Oleh: Ogy Sugiyono
Wakil Ketua DPW PKB Banten, Ketua Pondok Pesantren Agrobisnis As Syamil Pandeglang
Jakarta – Seratus tahun lalu, seorang guru dari Surabaya bernama H.O.S. Tjokroaminoto menulis buku tipis namun tajam berjudul Islam dan Sosialisme. Saat itu ia terjepit di antara dua raksasa: kapitalisme kolonial Belanda yang memeras, dan komunisme atheis yang menawarkan utopia tanpa Tuhan. Tjokroaminoto menolak keduanya. Ia menawarkan jalan ketiga: Islam itu sendiri sejatinya sudah sosialis.
Hari ini, di pinggir empang kecil depan BLK Komunitas Pondok Pesantren Agrobisnis As Syamil, saya baru benar-benar memahami apa yang ia maksud.
Sosialisme Islam versi Tjokro bukanlah teori impor yang melangit. Ia merumuskannya dalam tiga anasir fundamental: Al-Musawah (persamaan), Al-Ukhuwwah (persaudaraan), dan Al-Hurriyah (kemerdekaan). Tidak ada manusia lebih tinggi hanya karena darah biru. Harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya. Dan persaudaraan bukan jargon, melainkan sistem nyata melalui zakat, wakaf, dan larangan riba.
Bagi Tjokro, Nabi Muhammad SAW adalah pelopor sosialisme sejati. Jauh sebelum Karl Marx merumuskan dialektika materialismenya, Rasulullah sudah membebaskan budak, mempersaudarakan Muhajirin-Anshar, dan mengharamkan penimbunan barang (ihtikar). Beda mendasarnya: Barat berangkat dari kebencian kelas dan materialisme, Islam berangkat dari tauhid. Barat ingin menghapus hak milik, Islam mengakui hak milik tapi melarangnya untuk menindas.
Lalu di mana relevansinya hari ini?
Justru hari ini ia menemukan urgensi tertinggi. Ketimpangan yang dilawan Tjokro dulu tidak hilang, hanya berganti baju. Trilogi pemikiran Tjokro menelanjangi carut-marut kita secara telak.
Pertama, Al-Musawah berhadapan dengan ketimpangan yang melebar. BPS per Maret 2024 mencatat Gini Ratio Indonesia di angka 0,368. Pertumbuhan ekonomi yang positif belum terdistribusi merata, melainkan diserap kelas atas yang menguasai ekosistem digital dan penguasaan lahan. Rakyat kecil di desa diposisikan sebagai target pasar, bukan pemilik modal.
Kedua, Al-Ukhuwwah berhadapan dengan sistem fiskal yang masih kapitalistik. Pemerintah berikhtiar baik lewat program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran hingga Rp153,2 triliun. Namun pendanaannya masih bersandar pada pajak konvensional. Padahal BAZNAS 2024 mencatat potensi zakat nasional lebih dari Rp327 triliun per tahun, realisasinya masih belasan persen karena belum terintegrasi ke fiskal negara. Selama ini, logika negara masih logika pemungut, bukan pengasuh.
Ketiga, Al-Hurriyah berhadapan dengan neofeodalisme baru. Kemerdekaan sejati bagi Tjokro adalah kemerdekaan struktural. Hari ini rakyat dikepung penjajahan baru: pinjol ilegal, judi online, dan ketergantungan abadi petani pada tengkulak. Hukum agraria kita masih ramah pada skema liberal yang eksploitatif.
Tiga tembok inilah — fiskal kapitalistik, warisan hukum liberal, dan rapuhnya akhlak — yang membuat program kerakyatan belum berhasil penuh. Di atas, koperasi sering jadi proyek bancakan. Di bawah, bantuan produktif habis untuk konsumtif. Tjokro mengingatkan: sosialisme tanpa akhlak hanya melahirkan kapitalis baru berjubah sosialis.
Lalu apa solusinya? Jangan tambah program baru. Islam-kan saja program yang sudah ada.
Integrasikan zakat sebagai pengurang pajak resmi, lalu salurkan bukan sebagai komoditas konsumsi instan, tapi sebagai modal usaha rakyat, penguat koperasi desa, dan lompatan pendidikan. Alokasikan untuk revitalisasi Sekolah Rakyat, penyempurnaan Sekolah Garuda agar tidak elitis, dan peningkatan kualitas pesantren.
Mengapa pesantren harus jadi prioritas? Karena di sinilah Sosialisme Islam menemukan laboratorium paling siap. Tjokro berulang kali mengingatkan, sosialisme tanpa tauhid hanya melahirkan monster baru. Pesantren lewat tradisi kitab kuning dan tazkiyatun nafs adalah institusi yang mendesain manusia untuk menaklukkan ego materialisme.
Secara konstitusional, UU No. 18 Tahun 2019 telah memandatkan pesantren bukan sekadar tempat mengaji, tapi lembaga pemberdayaan masyarakat. Ketika dipadukan dengan Ecopreneurship Profetik, pesantren bertransformasi menjadi jangkar ekonomi sirkular desa yang mandiri.
Kita tidak ingin Sekolah Garuda hanya mencetak generasi global yang lupa membumi. Kita butuh lembaga yang mencetak pedagang-pedagang jujur di akar rumput.
Beri pasar nyata kepada koperasi, jangan hanya badan hukum. Wajibkan pengadaan pangan lokal untuk program raksasa negara seperti MBG mengalir lewat Koperasi Desa. Potong jalur tengkulak. Ubah tanah negara yang terlantar menjadi wakaf produktif untuk petani gurem.
Tjokroaminoto berpesan, jika ingin mengubah negara, majukanlah pendidikan. Jika beliau hidup hari ini, mungkin ia akan berkata: didiklah seribu santri menjadi pedagang yang jujur, itu jauh lebih mulia daripada sekadar merumuskan undang-undang di ruang rapat.
Mungkin ikhtiar kecil itulah yang kami semai di empang pesantren ini, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Kami tidak menunggu pemegang palu kebijakan selesai berdebat. Kami langsung mempraktikkannya: empang dikelola komunal, gazebo bambu jadi ruang dialog warga tentang besok makan apa dan ada kerja apa, sembari menertawakan kesusahan bersama.
Ini skala kecil, tapi inilah Sosialisme Islam yang hidup. Tidak terkubur di buku sejarah, melainkan bekerja nyata dalam pantulan air empang yang tenang, di antara hamparan nasi liwet di atas daun pisang dan ketulusan gotong royong desa.***
