Krisis Kepercayaan Publik terhadap DPR, Presiden Diminta Ambil Kendali

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 3 September 2025 - 09:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Foto : Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto (tengah) dan Ario Seno (kanan).

i

Keterangan Foto : Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto (tengah) dan Ario Seno (kanan).

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Situasi nasional Indonesia saat ini dinilai berada dalam kondisi dinamis dan rawan eskalasi konflik. Gelombang demonstrasi yang bermula di Jakarta kini meluas ke berbagai wilayah tanah air.

Persepsi publik mengenai kemewahan fasilitas dan tingginya tunjangan anggota DPR, ditambah lemahnya transparansi serta kebijakan yang dianggap lebih berpihak pada kelompok elite dibanding rakyat, menjadi pemicu konflik sosial yang sulit dikendalikan.

Di sisi lain, Polri juga turut menjadi sasaran amarah akibat sejumlah kasus kekerasan aparat serta penanganan aksi massa yang dinilai represif.

Menanggapi kondisi tersebut, Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (KaBais) TNI periode 2011–2013, menilai Presiden berada pada posisi krusial sebagai pengambil keputusan strategis. Menurutnya, Presiden harus segera mengambil kendali atas DPR agar aksi massa tidak semakin meluas.

“Langkah yang harus ditempuh antara lain memanggil, menekan, dan mengaudit DPR; menindak indikasi korupsi dan penyalahgunaan fasilitas negara; berbicara langsung ke rakyat untuk membangun kepercayaan; hingga mengeluarkan Perppu bila DPR melawan,” tegas Soleman.

Sementara itu, di tengah kekecewaan masyarakat, muncul pula tuntutan pembubaran DPR. Namun, Ario Seno, pengamat pertahanan sekaligus alumni Universitas Pertahanan (Unhan) RI, menolak gagasan tersebut. Ia menegaskan bahwa DPR merupakan salah satu pilar demokrasi, (2/9).

“Jika DPR dibubarkan, Indonesia justru akan menjadi negara otoriter. Itu bentuk pengkhianatan terhadap UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat,” kata Ario.

Meski demikian, Ario sepakat bahwa DPR membutuhkan pembenahan fundamental. Menurutnya, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang menjadi amanat UUD 1945 harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Ia juga menyoroti peran partai politik. Menurutnya, partai sebagai kendaraan politik tidak boleh hanya menuliskan visi-misi tentang keadilan sosial, tetapi justru memberi ruang bagi koruptor.

“Bahkan mungkin perlu diberlakukan sanksi ganda. Bukan hanya pelaku korupsi yang dihukum, tetapi partainya juga harus disanksi agar lebih selektif memilih kader,” ujarnya, yang juga dikenal sebagai mantan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
PKB Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Ujung Kulon Harus Diselamatkan
Ketua PW Fatayat NU Banten Nony Menawati: Saatnya Perempuan Banten Berdaya di Era Digital
Berita ini 3 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Sabtu, 14 November 2026 - 21:26 WIB

Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri

Sabtu, 14 November 2026 - 20:48 WIB

Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB