Bikin Kemelut, Presiden Prabowo Diminta Copot Menhut Raja Juli Antoni

Avatar photo

- Penulis

Senin, 10 Maret 2025 - 09:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Pengamat Kehutanan, Mr Mukhsin Nasir, Senin (10/3/2025)

i

Keterangan foto : Pengamat Kehutanan, Mr Mukhsin Nasir, Senin (10/3/2025)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co JAKARTA – Lantaran kebijakannya Memasukkan sejumlah kader PSI ke dalam struktur organisasi Operation Management Office Indonesia Forestry And other Land Use( FOLU) Net Sink 2030, tanpa melihat kompetensi yg dibutuhkan. menimbulkan kritik dan kemelut berkepanjangan, maka Presiden Prabowo Subianto diminta mencopot Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan ((Menhut).

Permintaan itu diungkapkan Pengamat Kehutanan, Mr Mukhsin Nasir, dalam percakapannya dengan wartawan di Jakarta, Senin (10/03/2025).

Mukhsin mengatakan, munculnya berbagai kritik di media tentang kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merupakan tamparan Presiden Prabowo.

Kinerja Menteri Raja Juli Antoni dianggap hanya membawa misi kepentingan partai PSI di Kementerian Kehutanan.
ujar Mukhsin Nasir yang juga Sekjen MataHukum.

Dia menyatakan, tindakan Menteri Raja Juli inilah menjadi pemicu hebohnya pemberitaan di media, sebab jumlah jabatan di Kementerian Kehutanan menjadi jabatan titipan dari orang-orang partai PSI.

Menurut Mukhsin Nasir, polemik yang terjadi saat ini adalah gambaran kinerja Menteri Raja Juli di mana publik buruk.

“Ini jelas akan mengganggu kinerja Kementerian Kehutanan yang dinakhodai Raja Juli,” tandas Mukhsin.

Menurut Mukhsin, kinerja pencapaian Menteri Raja Juli pun akan menghambat program Presiden Prabowo dalam membangun kemajuan Kementerian Kehutanan, termasuk program Presiden Prabowo tata kelola kehutanan yang melibatkan sejumlah instansi terkait dalam satuan tugas atau satgas.

para kader kader titipan Menteri Kehutanan Raja Juli saat inipun dinilai tidak memiliki kapasitas kemampuan tentang kehutanan.

Hal inipun akan menjadi persoalan besar di Kementerian Kehutanan kedepan.

“Maka sebaiknya Presiden Prabowo segera copot Menteri Raja Juli dan Presiden segera menunjuk Menteri Kehutanan yang mumpuni memiliki pengetahuan secara teknis dan berpengalaman cukup agar mampu membawa Kementerian Kehutanan sebagaimana yang di harapkan dalam kabinet pemerintahan presiden Prabowo sebagai Presiden harapan rakyat,” tutur Mukhsin Nasir.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Tugas Menjaga Indonesia Tidak Pernah Selesai,  Bung AIR Ajak Generasi Muda Terus Berkontribusi
Camellia Apresiasi Wacana Pengadilan Ad Hoc: BUMN Harus Dikembalikan untuk Kepentingan Rakyat
 Menjelang Muktamar NU ke-35: Sorotan Bergeser ke Perebutan Posisi Rais Aam ​
Dr RD Mohammad Teguh Darmawan Resmi Jabat Kajati Jawa Barat, Gantikan Sutikno
Anton Suratto Daftar Kembali Ketua DPD Demokrat Jabar, Didukung 27 DPC
FBB Imbau Masyarakat Saring Informasi dan Tangkal Hoaks di Media Sosial
Egi Hendrawan Puji Rekor MURI Kapolri Cup 2026 dan Peran Gen Z Jaga Dunia Siber
BEM Indonesia Desak KPK Usut Tata Kelola PT Vale IGP Pomalaa, Soroti Dugaan 200 Ribu Ton Ore Nikel
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 17 Agustus 2026 - 17:07 WIB

Tugas Menjaga Indonesia Tidak Pernah Selesai,  Bung AIR Ajak Generasi Muda Terus Berkontribusi

Senin, 17 Agustus 2026 - 07:51 WIB

Camellia Apresiasi Wacana Pengadilan Ad Hoc: BUMN Harus Dikembalikan untuk Kepentingan Rakyat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 16:09 WIB

 Menjelang Muktamar NU ke-35: Sorotan Bergeser ke Perebutan Posisi Rais Aam ​

Kamis, 13 Agustus 2026 - 22:22 WIB

Dr RD Mohammad Teguh Darmawan Resmi Jabat Kajati Jawa Barat, Gantikan Sutikno

Kamis, 13 Agustus 2026 - 19:12 WIB

Anton Suratto Daftar Kembali Ketua DPD Demokrat Jabar, Didukung 27 DPC

Berita Terbaru

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso

Hukum dan Kriminal

IPW: Penanganan Perkara Notaris Lily Penuh Dugaan Pelanggaran Prosedur

Senin, 17 Agu 2026 - 13:10 WIB