Update News

Musrenbang RKPD 2027 Tangerang Disorot: FKDM Kecamatan Belum Dapat Dana APBD Kerap Suarakan Kepentingan Publik, Uchok Sky Khadafi Terima Paket Bangkai Ayam Anggaran OMC DKI Jakarta Naik Tajam, CBA Minta Kejagung Selidiki BNBD dan BMKG Selamat, Wamenaker Afriansyah Noor Terima AFEO Honorary Fellow, AHY: Pengakuan dan Representasi Diduga Langgar Kode Etik Profesi, Ormas PP Bakal Laporkan Notaris Medi ke Ikatan Notaris Indonesia

Kategori: Hukum dan Kriminal

Jakarta - Pada tanggal 30 April 2025, Presiden RI ke 7 Jokowi, selaku Pengadu telah mengadukan KMRT Roy Suryo dkk. sebagai Teradu, kepada pihak Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP jo pasal 27A, pasal 32 dan pasal 35 UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pihak Kuasa Hukum bahwasanya Jokowi saat pengaduan disampaikan, menyerahkan Barang Bukti (BB) kepada Penyelidik Polda Metro Jaya, berupa 24 Video, sementara BB berupa Ijazah SD, SMP, SMA hingga S1 Fakultas Kehutanan UGM hanya diperlihatkan tanpa diserahkan pada Penyelidik Polda Metro Jaya. Ini menunjukan bahwa baru di tahap awal membuat Pengaduan saja, sudah muncul kejanggalan oleh karena, BB yang utama dan sangat menentukan yaitu Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Jokowi yang seharusnya diserahkan Jokowi kepada Penyelidik/Penyidik, ternyata tidak ikut diserahkan, begitu pula Pihak Penyelidik dan/atau Penyidik tidak meminta Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Jokowi untuk diserahkan atau disita sebagai BB sesuai ketentuan pasal 5 KUHAP jo pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Padahal dalam waktu yang hampir bersamaan selain Jokowi mengadu sendiri, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang juga ikut melapor kepada Polri, terkait tuduhan Ijazah Palsu Jokowi dari aspek penyebaran berita bohong terhadap KRMT Roy Suryo dkk. sebagai reaksi terhadap Laporan Polisi dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) di Bareskrim Polri tanggal 9 Desember 2024 tentang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi. *_SITA IJAZAH S1 JOKOWI_* Laporan TPUA tanggal 9 Desember 2024 tentang dugaan Ijazah Palsu Jokowi di Bareskrim Polri, menurut keterangan pihak TPUA, saat ini tengah ditindaklanjuti proses penyelidikannya oleh Bareskrim Polri, dengan memanggil dan memeriksa Pihak Pelapor antara lain Prof. Eggi Sudjana pada tanggal 15-16 April 2025, kemudian pemanggilan untuk klarifikasi terhadap Advokat Damai Hari Lubis, Koordinator Advokat TPUA pada tanggal 28 April 2025 oleh Penyelidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pada Laporan Polisi TPUA ini, yang menjadi obyek utama pemeriksaan penyidik adalah Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Jokowi, guna memastikan apakah Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM a/n. Jokowi asli atau palsu atau apakah Ijazah S1 Jokowi asli tapi palsu (aspal) atau tidak. Untuk itu tindakan pertama yang harus dilakukan Penyelidik tanpa memandang siapa Pelapor dan siapa Terlapor atau siapa Saksi dan siapa Korban, sehingga suka tidak suka, Ijazah S1 Jokowi harus disita dari tangan Jokowi oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebagai Barang Bukti (BB) untuk kepentingan pemeriksaan melalui Puslabfor Bareskrim Polri. *_HENTIKAN PENGADUAN JOKOWI_* Secara teknis Hukum Acara Pidana dan demi menjamin kepastian hukum, maka Pimpinan Polri harus menghentikan atau setidak-tidaknya menunda seluruh proses pemeriksaan terhadap Pengaduan Jokowi di Polda Metro Jaya tertanggal 30 April 2025 dan seluruh Laporan Polisi dari Anggota Masyarakat terhadap KRMT Roy Suryo dkk. di Polres Jakarta Pusat dan di Polres-Polres lainnya di luar Jakarta. Adapun alasan-alasan mengapa penyelidikan dan penyidikan atas Pengaduan dari Jokowi, harus dihentikan atau dikesampingkan terlebih dahulu, karena : 1. Bareskrim Polri tengah melakukan Penyelidikan dan/atau Penyidikan atas Laporan Polisi TPUA tentang dugaan Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM a/n. Jokowi sebagai Ijazah palsu, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Ijazah Jokowi dimaksud asli atau palsu atau aspal, karena selama menjadi polemik bertahun-tahun Jokowi tidak pernah memberikan klarifikasi atau menunjukan bukti atas keabsahan Ijazah itu. 2. Laporan Polisi TPUA terhadap Jokowi tentang dugaan Ijazah Palsu (Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM a/n. Jokowi) bermuatan kepentingan umum yang lebih besar, antara lain menyelamatkan marwah Pendidikan Tinggi Cq. Universitas Gajah Mada, marwah Para Intelektual dan Cendikiawan dan terlebih-lebih marwah lembaga kepresidenan, karenanya harus didahulukan proses pidananya. 3. Pengaduan Jokowi di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025, atas dugaan Pencemaran Nama Baik atau Fitnah, semata-mata bermuatan kepentingan pribadi yaitu semata-mata hanya untuk memperjuangkan nama baik Jokowi. 4. Untuk menguji apakah Jokowi masih punya nama baik yang harus dipertahankan, maka pembuktiannya adalah apakah Ijazah S1 yang diduga sebagai palsu itu, harus dibuktikan terlebih dahulu lewat suatu Putusan Pengadilan Yang Berkeuatan Hukum Yang Tetap dan adil yang menyatakan Ijazah Jokowi itu asli atau paslu dan/atau aspal atau asli. 5. Selama ini sudah beberapa orang menjadi korban peradilan sesat dengan dipidana penjara, tanpa pernah diuji terlebih dahulu secara hukum soal keabsahan, keasilan dan kebenaran formil dan materiil Ijazah S1 Jokowi di Pengadilan Pidana, hingga Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum tetap, yang menyatakan Ijazah Jokowi sah atau tidak.

Hukum dan Kriminal6 Mei 2025

Demi Kepntingan Umum Proses Penyelidikan Pengaduan Jokowi Harus Dihentikan

Terasmedia.co Jakarta – Pada tanggal 30 April 2025, Presiden RI

KPK Didesak Tuntaskan Kredit Macet dan Korupsi PT. BPD Kaltim-Kaltara Senilai Rp. 1 Triliun I Teras Media

Hukum dan Kriminal5 Mei 2025

KPK Didesak Tuntaskan Kredit Macet dan Korupsi PT. BPD Kaltim-Kaltara Senilai Rp. 1 Triliun

Jarrakpos.com JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi

Gawat, Polisi Belum Tangkap Pelaku Penganiayaan yang di Lakukan Oleh Bos PETI di Bukit Siayo I Teras Media

Hukum dan Kriminal3 Mei 2025

Gawat, Polisi Belum Tangkap Pelaku Penganiayaan yang di Lakukan Oleh Bos PETI di Bukit Siayo

Terasmedia.co Sumatra Utara – Penganiayaan Terhadap Lesmana Halawa yang diduga

Jakarta - PTSselera Asli distributor makanan ringan dan mainan yg bercabang dikota Padangsidimpuan, Diduga telah melanggar aturan ketenagakerjaan. Pada saat tim menelusuri kelapangan bahwa karyawan dipekerjakan atas suruhan pimpinan cabang dengan cara yang tidak wajar, bahkan hari buruh internasional pun karyawan dipekerjakan oleh kepala cabang. Menurut salah mantan karyawan, hak-haknya belum diterima hingga saat ini yang seharusnya diterima karyawan, seperti BPJS ketenagakerjaan dan gaji sesuai dengan ketentuan-ketentuan UMR, diabaikan oleh perusahaan. Pada saat tim meminta konfirmasi kepada pihak PT.Selera Asli pada tanggal 01/05/25 namun, keterangan kepada pimpinan cabang tidak ada jawaban, Suprianto Harahap,yang dipercaya sebagai pimpinan PT selera asli Padangsidimpuan hanya para karyawan yang sedang berkerja yg ditemukan tim dilapangan di lokasi PT selera asli. Menanggapi situasi ini junius Nduru S.H.C.MSP. konsultan hukum (aktifis) Tabagsel mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan perusahaan PT selera asli yang telah berdiri 20 tahun. Mereka bukanlah perusahaan mikro, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk mengabaikan hak hak karyawan perusahaan wajib memberikan segala sesuatu yang menjadi hak karyawan tegasnya, kemudian kita juga menegaskan jika berdasarkan surat edaran maneker RI nomor M/6/ HK. 04/XII/2024 pekerja atau buruh tidak wabib bekerja pada hari libur nasional, termasuk Hari buruh. Dan kami mendesak dinas ketenagakerjaan segera turun tangan dengan memberikan teguran dan melakukan penertiban terhadap PT selera asli.bahwa hak hak buruh adalah bagian ketenagakerjaan di Indonesia . salah satunya undang undang No.13 tahun 2003. Tentang ketenagakerjaan,yang wajib perusahaan untuk membayar upah sesuai dengan UMR yang di daerah setempat.selain itu perusahaan juga wajib mendaftarkan karyawan dalam BPJS KETENAGAKERJAAN, Sebagai diatur dalam undang undang nomor.24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Dan pasal 88 undang undang nomor.13 tahun 2023 juga menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas penghasilan yang layak dengan upah minimum menjadi jaminan dasar, selain itu pasal 15 undang undang nomor 24 tahun 2011 Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya BPJS sebagai bentuk perlindungan.

Hukum dan Kriminal2 Mei 2025

Cabut Izin Dong…! Konsultan Hukum Soroti Perusahaan yang Memperkejakan di Perayaaan Hari Buruh

Teropongistana.com Jakarta – PT Selera Asli distributor makanan ringan dan

Kejagung Diminta Ambil Alih Penanganan Dugaan Penyelewengan BSPS di Sumenap I Teras Media

Hukum dan Kriminal30 April 2025

Kejagung Diminta Ambil Alih Penanganan Dugaan Penyelewengan BSPS di Sumenap

Terasmedia.co Jakarta – Front Pemuda Madura (FPM) menyoroti kinerja Kejaksaan

Banten - MKO Bojen Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Banten - Beredar Viralnya Video Pengeroyokan oleh puluhan pelaku di Desa Bojen Kecamatan Sobang Pandeglang Banten, korban Mahmud Sodik S.H Merupakan anggota perhimpunan advokat Indonesia ( PERADI OTTO/HASIBUAN ) Cabang Serang Aktif dengan No Indentitas Advokat NIA: 2403158, tidak terima di persekusi ( dikeroyok ) oleh para pelaku, Ia melaporkan para pelaku pengeroyokan ke Polda Banten pada tanggal 22 April 2025 dengan nomor, LP/B/134/IV/SPKT III.DITRESKRIMUM /2025/Polda Banten, dugaan Tindak pidana pengeroyokan Pasal 170 KUHP. Video Pengeroyokan Terhadap Advocat Mahmud Sodik S.H Kronologi kejadian pada Senin 21 April 2025 sekitar pukul 23.00 wib, Saya ( Mahmud Sodik S.H ) bersama istri ( Carinah ) beserta anak perempuan nya sedang mengobrol di dalam rumah, tiba tiba di datangi sejumlah orang yang langsung menggedor pintu secara paksa serta mengamuk ingin masuk ke dalam rumah tapi tak berhasil kemudian mendobrak Pintu. Mereka merusak pintu rumah serta jendela dan masuk lewat jendela kemudian langsung menyerang saya", ucap Mahmud Sodik SH. ibu carinah ketika melihat saya di cekik oleh 2 orang, ia melepaskan cekikan tsb dgn menarik para pelaku pencekikan hingga terlepas cekikan tsb,namun kedua org tsb mencelakai mencekik tenggorokan dan satunya mempiting leher dan menekuk kepala Mahmud Sodik ke sebelah kanan kembali dan di tarik kembali oleh ibu carinah,kemudian ibu carinah ikut di seret keluar melalui jendela rumah dan di banting oleh para pelaku hingga pingsan tak sadarkan diri, Jelasnya kepada Awak Media. Jadi ibu carinah di banting hingga pingsan,bgitu juga putri ibu carinah mengejar Mahmud Sodik SH yang disiksa para pelaku kmudian neng Gita ( anak ) pingsan juga di dekat gorong2 di depan rumah ibu carinah disamping jalan desa. Selaku istri Mahmud Sodik S.H, ibu Carinah (istri sirihnya) menceritakan , "Tak cukup mencekik dan menyiksa suaminya di dalam rumah, Kaki suami saya juga di tarik hingga suaminya terseret kurang lebih 70 meter keluar rumah lewat jendela, kemudian suami saya di pukuli lagi hingga terjatuh lalu di injak injak." Sambungnya. Carinah menceritakan sempat mendorong mereka para pelaku yang mencekik leher suaminya, jangan di cekik" jangan di bunuh suami saya, teriak ibu Carinah. Mahmud Sodik S.H juga menceritakan ,Saya hampir tidak bisa bernapas, Ia sangat merasakan lehernya dicekik ( dipiting lehernya ) oleh beberapa orang sampai lantai dan kedua tangannya di tarik kebelakang juga kedua kaki dan dari belakang tubuhnya diinjak-injak terus menerus. Badrudin Kades Bojen Bersama Hj.Kaswi H.Badrudin selaku kepala desa bojen membenarkan kejadian tersebut bersama Hj.Kaswi"itu di karenakan Mahmud Sodik dan Carinah mengaku sudah menikah. Padahal dari semenjak bulan puasa kami meminta bukti pernikahannya tidak pernah di perlihatkan buktinya. Sehingga membuat kemarahan warga dan suami sah carinah. Dan memang Wargi adalah suami sah nya" ungkap kepala desa kepada Awak Media saat di konfirmasi terkait persoalan ini di rumahnya kamis malam 24 April 2025 setelah sholat magrib di samping kediamannya. Soal video yang viral yang beredar, H.Badrudin selaku Kepala Desa Bojen mengatakan kepada Awak Media,"Itu saya yang memvideokan sendiri ungkap nya, Maksud saya membuat video tersebut untuk Bukti atas kejadian itu, penjelasan Kades Bojen H.Badrudin lebih lanjut. Bukti Surat Cerai Carinah Memang Sudah Berpisah Dengan Wa'i Sedangkan Carinah saat di mintai keterangan menjelaskan kepada Awak Media, "Saya sudah BERCERAI dengan Wa'i ( mantan suaminya ), makanya saya menikah dengan Mahmud Sodik S.H" ucap Carinah sambil menunjukan Surat Akta Cerai ( Surat Kuning ) dengan nomor : 0278/AC/2017/PA.Pdlg Kepada Awak Media."Dan saya juga sudah menunjukan BUKTI pernikahan Siri yang di ketahui dan ditandatangani saksi serta Kiyai Asep M saefudin kepada RT Taryono. Kiyai Asep M saefudin Bersama Mahmud Sodik S.H Adapun Wali dan Penghulu yang menikahkan Mahmud Sodik SH dengan Carinah saat di mintai keterangan oleh Awak Media Kiyai Asep M saefudin mengatakan,"Benar bahwa saya yang MENIKAHKAN mereka Atas Dasar Wakil dari wali Nikah, yakni sodara Danu selaku Kakak Kandung Carinah itu seminggu sebelum bulan puasa", ucap kiyai Asep M saefudin. Bukti Surat Nikah Siri Yang Dipersoalkan Hasil Visum RS Bhayangkara Saya Mahmud Sodik S.H sebagai Advokat adalah Korban dari KEBRUTALAN mereka hingga membuat Anak Istri saya Trauma dengan kejadian tersebut meminta APH harus segera menangkap para pelaku Pengeroyokan saya sampai menangkap siapa Dalang Pelaku Utama yang MENGERAHKAN warga Masyarakat untuk merusak rumah dan ingin MENGHABISI NYAWA Saya, sambil menunjukan hasil Visum dari rumah sakit bayangkara Serang Banten kepada Awak Media.( Bryan/Roni )

Hukum dan Kriminal27 April 202512 Januari 2026

Puluhan Pengeroyok Terhadap Seorang Advocat Di Bojen’ Dilaporkan Ke Polda Banten

Terasmedia.co Banten – MKO Bojen Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Banten

«
1
…
38
39
40
41
42
…
158
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.