Dukung SBY, Anton: Pasukan Perdamaian Tak Boleh di Medan Perang

Avatar photo

- Penulis

Senin, 6 April 2026 - 21:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, Senin (6/4/2026)

i

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, Senin (6/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co JAKARTA – Usulan serius Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait masa depan misi Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) mendapatkan dukungan kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, bahkan hingga opsi penarikan pasukan demi mengutamakan keselamatan prajurit Indonesia.

Menurut Anton, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara melindungi warganya di luar negeri. Ia menegaskan bahwa pasukan perdamaian seharusnya ditempatkan di wilayah pasca-konflik, bukan di tengah medan pertempuran yang masih berkobar.

“Pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang, melainkan menjaga stabilitas dan mendukung perdamaian. Pasukan perdamaian seharusnya berada di area post-conflict, bukan saat konflik sedang terjadi,” ujar Anton, Senin (6/4/2026).

Pernyataan ini disampaikan menyusul usulan SBY yang menyoroti memanasnya situasi di Lebanon Selatan, terutama setelah gugurnya tiga prajurit TNI dalam menjalankan tugas. Anton menegaskan kesepahamannya dengan pandangan SBY bahwa kondisi lapangan saat ini sudah tidak kondusif dan berbahaya.

“Saya sejalan dengan Bapak SBY bahwa situasi yang semakin tidak aman ini perlu dievaluasi secara serius. Tindakan tegas, seperti memindahkan lokasi atau menghentikan sementara misi, harus segera dipertimbangkan demi keselamatan prajurit,” tegasnya.

Dalam hukum humaniter internasional, pasukan penjaga perdamaian memiliki status yang dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Oleh karena itu, Anton meminta pemerintah mengevaluasi ulang keterlibatan TNI dan mempertimbangkan opsi penarikan jika keamanan tidak lagi terjamin.

Sebelumnya, melalui akun media sosial, SBY mendesak PBB untuk mengambil langkah konkret. Ia menilai wilayah yang disebut ‘Blue Line’ atau zona perbatasan kini telah berubah menjadi war zone yang sangat rawan.

“Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB segera mengambil keputusan tegas untuk menghentikan penugasan atau memindahkan lokasi mereka keluar dari medan pertempuran yang masih membara,” jelas SBY.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Tata Kelola Pupuk Nonsubsidi Dinilai Kurang Transparan, CERI Desak BPK Audit Khusus
Siap Aksi Demo : Ormas BBP Desak Pemkab Lebak Tertibkan Tihang Provider Tak Berijin Yang Kian Marak
Peduli Warga Terdampak Kekeringan, Marwan Jafar Salurkan 150 Tangki Air Bersih di Pati
David Pajung: Dua Tahun Pemerintahan Momentum Evaluasi dan Penguatan Agenda Pembangunan
CBA: BCA Jangan Meremehkan Keluhan Nasabah, Saham Tertekan Kepercayaan Publik Dipertaruhkan
Pemasangan Tihang Jaringan Provider Diduga Tak Miliki Ijin Resmi Makin Marak di Lebak
KMHDI Desak Pemerintah Pastikan Pemulihan Ekosistem Pascakebakaran
KITA Banten Minta Kominfo Pandeglang Periksa Pemasangan Tiang WiFi MyRepublic di Cadasari
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:43 WIB

Siap Aksi Demo : Ormas BBP Desak Pemkab Lebak Tertibkan Tihang Provider Tak Berijin Yang Kian Marak

Kamis, 22 Oktober 2026 - 10:06 WIB

Peduli Warga Terdampak Kekeringan, Marwan Jafar Salurkan 150 Tangki Air Bersih di Pati

Rabu, 21 Oktober 2026 - 22:09 WIB

David Pajung: Dua Tahun Pemerintahan Momentum Evaluasi dan Penguatan Agenda Pembangunan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 13:35 WIB

CBA: BCA Jangan Meremehkan Keluhan Nasabah, Saham Tertekan Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 10:19 WIB

Pemasangan Tihang Jaringan Provider Diduga Tak Miliki Ijin Resmi Makin Marak di Lebak

Berita Terbaru