Kaesang Ingin Raih Suara PDIP di Bali-Jateng, Para Pakar: Target Terlalu Ambisius dan Sulit Terwujud

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 3 Februari 2026 - 17:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Politisi PSI Ahmad Ali, Senin (2/2/2026)

i

Keterangan foto : Politisi PSI Ahmad Ali, Senin (2/2/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Direktur P3S Jerry Massie menyatakan partai tersebut diprediksi terkapar menghadapi dominasi PDIP jelang Pemilu 2029, dengan daya dorong elektoral yang lemah.

Selasa (3/4/2027) – Ambisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk merebut basis suara PDI Perjuangan (PDIP) di Bali dan Jawa Tengah dinilai berisiko berujung kegagalan. Prediksi itu disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, dalam diskusi bertajuk “PSI Sulit Geser Dominasi PDIP”. Bahkan posisi PSI justru kian rapuh meski terus mengaitkan diri dengan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Jerry, dukungan Jokowi tidak lagi menjadi faktor penentu kemenangan politik, apalagi saat ini Jokowi tengah dirundung sejumlah polemik, termasuk perseteruan dengan Roy Suryo terkait isu dugaan ijazah palsu.

“PSI ini baru 2026 sudah bicara Pemilu 2029. Bagi saya itu lebih ke gertakan politik. Target realistis mereka sebenarnya hanya berjuang lolos ambang batas parlemen 4 persen. Bahkan menembus 3 persen saja masih sangat sulit. Prediksi saya PSI tetap terkapar di Jateng dan Bali,” ujarnya.

Ia menilai sikap PSI yang terlalu percaya diri justru berpotensi menjadi bumerang. Pernyataan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang menyebut akan merebut basis suara di kedua wilayah dinilai terlalu ambisius, terlihat dari capaian Pemilu 2024 di mana PSI hanya memperoleh 2,79 persen suara nasional, jauh tertinggal dari PDIP yang meraih 16,53 persen.

“Branding PSI memang besar, baliho di mana-mana. Tapi itu bukan jaminan kemenangan. Politik bukan cuma soal uang dan pencitraan, tapi juga strategi, lawan yang dihadapi, dan cara bertanding,” tegas Jerry.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, juga menilai kehadiran Jokowi di sekitar PSI tidak lagi memberi keuntungan elektoral signifikan. Menurutnya, puncak potensi elektoral PSI sudah terjadi pada Pemilu 2024 saat Jokowi masih menjabat dan memiliki pengaruh kekuasaan.

“Secara hitung-hitungan praktis, fase kemudahan PSI untuk meraih suara besar sudah lewat. Ke depan PSI akan bertarung setara dengan partai lain yang sudah mapan. Tidak mudah masuk parlemen karena hari ini loyalitas pemilih yang solid hanya dimiliki oleh partai seperti PDIP dan PKS,” jelas Dedi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai PSI keliru dalam mengidentifikasi lawan politiknya. Menurutnya, pesaing utama PSI bukan PDIP, melainkan Partai Gerindra.

“Basis pemilih Jokowi sebelumnya banyak berkumpul di Gerindra. Jadi persaingan PSI itu sebenarnya dengan partai-partai dalam lingkaran koalisi Prabowo, khususnya Gerindra. Ini persaingan di dalam, bukan keluar,” ujar Ray.

Ray juga menyoroti status Jokowi sebagai mantan presiden, yang berdasarkan pengalaman politik tidak lagi memiliki pengaruh signifikan terhadap elektabilitas partai. Ia mencontohkan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak mampu mendongkrak suara partai secara dominan setelah tidak menjabat.

“Mantan presiden terbukti tidak punya efek elektoral besar untuk mendongkrak suara partai,” katanya.

Ray menambahkan, pernyataan Kaesang yang tengah viral bahwa Jawa Tengah bakal menjadi kendang gajah lebih tepat dibaca sebagai upaya memompa semangat kader. Namun secara realistis, peluang PSI untuk lolos ke parlemen di Pemilu 2029 sangat berat.

“Kalau hanya memotivasi kader, itu wajar. Tapi kalau bicara lolos parlemen, tantangannya sangat besar,” pungkas Ray.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Tugas Menjaga Indonesia Tidak Pernah Selesai,  Bung AIR Ajak Generasi Muda Terus Berkontribusi
Camellia Apresiasi Wacana Pengadilan Ad Hoc: BUMN Harus Dikembalikan untuk Kepentingan Rakyat
 Menjelang Muktamar NU ke-35: Sorotan Bergeser ke Perebutan Posisi Rais Aam ​
Dr RD Mohammad Teguh Darmawan Resmi Jabat Kajati Jawa Barat, Gantikan Sutikno
Anton Suratto Daftar Kembali Ketua DPD Demokrat Jabar, Didukung 27 DPC
FBB Imbau Masyarakat Saring Informasi dan Tangkal Hoaks di Media Sosial
Egi Hendrawan Puji Rekor MURI Kapolri Cup 2026 dan Peran Gen Z Jaga Dunia Siber
BEM Indonesia Desak KPK Usut Tata Kelola PT Vale IGP Pomalaa, Soroti Dugaan 200 Ribu Ton Ore Nikel
Berita ini 11 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 17 Agustus 2026 - 17:07 WIB

Tugas Menjaga Indonesia Tidak Pernah Selesai,  Bung AIR Ajak Generasi Muda Terus Berkontribusi

Senin, 17 Agustus 2026 - 07:51 WIB

Camellia Apresiasi Wacana Pengadilan Ad Hoc: BUMN Harus Dikembalikan untuk Kepentingan Rakyat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 16:09 WIB

 Menjelang Muktamar NU ke-35: Sorotan Bergeser ke Perebutan Posisi Rais Aam ​

Kamis, 13 Agustus 2026 - 22:22 WIB

Dr RD Mohammad Teguh Darmawan Resmi Jabat Kajati Jawa Barat, Gantikan Sutikno

Kamis, 13 Agustus 2026 - 19:12 WIB

Anton Suratto Daftar Kembali Ketua DPD Demokrat Jabar, Didukung 27 DPC

Berita Terbaru

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso

Hukum dan Kriminal

IPW: Penanganan Perkara Notaris Lily Penuh Dugaan Pelanggaran Prosedur

Senin, 17 Agu 2026 - 13:10 WIB