Terasmedia.co JAKARTA – Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak kembali mengguncang perhatian publik dengan langkah lanjutan yang lebih progresif. Pada Selasa (17/03/2026), mereka mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk menyerahkan berkas dugaan penyimpangan proyek Preservasi Jalan Sampay Gunungkencana sebuah proyek yang kini disorot sebagai potensi “lubang kebocoran” anggaran negara.
Tak sekadar simbolik, GAMMA menyerahkan sekitar 50 lembar dokumen yang diklaim berisi konstruksi fakta: mulai dari temuan lapangan, analisis teknis, hingga dokumentasi visual yang menunjukkan adanya dugaan kuat ketidaksesuaian pekerjaan dengan standar Direktorat Jenderal Bina Marga serta ketentuan kontrak.
Koordinator GAMMA, Hasyim, menegaskan bahwa laporan tersebut bukan narasi liar, melainkan hasil kajian terukur yang siap diuji secara hukum maupun teknis.
“Ini bukan sekadar dugaan kosong. Kami menyajikan data, bukan opini. Jika kementerian serius, semua indikasi dalam dokumen ini bisa diuji dan dibuktikan secara objektif,” tegasnya.
GAMMA secara terang menyebut bahwa dugaan penyimpangan dalam proyek ini bukan persoalan teknis semata, melainkan berpotensi mengarah pada kelalaian sistemik dalam pengawasan proyek negara. Mereka menilai, pembiaran terhadap pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip akuntabilitas publik.
“Setiap pekerjaan yang menyimpang dari spesifikasi teknis dan kontrak bukan hanya kesalahan administratif, tapi indikasi kuat adanya masalah serius dalam tata kelola proyek. Ini menyangkut uang negara, bukan proyek pribadi,” ujar Hasyim dengan nada keras.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada struktur pengawasan di lapangan, khususnya di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten. GAMMA mendesak agar tidak hanya pelaksana teknis yang dievaluasi, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki otoritas penuh dalam pengendalian proyek, termasuk Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Kalau pengawasan berjalan benar, penyimpangan tidak mungkin terjadi sejauh ini. Artinya ada yang lalai, atau bahkan sengaja membiarkan,” sindirnya.
Lebih jauh, GAMMA memberi sinyal keras bahwa langkah mereka tidak akan berhenti di meja birokrasi. Jika tidak ada respons konkret dari kementerian, jalur hukum akan ditempuh.
“Kami tidak akan membiarkan laporan ini mengendap. Jika tidak ada tindakan tegas, kami pastikan akan membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini komitmen kami dalam mengawal uang rakyat,” tegas Hasyim.
Proyek yang dikerjakan oleh CV. Falby Putra Mandiri tersebut kini berada di bawah tekanan publik. GAMMA bahkan mengindikasikan adanya kejanggalan yang tidak hanya terjadi pada aspek teknis pekerjaan, tetapi juga menyentuh proses administrasi dan pemilihan penyedia jasa.
Situasi ini menempatkan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia pada posisi krusial bertindak cepat dengan transparansi penuh, atau menghadapi eskalasi isu ke ranah penegakan hukum.
Di tengah derasnya dorongan publik akan transparansi, satu hal menjadi jelas GAMMA tidak sekadar melapor, tetapi sedang membuka ruang uji bagi integritas pengelolaan proyek infrastruktur negara.
