CBA: Pangkas Perjalanan Dinas Rp120 Miliar, Tak Perlu Curhat ke DPR

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 9 Juni 2026 - 18:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Minggu (7/6/2026)

i

Keterangan foto : Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Minggu (7/6/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Pernyataan Gubernur Sherly Tjoanda mengenai keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir 2026 mendapat sorotan dari Center For Budget Analisis (CBA).
‎
‎Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah kepala daerah di Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), Sherly mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar, sementara belanja pegawai telah mencapai Rp1,1 triliun.
‎
‎Menanggapi hal itu, Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai solusi yang harus dilakukan pemerintah daerah bukan mengeluhkan kondisi fiskal, melainkan melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
‎
‎”Lebih baik melakukan pemotongan atau efisiensi anggaran di tiap-tiap lembaga pemerintah daerah agar kebutuhan belanja pegawai dan program kesejahteraan masyarakat tetap bisa terpenuhi. Harus ada keberanian untuk berhemat,” kata Jajang dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
‎
‎Menurutnya, salah satu pos yang layak dievaluasi adalah anggaran hibah uang kepada pemerintah pusat atau instansi vertikal yang mencapai Rp11,8 miliar.
‎
‎”Instansi vertikal sudah mendapatkan pembiayaan dari APBN. Jadi tidak perlu lagi disubsidi menggunakan uang daerah dalam jumlah besar,” ujarnya.
‎
‎Selain itu, Jajang juga menyoroti anggaran perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang disebut mencapai Rp120,4 miliar pada tahun 2026.
‎
‎”Jumlah itu sangat besar. Kalau tidak dikurangi, dikhawatirkan hanya menjadi ladang pemborosan dan membuka celah penyalahgunaan uang rakyat,” tegasnya.
‎
‎CBA juga mempertanyakan keberadaan anggaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp500 juta di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan.
‎
‎”Perjalanan dinas luar negeri Gubernur Sherly Tjoanda sebesar Rp500 juta itu sebaiknya dihapus. Saat kas daerah sedang seret, prioritas pemerintah seharusnya menyelamatkan kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan publik,” kata Jajang.
‎
‎Ia menilai langkah efisiensi anggaran jauh lebih penting dibanding sekadar menyampaikan keluhan dalam forum rapat dengan DPR.
‎
‎”Intinya, Gubernur Sherly Tjoanda tidak perlu repot-repot datang curhat ke DPR. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian mengambil keputusan untuk merapikan anggaran dan memastikan uang rakyat digunakan secara efektif,” ujarnya.
‎
‎Jajang menegaskan bahwa masyarakat akan lebih merasakan manfaat apabila pemerintah daerah fokus pada penghematan belanja yang tidak prioritas dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak, termasuk pembayaran gaji PPPK dan program kesejahteraan masyarakat.
‎
‎”Lebih baik melakukan efisiensi anggaran agar uang rakyat dipakai untuk hal-hal yang nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di tengah fiskal yang sempit, setiap rupiah harus digunakan secara bijak,” pungkasnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
PKB Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Ujung Kulon Harus Diselamatkan
Ketua PW Fatayat NU Banten Nony Menawati: Saatnya Perempuan Banten Berdaya di Era Digital
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Sabtu, 14 November 2026 - 21:26 WIB

Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri

Sabtu, 14 November 2026 - 20:48 WIB

Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB