Terasmedia.co Jakarta — Polemik mengenai tantangan hafalan Surat Ad-Dhuha dengan hadiah minuman beralkohol dalam rangkaian festival The Sounds Project di kawasan Ancol kembali mendapat sorotan. Ketua Umum Pemuda Kota Republik Indonesia Abu Bakar MBS, menilai klarifikasi pihak Newport dan pembawa acara (MC) masih perlu diuji dengan rekaman video yang beredar luas di masyarakat.
Sebelumnya, pihak Newport menyampaikan permohonan maaf terbuka dan menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan tindakan spontan pengunjung yang mengambil alih mikrofon, serta bukan bagian dari program promosi perusahaan. Pihak Newport juga menyatakan akan melakukan evaluasi internal terhadap pengawasan kegiatan.
Namun, menurut Abu Bakar MBS, penjelasan tersebut tidak boleh otomatis menutup persoalan.
“Permohonan maaf kami hargai, tetapi permohonan maaf bukan pengganti pemeriksaan fakta. Klarifikasi harus diuji dengan rekaman video, keterangan saksi, SOP, serta siapa yang bertanggung jawab di lapangan,” kata Abu Bakar dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).
Menurut dia, rekaman yang beredar memperlihatkan setelah seorang perempuan mengenakan atasan putih mengambil mikrofon dan berlangsung tantangan hafalan Surat Ad-Dhuha, terdapat respons kegembiraan dari orang-orang di sekitar booth, termasuk terdengar sorakan “yeay”.
Abu Bakar menegaskan, dirinya tidak menarik kesimpulan bahwa setiap orang yang tampak dalam video otomatis mengetahui atau menyetujui challenge tersebut. Namun, rekaman tersebut, menurutnya, cukup menjadi alasan untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.
“Kalau disebut murni spontan dan sama sekali bukan bagian dari program promosi, maka harus dijelaskan: mengapa aktivitas itu dapat berlangsung, siapa yang mengetahui, siapa yang mengawasi, mengapa tidak segera dihentikan, dari mana hadiah minuman beralkohol berasal, dan siapa yang menyerahkannya,” ujarnya.
*Pemuda Kota RI : Video Harus Diuji, Bukan Sekadar Diperdebatkan*
Abu Bakar MBS meminta aparat dan pihak terkait memeriksa rekaman video secara utuh dan mencocokkannya dengan keterangan Newport, MC, event organizer (EO), petugas booth, serta saksi-saksi yang berada di lokasi.
Menurut dia, pemeriksaan perlu menjawab siapa yang memegang mikrofon, siapa yang memberikan instruksi, siapa yang menyerahkan produk, siapa yang bertugas mengawasi booth, serta apakah terdapat tindakan atau respons dari pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan.
“Kalau klarifikasi benar, pemeriksaan akan membuktikannya. Kalau ada perbedaan antara klarifikasi dengan fakta lapangan, pemeriksaan juga harus mengungkapnya. Itulah fungsi hukum di Republik ini,” kata bang Abu sapaan dari Abu Bakar MBS.
Ia juga menilai penggunaan hafalan m Al-Qur’an sebagai bagian dari tantangan yang dikaitkan dengan hadiah minuman beralkohol merupakan persoalan serius dari sisi kepatutan dan sensitivitas keagamaan dan keIndonesiaaan.
“Ayat suci bukan bahan gimmick. Ayat suci bukan alat sayembara promosi, Ayat suci bukan alat untuk mendapatkan hadiah minuman beralkohol ataupun hal apapun yang di haramkan oleh agama tersebut dan membuat marah netizen hingga menurut saya menodai sila-sila di dalam Pancasila,” tegasnya.
Abu Bakar MBS mengatakan dirinya tidak ingin mendahului proses hukum dengan menyimpulkan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana. Menurut dia, kewenangan tersebut berada pada aparat penegak hukum berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti.
*Pemuda Kota Republik Indonesia Soroti Bulan Kemerdekaan: Jangan Jadikan Agama dan Simbol Bangsa Sebagai Gimmick*
Abu Bakar juga mengingatkan bahwa polemik tersebut terjadi pada bulan Agustus, yang dikenal sebagai bulan peringatan kemerdekaan Indonesia.
Ia meminta penyelenggara kegiatan publik tidak menjadikan agama maupun simbol kebangsaan sebagai materi Kuis, challenge atau gimmick yang tidak memiliki batas kepatutan dan merusak keberadaan Persatuan Bangsa menodai juga Pancasila.
“Hari ini yang dipersoalkan adalah hafalan Al-Qur’an Surat Ad Dhuha. Jangan sampai ke depan muncul kuis atau challenge dengan simbol agama lain. Jangan sampai pula simbol hal berkaitan kebangsaan seperti Pancasila, Merah Putih, lagu kebangsaan, maupun nilai Dasar Negara diperlakukan dengan cara yang kurang ajar hanya demi mengejar sensasi Viral mengejar Views atau hadiah,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dilihat hanya sebagai insiden pada satu wilayah Jakarta karena booth di jakarta. tetapi juga sebagai bahan evaluasi keras mengenai penyelenggaraan kegiatan komersial di ruang publik.
“Jangan menunggu insiden kedua baru kemudian sistem diperbaiki,” katanya.
*“Pemuda Kota Republik Indoensia : kejadian Ayat di tukar hadiah miras merusak Pusat Peradaban Indonesia, Jakarta*
Dalam pernyataannya, Abu Bakar juga membawa persoalan tersebut ke konteks sejarah Jakarta dan identitas Jayakarta.
Menurutnya, Jakarta sebagai pusat kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi sebelum
Negara Indonesia ada, harusnya memiliki standar kepatutan yang tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan publik.
“Di pusat peradaban Indonesia, yaitu Jakarta, jangan pernah melakukan kesalahan fatal yang melukai kehidupan para leluhur pendahulu kami serta keturunannya, jangan ajarkan toleransi karena kami lebih toleran sebelum negara ini ada, apalagi ada hal yang menggores dalam dalam urusan agama,” kata Abu Bakar.
Ia kemudian mengaitkan pernyataannya dengan sejarah Jayakarta. Berdasarkan catatan sejarah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada 22 Juni 1527 di tambah riwayat keluarga bahwa pasukan yang dipimpin Pangeran Fatahillah Pangeran Jayakarta I, merebut Sunda Kalapa dan kemudian nama Sunda Kalapa berubah menjadi Jayakarta yang estafetnya kepemimpinannya di teruskan oleh Pangeran Jayakarta II Tubagus Angke, Jayakarta II Pangeran Nengah Sungaresa, Jayakarta IV Acmad Jaketra. Peristiwa tersebut hingga kini diperingati sebagai hari jadi Jakarta.
“Dari Kemenangan pertama kali Kesultanan lawan penjajah Kolonial berada di tanah ini sejarahnya Jayakarta, Negara Lahir hingga Ibukota Indonesia. Karena itu, kita harus menjaga marwah kota ini. Saya berbicara sebagai bagian dari Gen Jayakarta. Jangan sampai kita justru mengulangi kesalahan di tanah yang memiliki sejarah panjang tentang Persatuan seperjuangan, ragam agama, budaya, dan kehidupan Toleransi masyarakat ,” ujarnya.
Abu Bakar MBS menambahkan, identitas Jakarta tidak dapat dilepaskan dari pertemuan berbagai bangsa dan kelompok masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI sendiri mencatat bahwa Jakarta sejak sejarah awalnya berkembang sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan yang mempertemukan beragam bangsa ga cuman hanya tiga dua suku saja.
Menurutnya, semangat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk penghormatan terhadap kehidupan antaragama, etnis, suku, dan kelompok masyarakat.
“Pemerintah Pusat, Pemprov Jakarta, dan para Pengusaha dari etnis suku manapun di era ini harus tau jangan asal asalan memanahi tentang kobaran persatuan perjuangan para Jayakarta yang mempersatuan dan menjaga konsisten kerukunan kehidupan antaragama, etnis, dan suku di Jayakarta yang sekarang bernama Jakarta. Itu yang saya sampaikan dan saya minta untuk diingat dengan tegas selaku Gen Jayakarta,” katanya.
*Pemuda Kota Republik Indonesia : Minta Newport tergabung dalam Perusahaan besar Orang Tua Group Buka Struktur Tanggung Jawab*
Abu Bakar MBS meminta pihak Newport menjelaskan secara terbuka struktur tanggung jawab kegiatan booth, hubungan brand dengan EO, SOP aktivitas promosi, kewenangan MC, penanggung jawab lapangan, serta asal-usul produk yang disebut menjadi hadiah.
Menurut dia, evaluasi internal perusahaan penting, namun Penilaian Warga Jakarta sudah sampai ramai di publikpun sudah ramai, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan apabila aparat menemukan dugaan pelanggaran hukum.
“Kalau benar perusahaan tidak merancang challenge tersebut, tentu pemeriksaan akan memperjelasnya. Kelalaian yang membuat kegaduhan pun perlu di usut, Kalau ada tindakan individu yang berada di luar prosedur, siapa yang bertanggung jawab juga harus terang. Kalau ada kegagalan pengawasan, tentu harus ada perbaikan dan pertanggungjawaban sesuai kewenangan,” katanya.
Ia juga meminta produk minuman beralkohol yang disebut dijadikan hadiah diverifikasi jenis, varian, kadar alkohol, sumber pengadaan, dan pihak yang menyerahkannya secara jelas transpran.
*Pemuda Kota Republik Indonesia: BUMD Ancol Diminta Evaluasi jajaran serta Tata Kelola*
Selain Newport, Pemuda Kota RI juga meminta PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan kegiatan pihak ketiga di kawasan Ancol.
Abu Bakar MBS menegaskan tentang pertanyaan tata kelola yang harus dijawab.
“Bagaimana kegiatan tersebut dapat berlangsung di kawasan Ancol? Siapa yang mengawasi? Bagaimana proses persetujuan kegiatan sponsor? Apakah ada screening terhadap aktivitas booth? Apa standar pengawasan terhadap EO dan tenant? Dan apa mekanisme penghentian apabila aktivitas di lapangan menyimpang?” ujarnya.
Ia meminta apabila ditemukan kelemahan pengawasan unsur di sengaja atau tidak, hingga pelanggaran prosedur, dilakukan langkah korektif sesuai aturan dengan tegas.
“Publik bukan hanya membutuhkan permintaan maaf. Publik membutuhkan jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di BUMD Ancol Jakarta atau dimanapun ,” katanya.
*Pemuda Kota RI Siapkan Ruang Konsolidasi di Lima Kota Administrasi*
Abu Bakar MBS mengatakan Pemuda Kota akan melakukan konsolidasi organisasi secara terukur apabila penanganan perkara dinilai lamban terhitung tanggal 10 Agustus 2026 yang kejadian itu di tanggal 9 Agustus, tidak transparan, atau tidak memberikan kejelasan kepada Pemuda Kota RI dan masyarakat.
Konsolidasi tersebut, kata dia, cukul dilakukan di lima wilayah kota administrasi Jakarta untuk menyampaikan aspirasi sesuai koridor hukum.
“Kami tidak menginginkan persekusi, kekerasan, maupun penghakiman massa. Tetapi kami juga tidak akan diam apabila proses penanganan berjalan lamban dan fakta tidak dibuka secara transparan,” katanya.
Menurut Bang Abu, aspirasi tersebut akan ditempuh melalui mekanisme penyampaian pendapat yang sah.
“Gerakan ini bukan gerakan kebencian dan bukan untuk menyerang individu. Ini gerakan Para Pemuda yang tergabung juga dengan jaringan Pelajar, Mahasiswa segara menyampaikan aspirasi di pihak yang saya sebutkan untuk meminta transparansi, pengusutan, evaluasi, dan pertanggungjawaban sesuai hukum,” ujarnya.
Tuntutan Pemuda Kota
Pemuda Kota meminta aparat mengusut rangkaian kejadian secara transparan dan menyeluruh, termasuk memeriksa rekaman video serta mencocokkannya dengan keterangan para pihak.
Mereka juga meminta MC, EO, pihak stand, penanggung jawab lapangan, BUMD Ancol, Perusahaan terkait brand dan pihak terkait perlu diperiksa sesuai peran masing-masing.
Pihak Newport memberikan penjelasan yang dapat diverifikasi mengenai struktur kegiatan dan SOP serta produk minuman beralkohol yang digunakan sebagai hadiah diverifikasi dengan jelas.
Selain itu, Pemuda Kota meminta hubungan antara Newport, EO, promotor, pihak booth, dan pengelola kawasan diperiksa berdasarkan dokumen kerja sama serta meminta PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan kegiatan pihak ketiga.
“Kami tidak menuduh tanpa bukti. Kami tidak menghakimi sebelum proses hukum. Kami tidak memusuhi perusahaan dan tidak memusuhi industri hiburan. Tetapi klarifikasi juga tidak boleh menjadi akhir apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab,” kata Bang Abu.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan ke Pemerintah Provinsi Jakarta dan BUMD Ancol bahwa perjuangan menjaga Jakarta tidak hanya mengenai pembangunan fisik, tetapi juga menjaga moral marwah kehidupan Rakyat Jakarta
“Kami ingin agama dihormati, ruang publik dijaga, kegiatan komersial memiliki batas kepatutan, BUMD memiliki tata kelola yang bertanggung jawab, korporasi terbuka mengenai rantai tanggung jawabnya, dan hukum berjalan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
“Sebagai Pemuda Kota Republik Indonesia, saya tegaskan kembali : jangan pernah melakukan kesalahan fatal yang melukai para pendahulu kami di manapun gak hanya di tanah Jayakarta, terlebih dalam urusan agama. Pemuda Kota Republik Indonesia di 93 Kota dan 5 Administrasi akan menjadi bagian utama dalam menjaga marwah persatuan Indonesia dan harus jadi Tuan Rumah Di Kotanya seperti kejayaan era Malaka Maliki Maloko” tutup Abu Bakar MBS.
