Ponpes Pati Terseret Skandal Seksual, PKB Dorong LPSK Turun Tangan Lindungi Korban

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 6 Mei 2026 - 05:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co  – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Fauqi Hapidekso, mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera memberikan perlindungan maksimal bagi para korban kejahatan seksual di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Fauqi menegaskan bahwa kehadiran negara melalui LPSK mutlak diperlukan untuk menjamin keselamatan fisik maupun psikis korban dari potensi intimidasi dan tekanan.

Fauqi menekankan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan tanpa harus menunggu permohonan dari korban. Hal ini dinilai krusial karena korban kejahatan seksual sering kali berada dalam posisi rentan dan tertekan secara psikologis, sehingga sulit untuk melapor secara mandiri.

“Negara tidak boleh pasif. LPSK harus proaktif memberikan perlindungan menyeluruh agar korban merasa aman dan tidak kembali menjadi korban. Korban kerap menghadapi trauma, ketakutan, hingga potensi intimidasi dari pihak pelaku maupun lingkungan sekitar agar tidak bersuara,” ujar Fauqi di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Legislator asal Jawa Tengah ini juga menyoroti adanya risiko reviktimisasi atau menjadi korban berulang jika perlindungan tidak segera diberikan. Banyak korban diketahui berasal dari kelompok rentan, seperti anak-anak dan masyarakat kurang mampu, yang menghadapi tembok tebal berupa relasi kuasa yang kuat dari pihak pelaku.

“Sangat ironis ketika korban justru takut melapor karena khawatir disalahkan atau mendapat tekanan. Tanpa perlindungan yang kuat, korban bisa mengalami penderitaan psikologis dan sosial yang lebih dalam,” tambahnya.

Selain aspek keamanan, Fauqi mendorong LPSK untuk memastikan pemenuhan hak kompensasi bagi para korban. Menurutnya kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara atas penderitaan korban yang telah kehilangan banyak hal, mulai dari akses pendidikan hingga masa depan yang layak akibat dampak kejahatan seksual tersebut.

“Kompensasi bukan sekadar bantuan materi, tetapi bagian penting dari pemulihan dan keadilan. Negara harus berdiri di sisi korban dengan memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta hak ekonomi secara utuh,” pungkasnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
PKB Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Ujung Kulon Harus Diselamatkan
Ketua PW Fatayat NU Banten Nony Menawati: Saatnya Perempuan Banten Berdaya di Era Digital
Berita ini 24 kali dibaca
Tag :
Ponpes Pati Terseret Skandal Seksual, PKB Dorong LPSK Turun Tangan Lindungi Korban

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Sabtu, 14 November 2026 - 21:26 WIB

Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri

Sabtu, 14 November 2026 - 20:48 WIB

Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB