Komisi XII DPR Soroti Kebijakan Hemat Energi, Minta Pemerintah Lebih Sistemik dan Terukur

Avatar photo

- Penulis

Minggu, 29 Maret 2026 - 09:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menilai kebijakan hemat energi yang akan diterapkan pemerintah perlu dirancang secara lebih sistemik, terukur, dan berkeadilan.

Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, langkah penghematan energi tidak cukup hanya bersifat simbolik. Pemerintah didorong untuk menghadirkan kebijakan berbasis data dengan fokus pada sektor prioritas agar memberikan dampak nyata bagi negara.

Ratna mengusulkan sejumlah langkah strategis, seperti pelaksanaan audit energi nasional secara menyeluruh di sektor publik dan industri.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan transisi menuju energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan listrik di fasilitas pemerintah, serta penguatan sistem transportasi massal guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, Ratna juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan kebijakan work from home (WFH) sebagai satu-satunya solusi dalam program penghematan energi yang direncanakan mulai April.

Ia menilai pendekatan tersebut terlalu sempit dan berpotensi mengabaikan aspek strategis dalam tata kelola energi nasional. Selain itu, kebijakan WFH juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang perlu diperhitungkan, mulai dari produktivitas kerja, kualitas layanan publik, hingga potensi peningkatan beban listrik rumah tangga.

“WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif,” tegasnya.

Ratna menambahkan, jika pemerintah serius dalam upaya penghematan energi, maka perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, peningkatan efisiensi di sektor industri, hingga optimalisasi transportasi publik yang dinilai memiliki dampak lebih besar dalam menekan konsumsi energi nasional.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
PKB Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Ujung Kulon Harus Diselamatkan
Ketua PW Fatayat NU Banten Nony Menawati: Saatnya Perempuan Banten Berdaya di Era Digital
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Sabtu, 14 November 2026 - 21:26 WIB

Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri

Sabtu, 14 November 2026 - 20:48 WIB

Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB