KEREN !!! Turunkan Stunting, Pemkab Tangerang Terima Insentif Fiskal Rp6,47 M

Teras Media

- Penulis

Sabtu, 7 Oktober 2023 - 13:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Foto: rapat koordinasi nasional yang dipimpin langsung Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan pada Jumat (06/10/23).

i

Keterangan Foto: rapat koordinasi nasional yang dipimpin langsung Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan pada Jumat (06/10/23).

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co, JAKARTA – Pemkab Tangerang berhasil mendapatkan hampir Rp6,5 miliar dari insentif fiskal kategori penurunan kasus stunting.

“Alhamdulillah, Pemda Kabupaten Tangerang hari ini mendapatkan hampir 6,5 milyar melalui Insentif Fiskal kategori penurunan Stunting,” kata Pj Bupati Tangerang Dr. Andi Ony P, M.Si usai mengikuti rapat koordinasi nasional yang dipimpin langsung Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan pada Jumat (06/10/23).

Insentif fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan /atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Sebagaimana diketahui prosentase prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang dalam waktu 2 tahun terakhir telah menunjukan angka penurunan dari capaian 23,3% tahun 2021 menjadi 21,1% pada tahun 2022 dan tentu saja capaian ini memiliki kontribusi pada capaian target penurunan prevalensi stunting tingkat nasional.

Menurut Andi, insentif fiskal yang diperoleh merupakan buah dari kerja keras dan kerja sama semua stakeholder di Kabupaten Tangerang dalam rangka menurunkan angka stunting. Dia menambahkan apa yang telah diraih tidak membuat berpuas diri tetapi memacu untuk lebih semangat karena tantangan ke depan sangat kompleks dan berat.

“Sebagaimana arahan bapak Wakil Presiden, bahwa terdapat 3 tantangan yg harus dihadapi dalam penanganan Stunting ke depan yaitu keterbatasan waktu, besarnya target dan tahun politik,” tandasnya

Pj Andi juga mengatakan selain peningkatan kualitas pelayanan, dirinya memastikan bahwa penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan.

“Kita juga akan terus mengawal pelaksanaan program tahun depan untuk memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam sambutannya meminta seluruh kepala daerah untuk terus mengawal dan memastikan pelaksanaan program penurunan stunting tetap menjadi prioritas.

“Saya minta kepada saudara-saudara pejabat gubernur, bupati, dan wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan,” pinta Ma’ruf Amin yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat.

Wapres menuturkan bahwa Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting balita Indonesia sebesar 21,6 persen tahun 2022, turun dari 30,8 persen tahun 2018. Menurut dia capaian tersebut adalah hasil kerja bersama yang disyukuri bersama dan menjadi pemicu semangat agar target penurunan stunting dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan.

“Kita tidak berpuas diri, karena masih ada target yang harus kita kejar, yaitu prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024,” tuturnya.

(rls/Ar).

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Kasus Ekspor CPO: DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas Dugaan Pencucian Uang
Peran Militer Kian Kuat di Era Prabowo, BaraNusa Ingatkan Keseimbangan Reformasi
Libur Panjang: Penumpang Whoosh Ramai, Manfaatkan KA Feeder Gratis
Pemindahan Alun-Alun Kepanjen Dipertanyakan, DPRD Minta Dokumen Lengkap
Firman Soebagyo Desak Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu, Harga TBS Petani Terpuruk
Temuan BPK: Potensi Rugi Rp1,3 Triliun, Kejari Karawang Segel PT BAS, Kejagung Diminta Bertindak
Menggali Potensi di Selat Tersibuk Dunia: Rintis Layanan Maritim di Pulau Nipa, Realitas dan Tantangan Layanan Maritim Indonesia
Firman Soebagyo Sebut APBN Tak Cukup Dongkrak Ekonomi, Swasta Harus Diberi Ruang Tumbuh
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 1 Juni 2026 - 00:15 WIB

Kasus Ekspor CPO: DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas Dugaan Pencucian Uang

Minggu, 31 Mei 2026 - 23:26 WIB

Peran Militer Kian Kuat di Era Prabowo, BaraNusa Ingatkan Keseimbangan Reformasi

Minggu, 31 Mei 2026 - 21:35 WIB

Libur Panjang: Penumpang Whoosh Ramai, Manfaatkan KA Feeder Gratis

Minggu, 31 Mei 2026 - 20:43 WIB

Pemindahan Alun-Alun Kepanjen Dipertanyakan, DPRD Minta Dokumen Lengkap

Minggu, 31 Mei 2026 - 20:11 WIB

Firman Soebagyo Desak Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu, Harga TBS Petani Terpuruk

Berita Terbaru

Keterangan foto : Gedung KPK, Jumat (14/4/2023)

Hukum dan Kriminal

KPK Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi APBD DPRD Kabupaten Tangerang

Minggu, 31 Mei 2026 - 23:43 WIB