Jakarta – Aktivis 98 sekaligus relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto, Revitriyoso Husodo, yang tergabung dalam Gerak 08 (Gerakan Ekonomi Kreatif), menilai kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dijaga. Menurutnya, perbedaan pandangan dan aspirasi masyarakat tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, dikatakan Revi 3/12/2026.
Revitriyoso yang juga budayawan menegaskan, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus bersedia mendengar suara masyarakat, khususnya aspirasi rakyat di akar rumput. Ia menilai, dinamika yang berkembang di tengah masyarakat terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai isu ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu disikapi secara terbuka, dewasa, dan sesuai koridor konstitusi.
“Demokrasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Jika ada aspirasi rakyat yang menginginkan sikap politik maupun tindak lanjut atas persoalan tersebut, jangan langsung diabaikan. Dengarkan terlebih dahulu. Namun, semua harus tetap berjalan berdasarkan hukum dan mekanisme konstitusional,” ujar Revitriyoso.
Ia menambahkan, apabila terdapat persoalan yang memang memerlukan tindak lanjut politik maupun kelembagaan, mekanisme yang tersedia melalui lembaga negara, termasuk DPR RI dan MPR RI sesuai kewenangannya, harus dihormati.
Terkait pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Revitriyoso menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap presiden tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan. Para pendukung pemerintah dan jajaran menteri harus menunjukkan tanggung jawab, keberanian menyampaikan penjelasan kepada publik, serta komunikasi yang baik ketika pemerintah menghadapi kritik dan polemik.
“Jangan biarkan Presiden Prabowo berjalan sendirian. Para pendukung dan pembantu presiden harus menunjukkan tanggung jawabnya. Ketika presiden menghadapi berbagai serangan dan kritik, jangan justru memilih diam. Mereka harus mampu memberikan penjelasan, meluruskan informasi berdasarkan fakta, dan bekerja menjalankan program pemerintahan,” tegasnya.
Revitriyoso bahkan meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap jajaran menteri yang dinilai tidak menjalankan tanggung jawab komunikasi dan dukungan secara optimal. Menurutnya, evaluasi hingga pergantian pejabat merupakan bagian dari kewenangan presiden dalam memastikan efektivitas pemerintahan.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak untuk tidak memperkeruh polemik mengenai isu ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, persoalan tersebut perlu disederhanakan dengan mengedepankan pembuktian dan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau memang semuanya dapat dibuktikan sesuai aturan, persoalan ini tentu bisa mendapatkan kejelasan. Karena itu, jangan membuat persoalan semakin rumit. Berikan ruang kepada proses hukum dan lembaga negara yang berwenang untuk menjalankan tugasnya,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa menjaga demokrasi bukan berarti membiarkan polemik tanpa batas, tetapi memastikan setiap aspirasi mendapatkan ruang dan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme yang sah.
“Pada prinsipnya, kita harus menjaga demokrasi, menghormati lembaga negara, mendengarkan suara rakyat, dan memastikan program pemerintahan berjalan. Kritik harus dijawab dengan fakta, bukan dengan sikap antikritik. Dukungan terhadap pemerintah juga harus diwujudkan melalui kerja nyata,” tutup Revitriyoso.
