Komisi XII DPR Soroti Kebijakan Hemat Energi, Minta Pemerintah Lebih Sistemik dan Terukur

Avatar photo

- Penulis

Minggu, 29 Maret 2026 - 09:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menilai kebijakan hemat energi yang akan diterapkan pemerintah perlu dirancang secara lebih sistemik, terukur, dan berkeadilan.

Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, langkah penghematan energi tidak cukup hanya bersifat simbolik. Pemerintah didorong untuk menghadirkan kebijakan berbasis data dengan fokus pada sektor prioritas agar memberikan dampak nyata bagi negara.

Ratna mengusulkan sejumlah langkah strategis, seperti pelaksanaan audit energi nasional secara menyeluruh di sektor publik dan industri.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan transisi menuju energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan listrik di fasilitas pemerintah, serta penguatan sistem transportasi massal guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, Ratna juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan kebijakan work from home (WFH) sebagai satu-satunya solusi dalam program penghematan energi yang direncanakan mulai April.

Ia menilai pendekatan tersebut terlalu sempit dan berpotensi mengabaikan aspek strategis dalam tata kelola energi nasional. Selain itu, kebijakan WFH juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang perlu diperhitungkan, mulai dari produktivitas kerja, kualitas layanan publik, hingga potensi peningkatan beban listrik rumah tangga.

“WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif,” tegasnya.

Ratna menambahkan, jika pemerintah serius dalam upaya penghematan energi, maka perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, peningkatan efisiensi di sektor industri, hingga optimalisasi transportasi publik yang dinilai memiliki dampak lebih besar dalam menekan konsumsi energi nasional.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar PKB: Perluasan QRIS Harus Diiringi Penguatan Keamanan dan Perlindungan Konsumen
Bank Banten Raih Penghargaan sebagai Popular Brand Kategori Jasa Keuangan Perbankan Daerah
Tanam Mangrove Tak Lagi Sekadar Aksi Hijau, Bali Dorong Blue Carbon Jadi Aset Ekonomi
Komisi XI Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah
Surat dari Ternate: Lily Masita Tomasoa Memohon Keadilan kepada Jaksa Agung
Ketua PW Fatayat NU Ajak Kader Fatayat Aktif Kampanyekan Pariwisata Anyer dan Majukan Ekonomi Kreatif
Menjaga Samudra Tanpa Sekat: Redesign Kewenangan Bakamla dan Urgensi Single Agency Coast Guard
Mayjen TNI Pujo Widodo Apresiasi Keberpihakan Pemerintah kepada Petani
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 13:10 WIB

Marwan Jafar PKB: Perluasan QRIS Harus Diiringi Penguatan Keamanan dan Perlindungan Konsumen

Rabu, 30 September 2026 - 21:07 WIB

Bank Banten Raih Penghargaan sebagai Popular Brand Kategori Jasa Keuangan Perbankan Daerah

Selasa, 29 September 2026 - 22:04 WIB

Tanam Mangrove Tak Lagi Sekadar Aksi Hijau, Bali Dorong Blue Carbon Jadi Aset Ekonomi

Selasa, 29 September 2026 - 19:57 WIB

Komisi XI Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah

Selasa, 29 September 2026 - 11:40 WIB

Surat dari Ternate: Lily Masita Tomasoa Memohon Keadilan kepada Jaksa Agung

Berita Terbaru