Jakarta – Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, menegaskan tidak akan meminta maaf kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meski telah menerima somasi dari partai berlambang pohon beringin tersebut.
Sri Radjasa disomasi dan diberi tenggat waktu 3 x 24 jam untuk mencabut pernyataannya serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Namun, ia menegaskan tidak akan menarik ucapannya dan siap menghadapi konsekuensi hukum.
“Silakan saja. Yang jelas, keterangan saya itu berdasar. Saya tidak pernah mau mundur, apalagi untuk meminta maaf,” tegas Sri Radjasa dikutip dari wawancara eksklusif melalui kanal YouTube Tribunnews.
Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sri Radjasa membantah pernah menyebut nama Bahlil dalam pembahasan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Namun, ia mengakui pernah menyebut nama Bahlil ketika mengulas proses peralihan kepemimpinan Partai Golkar dari Airlangga Hartarto.
Sri Radjasa mengklaim, pernyataannya mengenai dinamika pergantian kepemimpinan di tubuh Golkar tersebut didasarkan pada informasi yang diperolehnya dari seorang mantan Ketua DPD I Partai Golkar.
Sebelumnya, Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Sri Radjasa Chandra dan Muhammad Said Didu. Keduanya diminta mencabut pernyataan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dalam waktu 3 x 24 jam.
Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Partai Golkar menyatakan siap menempuh jalur hukum.
Sikap Sri Radjasa yang tetap bergeming di tengah somasi tersebut menjadi sorotan. Apa dasar keyakinannya mempertahankan pernyataan tersebut, dan mengapa ia tidak gentar menghadapi ancaman proses hukum?
