Terasmedia.co Jakarta – Komite Pemantau MBG melakukan audiensi dengan Kementerian HAM untuk menuntut keadilan bagi Sri Rahayu Adiningsih, korban kecelakaan kerja di salah satu Sentra Pengolahan Pangan Gratis (SPPG) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Dalam pertemuan yang berlangsung, rombongan diterima langsung oleh Direktur Kepatuhan HAM, Siti Fajar. Koordinator Komite Pemantau MBG, Achmad Ismail atau yang akrab disapa Ais, menegaskan bahwa program strategis nasional tidak boleh berjalan di atas penderitaan pekerja, apalagi mengabaikan hak asasi manusia yang mendasar.
“Kami berkepentingan menjaga martabat program pemerintah, namun fakta di lapangan menunjukkan pelanggaran serius. Selama dua bulan terakhir, hak hidup dan kesehatan korban tidak terpenuhi. Bahkan, biaya pengobatan yang sudah tembus Rp600 juta ini ditanggung sendiri oleh keluarga,” tegas Ais dalam keterangannya, Kamis (7/4/2026)
Tuntutan Tegas: Ini Soal Nyawa, Bukan Administrasi
Ais menuntut Kementerian HAM untuk segera menjalankan mandat hukum sesuai UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 71-72, untuk memfasilitasi pemenuhan hak korban. Ia menekankan, ketika nyawa dipertaruhkan, tidak ada ruang untuk bertele-tele.
“SPPG harus patuh aturan, BGN wajib bertanggung jawab, dan Kementerian Ketenagakerjaan tidak boleh bersembunyi di balik prosedur administratif. Ini bukan sekadar persoalan administrasi—ini menyangkut nyawa manusia. Jika negara diam dan menunda, berarti membiarkan pekerjanya menghadapi risiko kematian sendirian,” tegas Ais dengan nada keras.
Kondisi Korban: Masih Kritis, Belum Bisa Bergerak
Rama, selaku perwakilan keluarga korban, menceritakan kondisi menyedihkan yang dialami Sri Rahayu hingga saat ini.
“Kondisi terakhir Sri Rahayu masih dalam perawatan intensif. Ia mengalami cedera serius pada bagian kepala hingga harus menjalani operasi besar dan tindakan medis lanjutan yang kompleks. Operasi pertama dilakukan pada 11 Maret 2026 lalu dalam kondisi yang sangat kritis,” ungkap Rama dengan berat hati.
Hingga saat ini, korban masih dalam tahap pemulihan mendalam. Meskipun fungsi pernapasan mulai membaik, namun tubuhnya belum bisa digerakkan secara normal.
“Keluarga sangat berharap ia bisa pulih sepenuhnya dan kembali normal. Namun beban biaya pengobatan yang terus membengkak menjadi tekanan yang sangat berat. Kami memohon agar pemerintah segera hadir, mengambil tanggung jawab penuh, dan tidak membiarkan dia berjuang sendirian,” tambahnya memohon.
Janji Pemerintah: Akan Dikoordinasikan Segera
Merespons hal ini, Direktur Siti Fajar memberikan kepastian bahwa hasil audiensi akan segera dilaporkan kepada Menteri HAM. Pihaknya berjanji akan mempercepat koordinasi lintas kementerian bersama Kemnaker, BGN, dan Kemenkes untuk memastikan biaya pengobatan ditanggung pemerintah dan korban mendapatkan penanganan terbaik.
