Arif Rahman Dorong Kebijakan Pro-Petani dan Nelayan di Banten

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 3 Juli 2025 - 00:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Arif Rahman Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.

i

Foto Arif Rahman Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan nasib petani dan nelayan di daerah pemilihannya, yakni Banten 1 (Lebak dan Pandeglang). Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan.

“Kami di DPR RI, khususnya saya sebagai perwakilan dari Dapil Banten 1, terus mendorong agar daerah kami mendapat perhatian dalam program peremajaan wilayah dan pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat pesisir,” ujar Arif dalam keterangannya, Komplek Senayan (2/7).

Menurut Arif, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi nelayan dan petani adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak dari mereka belum memahami tata kelola dan prosedur pembentukan kelompok atau badan hukum yang dibutuhkan untuk menerima bantuan pemerintah.

“Niat pemerintah melalui program seperti Koprasi Merah Putih adalah langkah positif. Tetapi masyarakat harus diberi pemahaman dan pelatihan agar bisa mengakses program itu. Tidak cukup hanya memberi bantuan, tapi juga perlu pembinaan agar hasilnya berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu menyediakan asuransi nelayan sebagai bentuk jaminan sosial, mencakup perlindungan kesehatan, pendidikan, hingga keselamatan kerja.

Di sektor pertanian, Arif menyoroti pentingnya pembentukan dan penguatan kelompok tani sebagai syarat utama agar bisa menerima bantuan dari Kementerian Pertanian.

“Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa program pemerintah tidak bisa diberikan kepada individu, tapi harus melalui kelompok tani. Makanya saya dorong mereka untuk membentuk kelompok dan masuk ke sistem penyuluhan resmi dari dinas pertanian daerah,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini program bantuan seperti mesin dan alat pertanian sering kali salah sasaran atau disalahgunakan, seperti dijual atau dialihkan ke tempat lain karena lemahnya struktur kelompok.

Sebagai upaya konkret, Arif telah menjalin koordinasi dengan para kepala daerah, termasuk Bupati Pandeglang dan Lebak, serta dinas terkait di Banten. Ia ingin memastikan bahwa distribusi program dari Kementerian Pertanian, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan bisa lebih merata dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu yang sudah mapan.

“Kami sedang mendampingi dan mengadvokasi kelompok-kelompok masyarakat, agar bisa mendapatkan legalitas dan terhubung langsung ke dinas. Saya akan terus kawal ini sampai mereka bisa merasakan manfaat dari program-program pemerintah,” pungkas Arif.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Tugas Menjaga Indonesia Tidak Pernah Selesai,  Bung AIR Ajak Generasi Muda Terus Berkontribusi
Camellia Apresiasi Wacana Pengadilan Ad Hoc: BUMN Harus Dikembalikan untuk Kepentingan Rakyat
 Menjelang Muktamar NU ke-35: Sorotan Bergeser ke Perebutan Posisi Rais Aam ​
Dr RD Mohammad Teguh Darmawan Resmi Jabat Kajati Jawa Barat, Gantikan Sutikno
Anton Suratto Daftar Kembali Ketua DPD Demokrat Jabar, Didukung 27 DPC
FBB Imbau Masyarakat Saring Informasi dan Tangkal Hoaks di Media Sosial
Egi Hendrawan Puji Rekor MURI Kapolri Cup 2026 dan Peran Gen Z Jaga Dunia Siber
BEM Indonesia Desak KPK Usut Tata Kelola PT Vale IGP Pomalaa, Soroti Dugaan 200 Ribu Ton Ore Nikel
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 17 Agustus 2026 - 17:07 WIB

Tugas Menjaga Indonesia Tidak Pernah Selesai,  Bung AIR Ajak Generasi Muda Terus Berkontribusi

Senin, 17 Agustus 2026 - 07:51 WIB

Camellia Apresiasi Wacana Pengadilan Ad Hoc: BUMN Harus Dikembalikan untuk Kepentingan Rakyat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 16:09 WIB

 Menjelang Muktamar NU ke-35: Sorotan Bergeser ke Perebutan Posisi Rais Aam ​

Kamis, 13 Agustus 2026 - 22:22 WIB

Dr RD Mohammad Teguh Darmawan Resmi Jabat Kajati Jawa Barat, Gantikan Sutikno

Kamis, 13 Agustus 2026 - 19:12 WIB

Anton Suratto Daftar Kembali Ketua DPD Demokrat Jabar, Didukung 27 DPC

Berita Terbaru

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso

Hukum dan Kriminal

IPW: Penanganan Perkara Notaris Lily Penuh Dugaan Pelanggaran Prosedur

Senin, 17 Agu 2026 - 13:10 WIB