Lonjakan Dana Reses DPR ke Rp 756 Juta: Siasat Meredam Kritik atau Pembodohan Terstruktur

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 14 Oktober 2025 - 15:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto/Dok: Gedung DPR RI

i

Foto/Dok: Gedung DPR RI

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Banten Corruption Watch (BCW) mengutuk keras kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diketahui kembali “menaikkan” dana reses menjadi Rp 756 juta per anggota per masa reses, dari sebelumnya Rp 702 juta, selisih Rp 54 juta yang menurut publik tak dapat dijustifikasi secara rasional.

Menurut Sekjen BCW, Agus Suryaman, lonjakan dramatis ini tidak sekadar soal angka  melainkan cerminan strategi politik tak bermoral yang merendahkan akal sehat publik. “Apa bedanya tuntutan masyarakat pada demo Agustus lalu jika pasca demonstrasi DPR masih menggerakkan manuver anggaran seperti ini?” ujar Agus.

Pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut selisih Rp 54 juta sebagai ‘salah transfer’ dan sudah ditarik kembali, menurut Agus justru memperparah keraguan publik: “Kasus transfer tak sengaja ini terlalu kebetulan, tepat setelah gelombang kritik mereda. Jika benar, DPR harus buka data transfer, audit independen, dan jelas siapa yang dimintai pertanggungjawaban.”

BCW mendesak agar DPR bersikap transparan penuh: sejak penetapan jumlah, mekanisme pengajuan titik kunjungan reses, hingga laporan pertanggungjawaban ke daerah pemilihan. Tanpa akuntabilitas sejati, kata Agus, dana reses mudah dijadikan “kotak gelap” bagi korupsi.

Lebih jauh, Agus memperingatkan bahwa lonjakan pos anggaran ini jelas bertolak belakang dengan kondisi ekonomi masyarakat awam, yang tengah menghadapi kenaikan harga kebutuhan dasar.

“Bagaimana rakyat bisa menerima bahwa wakilnya menambah dana belanja ketika mereka sendiri terseok membayar listrik, BBM, dan pangan?” tegas Agus.

Terkait ancaman terhadap kebebasan pers, terutama terhadap redaktur yang menolak permintaan “take down” berita dana reses, BCW menganggapnya sebagai alarm demokrasi.

“Jika DPR tidak siap dikritik atas penggunaan uang rakyat, berarti DPR telah kehilangan legitimasi moral,” kata Agus.

Agar kepercayaan publik tidak terus terkikis, BCW menuntut tiga langkah konkret DPR:

1. Audit independen atas besaran dan distribusi dana reses 2025, diumumkan secara terbuka
2. Sistem pelaporan online lengkap tiap kegiatan reses dan realisasi dana
3. Sanksi tegas bagi oknum legislatif maupun birokrasi yang terbukti menyalahgunakan atau mempermainkan anggaran reses

“Rakyat bukan obyek yang bisa dikelabui dengan janji atau klaim transfer salah,” pungkas Agus Suryaman. “DPR harus membuktikan bahwa mereka benar-benar memperjuangkan aspirasi bukan anggaran sendiri.”

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
PKB Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Ujung Kulon Harus Diselamatkan
Ketua PW Fatayat NU Banten Nony Menawati: Saatnya Perempuan Banten Berdaya di Era Digital
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Sabtu, 14 November 2026 - 21:26 WIB

Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri

Sabtu, 14 November 2026 - 20:48 WIB

Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB