Update News

Kerap Suarakan Kepentingan Publik, Uchok Sky Khadafi Terima Paket Bangkai Ayam Anggaran OMC DKI Jakarta Naik Tajam, CBA Minta Kejagung Selidiki BNBD dan BMKG Selamat, Wamenaker Afriansyah Noor Terima AFEO Honorary Fellow, AHY: Pengakuan dan Representasi Diduga Langgar Kode Etik Profesi, Ormas PP Bakal Laporkan Notaris Medi ke Ikatan Notaris Indonesia Dorong Konsumsi Susu Nasional, LamiPak Gelar Lomba Karya Tulis untuk Jurnalis

Kategori: Hukum dan Kriminal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang menyeret sejumlah nama besar di lingkungan DPR RI dan internal Bank Indonesia. KPK memanggil empat orang saksi penting untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Mereka adalah Anita Handayaniputri, Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI; Sarilan Putri Khairunnisa; Ageng Wardoyo, Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi XI DPR RI; serta Hery Indratno, Kepala Divisi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). “Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana CSR BI,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada awak media, Rabu (18/6025) Kendati demikian materi pemeriksaan tidak dijelaskan secara rinci, KPK menegaskan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari upaya mengungkap aliran dana CSR yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dana CSR Disalurkan Tak Sesuai Peruntukan Kasus ini bermula dari penyelidikan terhadap dana CSR BI yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat melalui yayasan, namun justru diduga disalahgunakan. Dana tersebut disalurkan berdasarkan rekomendasi dari beberapa anggota Komisi XI DPR RI, namun penggunaannya menyimpang dari tujuan awal. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan dana CSR tersebut diduga dialihkan ke berbagai rekening lain sebelum akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah oknum pejabat negara. "Ada dana CSR yang berpindah ke beberapa rekening dan kemudian terkonsolidasi kembali ke rekening yang diduga merepresentasikan penyelenggara negara. Dana itu digunakan untuk membeli aset seperti bangunan dan kendaraan, yang jelas-jelas tidak sesuai peruntukkannya," kata Asep, dalam konferensi pers sebelumnya Rabu, (22/Jauhari 2025). Lebih dari itu, pengusutan kasus ini telah dimulai sejak KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada pekan ketiga Desember 2024. Dengan status penyidikan umum, kasus ini membuka peluang keterlibatan lebih banyak pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini hingga ke akar-akarnya. “Kami akan menelusuri seluruh aliran dana dan aset yang diduga bersumber dari penyelewengan dana CSR ini,” pungkas Asep.

Hukum dan Kriminal19 Juni 2025

Pejabat DPR dan BI Dipanggil KPK Terkait Dugaan Korupsi CSR Bank Indonesia

Terasmedia.co Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperdalam penyidikan

Hukum dan Kriminal19 Juni 2025

Pejabat DPR-BI Diperiksa KPK, Diduga Terkait Korupsi Dana CSR BI

Terasmedia.co Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperdalam penyidikan

KPK Komitmen Tangani Dugaan Korupsi 8,3 Triliun PT Pupuk Indonesia I Teras Media

Hukum dan Kriminal18 Juni 2025

KPK Komitmen Tangani Dugaan Korupsi 8,3 Triliun PT Pupuk Indonesia

Terasmedia.co Jakarta – Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi

Gerak 08 Banten Dukung APH Fokus Awasi Korupsi di Pandeglang, Minta Presiden Prabowo Berikan Atensi Khusus

Hukum dan Kriminal18 Juni 2025

Gerak 08 Banten Dukung APH Fokus Awasi Korupsi di Pandeglang, Minta Presiden Prabowo Berikan Atensi Khusus

Terasmedia.co Pandeglang — Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Banten (Gerak 08),

Eksepsi Perkara Pidana Charlie Chandra Ditolak JPU, Menanti Putusan Sela Hakim I Teras Media

Hukum dan Kriminal, Headline18 Juni 2025

Eksepsi Perkara Pidana Charlie Chandra Ditolak JPU, Menanti Putusan Sela Hakim

Terasmedia.co TANGERANG – Sidang perkara tindak pidana atas nama terdakwa

Pandeglang — Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi PKB, Mulyadhi, S.E., yang juga duduk di Komisi II, menyatakan kesiapannya untuk mengawal penyelesaian sengketa lahan antara warga Desa Rancapinang dan pihak TNI AD. Konflik tersebut mencuat akibat klaim warga bahwa tanah yang kini dikuasai secara legal oleh TNI AD dulunya dijual secara tidak sah oleh oknum tertentu. Mulyadhi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap persoalan harus diselesaikan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak, (17/6). “Intinya, kita semua harus bekerja dengan hati. Pada dasarnya, masyarakat harus kita jaga dan cintai. Rasa keadilan semua pihak harus ditegakkan. Pemerintah bersama pihak terkait harus duduk bersama menyelesaikan masalah ini, jangan sampai semuanya dirugikan,” ungkapnya, Selasa (17/6/2025). Ia juga menyampaikan keprihatinannya atas keresahan warga, yang merasa hak mereka atas tanah tersebut berpindah tangan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. “Kami menghormati legalitas kepemilikan lahan oleh TNI AD. Namun keresahan warga tidak boleh diabaikan,” lanjut Mulyadhi. Menurutnya, penyelesaian konflik harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan ketegangan sosial yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi dan rasa keadilan kepada semua pihak. “Pendekatan persuasif dan mediasi adalah langkah paling bijak. Ini bukan hanya soal status tanah, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” tuturnya. Mulyadhi juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak terpancing provokasi, serta menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen akan terus mengawal proses penyelesaian konflik ini sampai tuntas. “Saya dipilih dan diberi amanah oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Saya yakin pasti ada jalan keluar yang baik untuk semua,” pungkasnya.

Hukum dan Kriminal17 Juni 2025

Konflik Lahan Rancapinang, Mulyadhi Tegaskan Komitmen DPRD Pandeglang untuk Cari Solusi Adil

Terasmedia.co Pandeglang — Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi PKB,

«
1
…
31
32
33
34
35
…
158
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.