Jakarta — Munculnya isu mengenai adanya pergerakan politik di bawah permukaan, baik di lingkungan Fraksi maupun DPP Partai Golkar, patut menjadi perhatian serius seluruh kader. Isu tersebut semakin menjadi sorotan setelah adanya rotasi sejumlah pimpinan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) oleh Fraksi Golkar.
Secara resmi, perubahan tersebut dijelaskan sebagai bagian dari mekanisme penugasan dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, dalam organisasi politik sebesar Partai Golkar, setiap perubahan strategis yang menyangkut posisi-posisi penting tentu dapat melahirkan berbagai persepsi dan pertanyaan, baik di kalangan kader maupun publik.
Hal tersebut disampaikan Abd Hafid As Baso kepada wartawan melalui rilisnya di Jakarta, Jumat (29/8/2026).
Menurut Abd Hafid, apabila kemudian berkembang dugaan adanya upaya membangun kekuatan internal secara diam-diam yang diarahkan untuk menggeser kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, persoalan tersebut tidak seharusnya dibiarkan berkembang menjadi rumor tanpa kejelasan.
“Dinamika internal merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan partai politik. Perbedaan pandangan, konsolidasi kader, maupun kompetisi gagasan merupakan bagian dari proses demokrasi internal. Namun, manuver kekuasaan yang dilakukan di luar etika, mekanisme, dan garis komando organisasi merupakan persoalan yang berbeda,” ujar Abd Hafid.
Ia menegaskan, Partai Golkar tidak boleh menjadi arena bagi ambisi personal yang dibangun melalui penguasaan titik-titik strategis organisasi secara senyap.
Menurutnya, penguatan jaringan dan konsolidasi kader merupakan hal yang sah sepanjang dilakukan dalam koridor aturan partai. Sebaliknya, apabila konsolidasi tersebut bertujuan menciptakan poros kekuatan tandingan terhadap kepemimpinan yang sah, maka hal itu berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan, friksi, bahkan perpecahan di tubuh Partai Golkar.
Karena itu, Ketua Umum Bahlil Lahadalia dinilai perlu mengambil sikap yang tegas, objektif, dan berbasis pada fakta. Ketegasan, kata Abd Hafid, tidak berarti langsung menuduh atau menghakimi pihak tertentu.
“Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan apakah benar terdapat pergerakan yang telah melampaui kewenangan dan mekanisme organisasi,” katanya.
Apabila ditemukan adanya tindakan yang secara nyata mengarah pada pembentukan faksi, penggalangan kekuatan personal, atau pelemahan terhadap kepemimpinan yang sah di luar mekanisme partai, maka DPP perlu melakukan evaluasi dan mengambil langkah organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Abd Hafid menilai sikap tegas Ketua Umum diperlukan karena membiarkan isu semacam ini tanpa klarifikasi dan penyelesaian dapat menimbulkan persepsi bahwa kepemimpinan pusat kehilangan kendali terhadap dinamika internal.
Namun, ia juga mengingatkan agar setiap tindakan tidak dilakukan secara emosional tanpa dukungan fakta. Sikap semacam itu justru berpotensi memperuncing konflik dan menciptakan polarisasi baru.
“Yang dibutuhkan adalah ketegasan yang berkeadilan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Partai Golkar harus kembali kepada prinsip bahwa jabatan merupakan amanah organisasi, bukan instrumen untuk membangun kekuatan maupun kepentingan pribadi.
Setiap kader, lanjutnya, memiliki hak untuk berprestasi dan membangun kapasitas kepemimpinan. Namun, pergantian maupun kontestasi kepemimpinan harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional partai, bukan melalui manuver di bawah permukaan.
Ketua Umum Bahlil juga dinilai perlu memastikan bahwa Fraksi dan DPP tetap berjalan dalam satu garis komando, satu disiplin organisasi, serta satu orientasi utama, yakni memperkuat Partai Golkar, bukan memperkuat kelompok atau figur tertentu.
“Jika isu mengenai adanya manuver internal tersebut benar-benar memiliki dasar, maka diam bukanlah pilihan. Sebaliknya, jika isu tersebut hanya merupakan persepsi atau spekulasi politik, maka klarifikasi yang terbuka dan konsolidasi internal harus segera dilakukan untuk mencegah berkembangnya prasangka di antara kader,” jelas Abd Hafid.
Menurutnya, Partai Golkar membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Namun, kekuatan tersebut harus dibangun di atas ketegasan, keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap aturan organisasi.
“Jangan sampai ambisi personal yang bergerak secara senyap justru menggerus soliditas partai dan merusak kepercayaan kader terhadap kepemimpinan yang sah,” ujarnya.
Pada akhirnya, ketegasan Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam menyikapi setiap indikasi manuver internal bukan semata-mata untuk mempertahankan jabatan, melainkan untuk menjaga marwah organisasi, disiplin kader, soliditas internal, dan wibawa Partai Golkar.
“Partai Golkar harus tetap menjadi rumah bersama seluruh kader, bukan arena pertarungan kepentingan kelompok tertentu,” pungkas Abd Hafid.
