Dukung SBY, Anton: Pasukan Perdamaian Tak Boleh di Medan Perang

Avatar photo

- Penulis

Senin, 6 April 2026 - 21:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, Senin (6/4/2026)

i

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, Senin (6/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co JAKARTA – Usulan serius Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait masa depan misi Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) mendapatkan dukungan kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, bahkan hingga opsi penarikan pasukan demi mengutamakan keselamatan prajurit Indonesia.

Menurut Anton, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara melindungi warganya di luar negeri. Ia menegaskan bahwa pasukan perdamaian seharusnya ditempatkan di wilayah pasca-konflik, bukan di tengah medan pertempuran yang masih berkobar.

“Pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang, melainkan menjaga stabilitas dan mendukung perdamaian. Pasukan perdamaian seharusnya berada di area post-conflict, bukan saat konflik sedang terjadi,” ujar Anton, Senin (6/4/2026).

Pernyataan ini disampaikan menyusul usulan SBY yang menyoroti memanasnya situasi di Lebanon Selatan, terutama setelah gugurnya tiga prajurit TNI dalam menjalankan tugas. Anton menegaskan kesepahamannya dengan pandangan SBY bahwa kondisi lapangan saat ini sudah tidak kondusif dan berbahaya.

“Saya sejalan dengan Bapak SBY bahwa situasi yang semakin tidak aman ini perlu dievaluasi secara serius. Tindakan tegas, seperti memindahkan lokasi atau menghentikan sementara misi, harus segera dipertimbangkan demi keselamatan prajurit,” tegasnya.

Dalam hukum humaniter internasional, pasukan penjaga perdamaian memiliki status yang dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Oleh karena itu, Anton meminta pemerintah mengevaluasi ulang keterlibatan TNI dan mempertimbangkan opsi penarikan jika keamanan tidak lagi terjamin.

Sebelumnya, melalui akun media sosial, SBY mendesak PBB untuk mengambil langkah konkret. Ia menilai wilayah yang disebut ‘Blue Line’ atau zona perbatasan kini telah berubah menjadi war zone yang sangat rawan.

“Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB segera mengambil keputusan tegas untuk menghentikan penugasan atau memindahkan lokasi mereka keluar dari medan pertempuran yang masih membara,” jelas SBY.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Ujung Kulon Terancam, Arif Rahman: Paru-Paru Dunia Butuh Perhatian
Optimisme Tinggi! Herman Khaeron dan Anton Suratto Pastikan Jabar Tetap Juara
Data adalah Kompas Pembangunan, Adde Rosi: Akurasi adalah Harga Mati
Gagap Data Anggaran, Menteri Pariwisata Layak Di-Reshuffle
Selain Negara, HAM Disabiltas Intelektual Menjadi Tanggung Jawab Swasta
Kumpulan Catatan Pembuktian Persidangan Perdata Perkara CMNP Lawan Hary Tanoe dan MNC, Begini Faktanya
Memaknai Lawatan Presiden ke Rusia, dan Menhan ke US. PROJO : Itu Tanda-tanda Indonesia Akan Besar
BCW Tegaskan: Kematian Dua Anak di Proyek KSCS Lebak Adalah Kelalaian Pidana
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 07:24 WIB

Ujung Kulon Terancam, Arif Rahman: Paru-Paru Dunia Butuh Perhatian

Kamis, 16 April 2026 - 01:37 WIB

Optimisme Tinggi! Herman Khaeron dan Anton Suratto Pastikan Jabar Tetap Juara

Rabu, 15 April 2026 - 22:55 WIB

Data adalah Kompas Pembangunan, Adde Rosi: Akurasi adalah Harga Mati

Rabu, 15 April 2026 - 22:30 WIB

Gagap Data Anggaran, Menteri Pariwisata Layak Di-Reshuffle

Rabu, 15 April 2026 - 20:38 WIB

Selain Negara, HAM Disabiltas Intelektual Menjadi Tanggung Jawab Swasta

Berita Terbaru

Keterangan foto : Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Senin (13/4/2026)

Headline

Gagap Data Anggaran, Menteri Pariwisata Layak Di-Reshuffle

Rabu, 15 Apr 2026 - 22:30 WIB