Terasmedia.co Jakarta — Insiden pembubaran diskusi publik yang dihadiri sejumlah pejabat Kabinet Prabowo-Gibran oleh ratusan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin malam (15/6), memicu perhatian luas. Menanggapi peristiwa tersebut, Jejaring Penggerak Agraria dan Kaum Tani Hutan Indonesia (JAGATANI) menilai situasi ini sebagai cerminan penting dari dua sisi demokrasi yang sama-sama perlu dijaga: hak kritis mahasiswa dan kewajiban pemerintah untuk terbuka berdialog.
Ketua Komite Penggerak Nasional JAGATANI, Maslam Danuri, menyatakan peristiwa itu mencerminkan kondisi bernegara saat ini.
“Di satu sisi, masyarakat melihat ada kekurangan dalam cara pemerintah mengelola kebijakan; di sisi lain, pemerintah tetap berusaha hadir dan berdialog secara dewasa,” ujarnya, Selasa (16/6/2026)
JAGATANI memberikan penghormatan atas idealisme mahasiswa. Aksi penolakan itu bukan sekadar kericuhan, melainkan wujud kegelisahan nyata petani kecil, buruh tani, dan masyarakat adat yang ruang hidupnya terancam oleh alih fungsi lahan dan proyek berskala besar.
“Tuntutan transparansi kebijakan agraria dan pengentasan kemiskinan adalah kontrol sosial yang sah. Kampus harus tetap menjadi ruang merdeka yang tidak bisa dikekang oleh narasi kekuasaan,” tegas Maslam.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi sikap pejabat yang hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko. Langkah mereka yang tetap bertahan, turun ke tengah massa, dan duduk berhadapan untuk mendengar aspirasi dinilai sebagai preseden baik dalam budaya politik. Hal ini menunjukkan pemerintah memiliki iktikad tidak menutup diri terhadap kritik.
Namun, JAGATANI menegaskan bahwa ketegangan ini membuktikan adanya sumbatan komunikasi yang harus segera diurai.
“Energi besar ada di kedua pihak: mahasiswa berjuang membela rakyat, pemerintah berniat membuka diri. Jangan sampai energi ini habis hanya untuk benturan di lapangan,” katanya.
JAGATANI mendesak agar peristiwa ini dijadikan titik balik. Pemerintah harus menjawab kritik dengan kebijakan nyata yang melindungi lahan petani, sementara mahasiswa diharapkan terus mengawal jalannya pemerintahan melalui dialog dan tawaran solusi yang konstruktif.
“Keadilan agraria dan kemandirian pangan tidak akan tercapai jika kita terpecah. Jadikan kritik sebagai jalan perbaikan, bukan alasan untuk saling menjauh,” pungkas Maslam.
