Komisi XII DPR Soroti Kebijakan Hemat Energi, Minta Pemerintah Lebih Sistemik dan Terukur

Avatar photo

- Penulis

Minggu, 29 Maret 2026 - 09:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menilai kebijakan hemat energi yang akan diterapkan pemerintah perlu dirancang secara lebih sistemik, terukur, dan berkeadilan.

Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, langkah penghematan energi tidak cukup hanya bersifat simbolik. Pemerintah didorong untuk menghadirkan kebijakan berbasis data dengan fokus pada sektor prioritas agar memberikan dampak nyata bagi negara.

Ratna mengusulkan sejumlah langkah strategis, seperti pelaksanaan audit energi nasional secara menyeluruh di sektor publik dan industri.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan transisi menuju energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan listrik di fasilitas pemerintah, serta penguatan sistem transportasi massal guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, Ratna juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan kebijakan work from home (WFH) sebagai satu-satunya solusi dalam program penghematan energi yang direncanakan mulai April.

Ia menilai pendekatan tersebut terlalu sempit dan berpotensi mengabaikan aspek strategis dalam tata kelola energi nasional. Selain itu, kebijakan WFH juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang perlu diperhitungkan, mulai dari produktivitas kerja, kualitas layanan publik, hingga potensi peningkatan beban listrik rumah tangga.

“WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif,” tegasnya.

Ratna menambahkan, jika pemerintah serius dalam upaya penghematan energi, maka perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, peningkatan efisiensi di sektor industri, hingga optimalisasi transportasi publik yang dinilai memiliki dampak lebih besar dalam menekan konsumsi energi nasional.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Tugas Menjaga Indonesia Tidak Pernah Selesai,  Bung AIR Ajak Generasi Muda Terus Berkontribusi
Camellia Apresiasi Wacana Pengadilan Ad Hoc: BUMN Harus Dikembalikan untuk Kepentingan Rakyat
 Menjelang Muktamar NU ke-35: Sorotan Bergeser ke Perebutan Posisi Rais Aam ​
Dr RD Mohammad Teguh Darmawan Resmi Jabat Kajati Jawa Barat, Gantikan Sutikno
Anton Suratto Daftar Kembali Ketua DPD Demokrat Jabar, Didukung 27 DPC
FBB Imbau Masyarakat Saring Informasi dan Tangkal Hoaks di Media Sosial
Egi Hendrawan Puji Rekor MURI Kapolri Cup 2026 dan Peran Gen Z Jaga Dunia Siber
BEM Indonesia Desak KPK Usut Tata Kelola PT Vale IGP Pomalaa, Soroti Dugaan 200 Ribu Ton Ore Nikel
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 17 Agustus 2026 - 17:07 WIB

Tugas Menjaga Indonesia Tidak Pernah Selesai,  Bung AIR Ajak Generasi Muda Terus Berkontribusi

Senin, 17 Agustus 2026 - 07:51 WIB

Camellia Apresiasi Wacana Pengadilan Ad Hoc: BUMN Harus Dikembalikan untuk Kepentingan Rakyat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 16:09 WIB

 Menjelang Muktamar NU ke-35: Sorotan Bergeser ke Perebutan Posisi Rais Aam ​

Kamis, 13 Agustus 2026 - 22:22 WIB

Dr RD Mohammad Teguh Darmawan Resmi Jabat Kajati Jawa Barat, Gantikan Sutikno

Kamis, 13 Agustus 2026 - 19:12 WIB

Anton Suratto Daftar Kembali Ketua DPD Demokrat Jabar, Didukung 27 DPC

Berita Terbaru

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso

Hukum dan Kriminal

IPW: Penanganan Perkara Notaris Lily Penuh Dugaan Pelanggaran Prosedur

Senin, 17 Agu 2026 - 13:10 WIB