Warga Tolak PT PLS Beroperasi di Lahan Permukiman

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 14 Agustus 2025 - 04:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto (red).

i

Foto (red).

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Tapanuli Selatan – Ratusan warga, tokoh pemuda, hingga puluhan anak sekolah dasar menggelar aksi unjuk rasa di Mosa Palang, Sabtu (9/8). Mereka menuntut pemerintah membatalkan izin operasional PT PLS yang disebut akan kembali beroperasi di wilayah yang telah lama dihuni warga.

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk berisi penolakan. Mereka meminta perhatian Presiden RI Prabowo Subianto, menteri terkait, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu.

“Kami khawatir dengan masa depan anak-anak kami. Jika lahan kebun orang tua mereka diambil, bagaimana mereka bisa melanjutkan sekolah,” ujar salah satu orator dalam orasinya.

Aksi ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Akun Facebook Laia Eriaman mengunggah video yang memperlihatkan ratusan warga dan anak-anak ikut serta dalam demonstrasi. Sementara itu, akun Juwita Seiman menulis, “Masyarakat Mosa Palang bersatu teguh menolak PT PLS.”

Menurut warga, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT PLS telah berakhir sejak 14 Februari 2022. Namun, perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan hasil hutan itu disebut akan kembali beroperasi, sehingga memicu penolakan keras.

Kepala Desa Gunung Baringin, Iran Soleh Harahap, belum memberikan keterangan resmi terkait aksi ini. Anggota DPRD Tapanuli Selatan Dapil IV dari Partai PPP, Baginda Pulungan, juga belum menyampaikan tanggapan atas protes warga.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar PKB: Perluasan QRIS Harus Diiringi Penguatan Keamanan dan Perlindungan Konsumen
Bank Banten Raih Penghargaan sebagai Popular Brand Kategori Jasa Keuangan Perbankan Daerah
Tanam Mangrove Tak Lagi Sekadar Aksi Hijau, Bali Dorong Blue Carbon Jadi Aset Ekonomi
Komisi XI Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah
Surat dari Ternate: Lily Masita Tomasoa Memohon Keadilan kepada Jaksa Agung
Ketua PW Fatayat NU Ajak Kader Fatayat Aktif Kampanyekan Pariwisata Anyer dan Majukan Ekonomi Kreatif
Menjaga Samudra Tanpa Sekat: Redesign Kewenangan Bakamla dan Urgensi Single Agency Coast Guard
Mayjen TNI Pujo Widodo Apresiasi Keberpihakan Pemerintah kepada Petani
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 13:10 WIB

Marwan Jafar PKB: Perluasan QRIS Harus Diiringi Penguatan Keamanan dan Perlindungan Konsumen

Rabu, 30 September 2026 - 21:07 WIB

Bank Banten Raih Penghargaan sebagai Popular Brand Kategori Jasa Keuangan Perbankan Daerah

Selasa, 29 September 2026 - 22:04 WIB

Tanam Mangrove Tak Lagi Sekadar Aksi Hijau, Bali Dorong Blue Carbon Jadi Aset Ekonomi

Selasa, 29 September 2026 - 19:57 WIB

Komisi XI Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah

Selasa, 29 September 2026 - 11:40 WIB

Surat dari Ternate: Lily Masita Tomasoa Memohon Keadilan kepada Jaksa Agung

Berita Terbaru