Kondisi Keuangan Negara Jadi Kunci, Dede Yusuf: Jangan Paksakan Percepatan Pindah IKN

Avatar photo

- Penulis

Sabtu, 16 Mei 2026 - 18:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Wakil ketua komisi II DPR RI Dede Yusuf, Selasa (7/4/2026)

i

Keterangan foto : Wakil ketua komisi II DPR RI Dede Yusuf, Selasa (7/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan bahwa kelanjutan serta keputusan akhir terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kini berada sepenuhnya di bawah wewenang Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan strategis ini harus disesuaikan secara cermat dengan kapasitas fiskal negara di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

Dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026), Dede menekankan bahwa pemerintah tidak boleh memaksakan proses percepatan perpindahan apabila kondisi keuangan negara belum memadai. Pasalnya, pembangunan dan pemindahan ibu kota merupakan proyek bernilai triliunan rupiah yang harus diletakkan dalam skala prioritas yang tepat, agar tidak mengganggu alokasi anggaran untuk sektor lain.

“Kami serahkan sepenuhnya kebijakan ini kepada presiden. Karena presidenlah yang paling memahami kondisi riil kas negara. Apakah akan lanjut atau ditunda, itu keputusan mutlak beliau dengan pertimbangan kemampuan keuangan,” ujar Dede.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengingatkan agar belanja negara tidak tersedot habis hanya untuk keperluan birokrasi pemindahan semata, tanpa memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat luas. Terlebih di saat perekonomian dunia sedang lesu, fokus utama anggaran harus lebih membidik program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

“Jangan sampai di saat ekonomi sedang sulit, uang negara kita habis terkuras hanya untuk proses perpindahan yang dampaknya belum tentu langsung terasa bagi kesejahteraan masyarakat. Langkah ini harus sangat hati-hati dan terukur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dede menilai ketidakpastian terkait jadwal pemindahan ibu kota saat ini tidak menghambat roda pemerintahan. Menurutnya, aktivitas pemerintahan pusat yang hingga kini masih berpusat di Jakarta tetap berjalan normal dan efektif.

“Jadi ketidakpastian soal kapan pindah itu sebenarnya tidak mengganggu kinerja pemerintahan pusat saat ini,” tambahnya.

Hal senada juga dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja diputuskan pada Selasa (12/5/2026). Dalam sidang perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, MK resmi menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Poin kunci dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa status Jakarta masih sah dan berlaku sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sampai saat Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan secara resmi ditandatangani dan diundangkan.

Hakim Konstitusi, Adies Kadir, menjabarkan bahwa secara hukum, perpindahan ibu kota baru memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku efektif apabila sudah ditetapkan lewat Keppres.

“Artinya, sah atau tidaknya pemindahan ibu kota ke IKN mutlak bergantung pada saat penetapan dan pemberlakuan Keputusan Presiden tersebut,” jelas Adies Kadir.

Dengan demikian, baik dari sisi legislatif maupun yudikatif, tongkat kendali dan penentu waktu pemindahan ibu kota kini berada sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
PKB Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Ujung Kulon Harus Diselamatkan
Ketua PW Fatayat NU Banten Nony Menawati: Saatnya Perempuan Banten Berdaya di Era Digital
Berita ini 38 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Sabtu, 14 November 2026 - 21:26 WIB

Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri

Sabtu, 14 November 2026 - 20:48 WIB

Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB