Oleh: Bagus Mangundiwiryo S.I.P., M.Han
Terasmedia.co jakarta – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tokyo awal April ini bukan sekedar kunjungan kehormatan diplomasi biasa atau sekedar seremoni “kulo nuwon” pemimpin baru. Ini bukan merupakan hal yang baru dalam kemitraan ini, Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF) yang di luncurkan sejak 2016 menjadi wadah rutin bagi kedua negara dalam membahas isyu sensitive dan strategis.
Jika kita melihat hari ini Indonesia berada dipersimpangan nadir ketegangan Kawasan baik di Laut Natuna Utara maupun dinamika di Kawasan Indo-pasifik. Secara eksistensial Jepang merupakan pemain kunci yang memiliki kepentingan keamanan langsung terhadap stabilitas jalur laut logistic laut kita, bukan hanya sekedar mitra dagang otomotif.
Fondasi dalam satu dekade terakhir sebenarnya telah di bangun melalui kemitraan strategis, diantaranya yaitu Pembangunan Pelabuhan patimban dan revitalisasi sentra Kawasan perikanan di pulau-pulau terluar seperti Natuna, Biak, dan Marauke. Selain itu disisi lain penguatan fisik juga harus terus ditingkatkan guna meningkatkan pengawasan. Armada kapal pengawas kita masih butuh penguatan dan nelayan kita kalah canggih dari negara tetangga. Dimana realita di lapangan belum sepenuhnya ideal dan ketergantungan teknologi navigasi serta keselamatan dari pihak asing masih sangat tinggi.
Masalah: Kesenjangan Teknologi dan Tantangan Kedaulatan
Masalah utama kita bukanlah kurangnya luas laut kita, melainkan bagaimana kita mampu untuk hadir menguasai ruang tersebut secara efektif disetiap jengkal. Dalam momentum kunjungan tersebut ada tiga hal dalam hal ini, Dimana ketimbangan teknologi yang masih ketergantungan pada teknologi luar untuk system deteksi radar bawah dan permukaaan di bidang maritim. Bahkan dalam hal ini Jepang menghibahkan kapal patrol mereka untuk mendukung pengawasan dan pengamanan territorial laut Indonesia, serta mendorong kemandirian industry galangan kapal kelas berat. Disisi lain hal yang paling fundamental terkait SDM masih rendahnya sertifikasi dan perlindungan pelaut kita, padahal Indonesia merupakan negara penyumbang pelaut terbesar bagi armada niaga Jepang. Untuk mendukung pelaut yang professional kita harus dingkatkan secara aturan standar internsional yang ketat untuk tuntutan industri maritim modern yang semakin digital. Optimalisai Hub Logistik dan keamanan jalur pasokan merupakan kunci hilirisasi, Proyek strategis harus dipastikan tidak hanya sebagai pintu masuk barang jepang, malainkan sebagai pengungkit ekspor produk maritim Indonesia ke pasar global dengan di dukung alutsista pengawasan laut yang mumpuni agar mampu mengamankan territorial dan menjaga jalur pelayaran kapal niaga Internasional.
Aturan: Landasan Konstitusi dan Konvensi Internasional
Dalam kacamata hukum maritim, setiap poin Kerjasama harus tegak lurus dengan UNCLOS 1982 yang menjamin hak berdaulat kita di ZEE. Indonesia dan Jepang memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga kebebasan navigasi. Untuk itu penguatan kerjasama keamanan lauut dengan Jepang (melalui JCG-Japan Coast Guard) harus selaras dengan undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2022 terkait penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Hal ini harus dipastikan bahwa kerjasama peningkatan kapasitas pelaut mengacu pada Konvensi STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) untuk para pelaut kita demi menjaga martabat dan profesionalisme pelaut menjadi asset devisa negara.
Opini: Jangan Hanya Jadi “Pasar”, Jadilah “Partner”
Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, melihat bahwa kunjungan Presiden Prabowo ini harus membawa perubahan paradigma dan menjadi momentum transisi dari sekedar pembeli menjadi mitra produksi bahkan menjadi pemain utama, Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pasar bagi teknologi Jepang. Dalam transfer technology misalnya, kita jangan hanya ingin diberikan hibah kapal bekas kita butuh transfer teknologi juga yang mencangkup joint production. Galangan kapal dalam negeri harus mampu menyerap ilmu dari Jepang agar kita bisa membangun kapal patroli dan niaga mandiri dimasa depan. Inevstasi SDM juga sangat penting dalam mendukung produksi industry dan pelaut bukan hanya sebagai kru tetapi pemegang teknologi maritim di asia maupun global. Diharapkan Kerjasama ini membentuk pusat keunggulan (Center of Excellent) maritim di Indonesia, agar perwira kapal kita didik sesuai standar teknologi Jepang namun dengan jiwa patriotisme Indonesia.
Kesimpulan
Kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat otot maritim Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan rekam jejak 10 tahun kerjasama mulai dari Indonesia-Japan Maritime Forum 2016 hingga pembangunan infrastruktur di pulau terluar. Namun keberhasilan kemitraan strategis ini tidak dapat di ukur dengan seberapa banyak nota kesepemahaman (MoU) yang ditanda tangani, melainkan dari seberapa besar dampak yang dihasilkan untuk penguatan armada Bakamla/TNI AL untuk melindungi pelaut kita dikancah global. Ini harus bisa menjadi titik balik dari kunjungan Presiden Prabowo di awal di April ini, dari sekedar Kerjasama bantuan menjadi kemitraan yang setara. Keberhasilan diplomasi ini nantinya jangan di ukur dari angka investasi yang masuk, melainkan dari seberapa berdaulatnya kita di lautan dan seberapa terlindungipelaut kita di Samudra luas. Sebagai bangsa pelaut kita harus memastikan bahwa diplomasi dengan Jepang menjadi jembatan kemakmuran, bukan sekedar jalan tol bagi kepentingan global.
Dyt
Penulis : Dyt
