrik Obat Keras Ilegal Sukoharjo ​

Rabu, 21 Oktober 2026 - 10:13 WIB

Said Iqbal dan Aktivis Buruh Beri Dukungan Moril Gabriel Lumbantoruan di Persidangan PN Jakarta Utara ​

Selasa, 20 Oktober 2026 - 21:36 WIB

Dugaan Nepotisme dan Gelar Fiktif Politikus Demokrat, KPK Diminta Turun Tangan

Berita Terbaru