Gerak 08 Banten Apresiasi Kinerja BPK RI, Dorong Pengawasan Pembangunan di Pandeglang

Teras Media

- Penulis

Jumat, 20 Juni 2025 - 10:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto (Red).

i

Foto (Red).

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Pandeglang — Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak) 08 Banten memberikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas kinerjanya dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran di Kabupaten Pandeglang, Banten. Hal ini disampaikan langsung oleh Mohamad Rohim selaku perwakilan Gerak 08 Banten.

“Kami mengapresiasi kerja BPK RI yang telah bekerja di Kabupaten Pandeglang dalam melakukan pengawasan. Kami melihat fungsi BPK sudah membaik. Kami ingin pengawasan ini menjadi prioritas agar pembangunan di Pandeglang lebih baik dan tepat sasaran,” ujar Mohamad Rohim dalam keterangannya.

Selain itu, Gerak 08 Banten juga mendukung langkah-langkah aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang.

“Bertahun-tahun Pandeglang disebut sebagai daerah miskin. Salah satu penyebabnya adalah praktik-praktik korupsi. Oleh karena itu, kami mendukung penuh aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara benar dan adil, agar masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” tegasnya.

Rohim juga mendorong agar masyarakat Pandeglang, khususnya di Provinsi Banten, berani melaporkan setiap dugaan korupsi atau penyimpangan yang ditemukan. Menurutnya, masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat aktif dalam pengawasan pembangunan.

“Masyarakat juga harus berani melapor jika menemukan adanya penyimpangan. Ini bagian dari pendidikan kepada para oknum atau koruptor, supaya suara pembangunan bisa hidup dan membawa perbaikan di daerah masing-masing,” jelasnya.

Gerak 08 Banten juga meminta agar pengawasan dari BPK, kejaksaan, dan kepolisian lebih ditingkatkan, terutama terhadap daerah-daerah yang masih menghadapi persoalan serius seperti Pandeglang.

“Infrastruktur, pelayanan publik, korupsi, sengketa lahan, kemiskinan, dan banyak persoalan lainnya masih perlu perhatian serius. Intinya ada di pengawasan. Anggaran sebesar apa pun yang turun ke daerah, kalau pengawasannya lemah, pasti akan bercecer ke mana-mana,” pungkas Rohim.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Kasus Ekspor CPO: DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas Dugaan Pencucian Uang
Peran Militer Kian Kuat di Era Prabowo, BaraNusa Ingatkan Keseimbangan Reformasi
Libur Panjang: Penumpang Whoosh Ramai, Manfaatkan KA Feeder Gratis
Pemindahan Alun-Alun Kepanjen Dipertanyakan, DPRD Minta Dokumen Lengkap
Firman Soebagyo Desak Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu, Harga TBS Petani Terpuruk
Temuan BPK: Potensi Rugi Rp1,3 Triliun, Kejari Karawang Segel PT BAS, Kejagung Diminta Bertindak
Menggali Potensi di Selat Tersibuk Dunia: Rintis Layanan Maritim di Pulau Nipa, Realitas dan Tantangan Layanan Maritim Indonesia
Firman Soebagyo Sebut APBN Tak Cukup Dongkrak Ekonomi, Swasta Harus Diberi Ruang Tumbuh
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 1 Juni 2026 - 00:15 WIB

Kasus Ekspor CPO: DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas Dugaan Pencucian Uang

Minggu, 31 Mei 2026 - 23:26 WIB

Peran Militer Kian Kuat di Era Prabowo, BaraNusa Ingatkan Keseimbangan Reformasi

Minggu, 31 Mei 2026 - 21:35 WIB

Libur Panjang: Penumpang Whoosh Ramai, Manfaatkan KA Feeder Gratis

Minggu, 31 Mei 2026 - 20:43 WIB

Pemindahan Alun-Alun Kepanjen Dipertanyakan, DPRD Minta Dokumen Lengkap

Minggu, 31 Mei 2026 - 20:11 WIB

Firman Soebagyo Desak Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu, Harga TBS Petani Terpuruk

Berita Terbaru

Keterangan foto : Gedung KPK, Jumat (14/4/2023)

Hukum dan Kriminal

KPK Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi APBD DPRD Kabupaten Tangerang

Minggu, 31 Mei 2026 - 23:43 WIB