Pengamat: Demokrasi Butuh Banyak Pilihan, Kepala Daerah Bisa Meramaikan Pilpres 2029

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 7 Agustus 2026 - 21:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Foto: Presiden Jokowi bersama masyarakat dan relawan Jokowi

i

Keterangan Foto: Presiden Jokowi bersama masyarakat dan relawan Jokowi

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai dinamika menuju Pilpres 2029 akan semakin menarik apabila diwarnai oleh munculnya lebih banyak figur alternatif, termasuk dari kalangan kepala daerah.

Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi gagasan dan pilihan kepemimpinan yang beragam.

“Demokrasi membutuhkan pilihan. Semakin banyak figur yang memiliki kapasitas untuk tampil, semakin baik bagi kualitas demokrasi kita,” ujar Arifki.

Ia menjelaskan bahwa pengalaman politik Indonesia menunjukkan kepala daerah memiliki peluang untuk naik ke level kepemimpinan nasional. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membangun karier politik dari Wali Kota Solo hingga menjadi Presiden, sementara Anies Baswedan mampu menjadi salah satu kandidat utama setelah memimpin DKI Jakarta.

Menurut Arifki, pola tersebut membuat sejumlah kepala daerah saat ini mulai masuk dalam perhatian publik menjelang Pilpres 2029, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

“Memimpin daerah strategis merupakan modal politik yang penting dan momentum itu yang dirasakan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjelang Pilpres 2024. Tetapi itu baru langkah awal, tantangan berikutnya adalah bagaimana membangun kapasitas, rekam jejak, dan kepercayaan publik di tingkat nasional,” katanya.

Ia menilai waktu tiga tahun menjelang Pilpres merupakan periode penting bagi para kepala daerah untuk menunjukkan kualitas kepemimpinannya melalui kinerja, bukan semata-mata melalui pencitraan.

“Yang dibutuhkan sekarang bukan kampanye, melainkan karya dan memanfaatkan momentum. Kepala daerah yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik ketika berbicara di level nasional, ujar Arifki.

Arifki menegaskan bahwa semakin banyak kepala daerah yang mampu menunjukkan prestasi, semakin banyak pula alternatif yang dimiliki masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional.

“Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan sedikit pilihan, tetapi membutuhkan banyak pilihan yang sama-sama berkualitas. Kompetisi yang sehat akan menghadirkan pemimpin terbaik bagi Indonesia dan proses itu sudah pernah kita lalui di Pilpres sebelumnya, ” tutup Arifki.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Ketua PW Fatayat NU Ajak Kader Fatayat Aktif Kampanyekan Pariwisata Anyer dan Majukan Ekonomi Kreatif
Menjaga Samudra Tanpa Sekat: Redesign Kewenangan Bakamla dan Urgensi Single Agency Coast Guard
Mayjen TNI Pujo Widodo Apresiasi Keberpihakan Pemerintah kepada Petani
Bukan Hanya Cibinong, Mangihut Sinaga Khawatir Praktik Serupa Menjalar ke Seluruh Lapas
Kabel Menjuntai Sebabkan Kecelakaan di Kampung Grojog, Ini Tanggapan TelkomGroup
Dede Yusuf: Ombudsman Tak Boleh Dihalangi, Tugasnya Mengawasi Pelayanan Publik
Praktisi Pendidikan Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Terkait Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi
Dukungan Penuh 27 Kab/Kota, Anton Suratto Terima SK Langsung dari DPP Demokrat
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 28 September 2026 - 03:50 WIB

Ketua PW Fatayat NU Ajak Kader Fatayat Aktif Kampanyekan Pariwisata Anyer dan Majukan Ekonomi Kreatif

Minggu, 27 September 2026 - 06:11 WIB

Menjaga Samudra Tanpa Sekat: Redesign Kewenangan Bakamla dan Urgensi Single Agency Coast Guard

Jumat, 25 September 2026 - 15:09 WIB

Bukan Hanya Cibinong, Mangihut Sinaga Khawatir Praktik Serupa Menjalar ke Seluruh Lapas

Jumat, 25 September 2026 - 14:44 WIB

Kabel Menjuntai Sebabkan Kecelakaan di Kampung Grojog, Ini Tanggapan TelkomGroup

Jumat, 25 September 2026 - 09:22 WIB

Dede Yusuf: Ombudsman Tak Boleh Dihalangi, Tugasnya Mengawasi Pelayanan Publik

Berita Terbaru