Ormas KITA Minta Kejaksaan Periksa Dana CSR PT Krakatau Steel

Teras Media

- Penulis

Sabtu, 1 Maret 2025 - 20:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Ormas KITA Kota Cilegon, Ubaidilah yang kerap disapa Ubed, Rabu (12/2/2025)

i

Ketua Ormas KITA Kota Cilegon, Ubaidilah yang kerap disapa Ubed, Rabu (12/2/2025)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co JAKARTA – Organisasi Masyarakat (Ormas) Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa pertanggung jawaban dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikeluarkan oleh PT Krakatau Steel. Pasalnya penggunaan CSR di perusahaan baja di Cilegon tersebut dinilai kurang terasa manfaatnya.

“Kota Cilegon ini kaya, ada kawasan Industri Baja terbesar di Cilegon. Tapi masih banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni, siswa yang putus sekolah, angka pengangguran tinggi, dan masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Nah, disini saya mempertanyakan CSR seperti apa penggunaanya,” kata Ketua Ormas DPD KITA Kota Cilegon, Ubaidilah atau Ubed, Sabtu (29/2/2025)

Selain itu, kata Ubed, transparansi atas alokasi pembagian dana CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Krakatau Steel terus menuai sorotan publik. Pasalnya, kata Ubed penyaluran CSR Krakatau Steel di Yogyakarta yang dilakukan baru-baru ini, dinilai menciderai hati masyarakat karena tidak memprioritaskan warga Kota Cilegon di mana perusahaan itu beroperasi.

“Untuk itu, Krakatau Steel memang harus ada keterbukaan ke publik, khususnya ke masyarakat Cilegon terkait penyaluran dana CSR tersebut. Saya minta Kejaksaan atau KPK memeriksa manajemen PT Krakatau Steel,” jelas Ubed.

Dengan adanya keterbukaan informasi ke publik soal alokasi dana CSR, kata Ubed, masyarakat Kota Cilegon tidak mencurigai apa yang dilakukan PT Krakatau Steel saat menyalurkan dana CSR ke luar daerah.

“Misalnya (dana CSR) 95 persen sudah didistribusikan di Provinsi Banten. Dari 95 persen itu, 70 persennya (disalurkan) di Cilegon dan sisanya di daerah luar Banten. Kalau dengan cara begitu, itu bisa kita terima,” ujar Aktivis dari HMI tersebut.

Namun kata Ubed, apabila penyaluran CSR itu malah lebih diprioritaskan untuk warga luar daerah Banten, maka yang bakal terjadi akan menimbulkan kecemburuan sosial di tangah-tengah masyarakat Cilegon.

“Kalau ternyata di Banten saja masih kurang, khususnya di Cilegon. Lembaga Pendidikan masih banyak yang tidak diperhatikan, tapi malah CSR Krakatau Steel disalurkannya ke daerah Yogyakarta, justru ini menciderai dan menyakiti hati masyarakat Cilegon maupun masyarakat Banten, yang harusnya memprioritaskan penyaluran CSR itu di wilayah Cilegon atau Banten,” tegas Ubed.

Hingga berita ini dimuat, pihak redaksi masih terus melakukan upaya konfirmasi kepada Humas PT Krakatau Steel terkait penyaluran CSR ke Yogyakarta tersebut.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Kasus Ekspor CPO: DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas Dugaan Pencucian Uang
Peran Militer Kian Kuat di Era Prabowo, BaraNusa Ingatkan Keseimbangan Reformasi
Libur Panjang: Penumpang Whoosh Ramai, Manfaatkan KA Feeder Gratis
Pemindahan Alun-Alun Kepanjen Dipertanyakan, DPRD Minta Dokumen Lengkap
Firman Soebagyo Desak Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu, Harga TBS Petani Terpuruk
Temuan BPK: Potensi Rugi Rp1,3 Triliun, Kejari Karawang Segel PT BAS, Kejagung Diminta Bertindak
Menggali Potensi di Selat Tersibuk Dunia: Rintis Layanan Maritim di Pulau Nipa, Realitas dan Tantangan Layanan Maritim Indonesia
Firman Soebagyo Sebut APBN Tak Cukup Dongkrak Ekonomi, Swasta Harus Diberi Ruang Tumbuh
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 1 Juni 2026 - 00:15 WIB

Kasus Ekspor CPO: DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas Dugaan Pencucian Uang

Minggu, 31 Mei 2026 - 23:26 WIB

Peran Militer Kian Kuat di Era Prabowo, BaraNusa Ingatkan Keseimbangan Reformasi

Minggu, 31 Mei 2026 - 21:35 WIB

Libur Panjang: Penumpang Whoosh Ramai, Manfaatkan KA Feeder Gratis

Minggu, 31 Mei 2026 - 20:43 WIB

Pemindahan Alun-Alun Kepanjen Dipertanyakan, DPRD Minta Dokumen Lengkap

Minggu, 31 Mei 2026 - 20:11 WIB

Firman Soebagyo Desak Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu, Harga TBS Petani Terpuruk

Berita Terbaru

Keterangan foto : Gedung KPK, Jumat (14/4/2023)

Hukum dan Kriminal

KPK Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi APBD DPRD Kabupaten Tangerang

Minggu, 31 Mei 2026 - 23:43 WIB