Update News

Musrenbang RKPD 2027 Tangerang Disorot: FKDM Kecamatan Belum Dapat Dana APBD Kerap Suarakan Kepentingan Publik, Uchok Sky Khadafi Terima Paket Bangkai Ayam Anggaran OMC DKI Jakarta Naik Tajam, CBA Minta Kejagung Selidiki BNBD dan BMKG Selamat, Wamenaker Afriansyah Noor Terima AFEO Honorary Fellow, AHY: Pengakuan dan Representasi Diduga Langgar Kode Etik Profesi, Ormas PP Bakal Laporkan Notaris Medi ke Ikatan Notaris Indonesia

Kategori: Nasional

Banten - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan ancaman pembunuhan saat melakukan siaran langsung melalui akun YouTube pribadinya. Ancaman ini disampaikan salah seorang warganet dengan nama pengguna 'Wowo". Adapun tulisan bernada ancaman ini disampaikan oleh akun tersebut melalui komentar live chat pada Senin (21/4). Dia juga menuliskan berulang-ulang kali kalimat ancaman, beberapa diantaranya yakni ingin melukai Dedi dan anaknya, sekaligus melakukan aksi pengeboman. Hal tersebut mendapat tanggapan dari Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK 08 BANTEN), Mohamad Rohim mengatakan menurutnya apapun bentuk pengancaman tidak dibenarkan polri segera bertindak . " Bentuk ancaman apapun ke siapapun itu tidak dibenarkan dan tidak boleh dibiarkan ini negara hukum apa lagi ancaman pembunuhan, kami berharap polri segera melakukan tindakan agar tidak ada lagi pengancaman untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Kami melihat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selalu belusukan melakukan tindakan nyata untuk terpenuhinya hak-hak rakyat Jawa Barat, pemimpin seperti ini adalah aset Bangsa Indonesia yang mau berbuat nyata memperjuangkan hak rakyat , kami sebagai masyarakat mendukung kerja-kerja Gubernur Jawa Barat yang berpihak kepada rakyat dan minta kepada pelaku segera minta maaf, jika tidak ada itikad baik kami mendesak polri segera menangkapnya. " Kami warga banten mendukung kang Dedi Mulyadi untuk bekerja membereskan masalah-masalah rakyat kecil kami bersama Kang Dedi, tutupnya.

Nasional24 April 2025

Gerak 08 Minta Pelaku Pengancam Pembunuhan Dedi Mulyadi Segera Ditangkap

Terasmedia.co Banten – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan ancaman

Jakarta - Praktik dugaan merangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) republik Indonesia kembali di sorot. Sorotan kali ini, muncul dari Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08 Banten) dan Penggiat lingkungan Mata tunas 17 Banten Mohamad Rohim menilai rangkap jabatan bentuk penyimpangan. Mohamad Rohim menilai praktik dugaan merangkap jabatan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mencerminkan konsolidasi oligarki kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, maraknya pejabat publik baik politisi hingga tokoh non-profesional yang mengisi kursi komisaris maupun direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah. “Rangkap jabatan bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga bentuk politik balas budi yang vulgar. BUMN tidak boleh menjadi ladang bagi elite politik untuk membagi-bagi kekuasaan,” Ungkap Rohim dalam keterangan persnya, Senin (21/4/2025) malam. Aktifis dan penggiat lingkungan mata tunas 17 asal Banten itu menyebut bahwa, praktik tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan regulasi yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 yang secara jelas melarang pejabat merangkap jabatan apabila berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Pemerintah seharusnya taat asas. bukan bentuk rangkap jabatan, apalagi di level strategis dan korporasi milik negara, jelas-jelas melanggar semangat independensi dan profesionalisme,” Katanya. Penggiat lingkungan mata tunas 17 ini menilai, Di erah Pemerintahan Prabowo jangan sampai praktek buruk dilakukan menodai niat baik presiden Prabowo . “Mentri BUMN semestinya menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi, bukan malah melanggengkan politik akomodasi lewat kursi BUMN,” Tandasnya. M. Rohim bahkan meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur komisaris dan direksi BUMN, serta menghapus praktik rangkap jabatan yang memperbesar potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Jika BUMN terus dijadikan alat bagi elite predator, maka jangan harap ekonomi bangsa akan tumbuh untuk rakyat. Yang diuntungkan hanya lingkaran kekuasaan,” Sebut Rohim. M Rohim mengaku, pada Era Presiden SBY masih menjaga batas profesionalitas, meskipun rangkap jabatan tetap terjadi. Ada upaya klarifikasi publik dan bahkan ada upaya pembenahan struktur melalui reformasi birokrasi. Kemudian di Era Presiden Jokowi juga membuka banjir penempatan loyalis dan tokoh relawan di kursi komisaris BUMN. Praktik patronase dilegalkan secara sistemik. Namun, Di Era Prabowo kali ini, Masih menunjukkan pola kelanjutan bahkan perluasan. Koalisi besar diduga dibayar lunas dengan kursi strategis, yang pada akhirnya menjadikan BUMN sebagai bancakan elite kekuasaan. “Praktik ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan konstitusi. Pemerintahan Prabowo harus segera menghentikan rangkap jabatan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan pejabat di BUMN. “Negara ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang dengan kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang saling bertaut. Bila dibiarkan, ini akan mengancam keberlanjutan demokrasi ekonomi dan memperdalam ketimpangan struktural bangsa,” Pungkasnya.

Nasional21 April 2025

Aktivis dan Penggiat Lingkungan Soroti Dugaan Rangkap Jabatan di Tubuh BUMN

Terasmedia.co Jakarta – Praktik dugaan merangkap jabatan di tubuh Badan

Debt Collector Rampas Kendaraan Karena Kredit Macet Bisa Dipidana I Teras Media

Nasional11 April 2025

Debt Collector Rampas Kendaraan Karena Kredit Macet Bisa Dipidana

Terasmedia.co Jakarta – Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar

Jakarta - Aktivis sekaligus penggiat seni Revitryoso Husodo mengatakan bahwa film animasi Jumbo karya sutradara Ryan Adriandhy merupakan bukti bahwa Indonesia mampu menghasilkan karya animasi yang berkualitas tinggi. Menurut penggiat budaya tersebut Jumbo bukan sekadar film anak-anak, melainkan juga simbol dari kekuatan kreatif dan semangat gotong royong anak bangsa karena produksinya melibatkan banyak kreator. Ditambahkan Revitryoso Husodo aktvis yang juga seniman, dirinya mengapresiasi dan bangga terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang ikut hadir dalam penayangan pertama film jumbo teresebut ini bukti kepedulianya dalam memajukan perfileman dan mendukung ekonomi kreatif. Apalagi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah mengapresiasi film animasi Jumbo yang telah berhasil menarik perhatian lebih dari 1.606.462 penonton dalam tujuh hari sejak penayangan perdananya pada Selasa, 31 Maret 2025. Dasco mengajak masyarakat untuk terus mendukung industri perfilman Tanah Air, suksesnya film jumbo ini tidak lepas dari dukukungan pemerintah prabowo-Gibran khusnya Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco yang sudah mendukung perfilman indonesia. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan antusiasme penonton domestik, tetapi juga membuka peluang bagi Jumbo untuk merambah pasar internasional. Film ini dijadwalkan tayang di 17 negara, termasuk 12 negara di Eropa, serta Turki, Mongolia, dan Rusia. Langkah ini menunjukkan bahwa karya anak bangsa mampu bersaing dan diterima di kancah global. Lebih dari sekadar hiburan, Jumbo menunjukkan bahwa sebuah karya besar lahir dari proses panjang, kolaborasi solid, dan dedikasi tinggi dari seluruh elemen yang terlibat. Kesuksesan film ini menjadi pengingat bahwa di balik layar lebar yang menghibur, ada tetesan keringat, jam-jam panjang tanpa lelah, dan ketekunan yang mungkin jarang terlihat namun sangat layak dihargai. Sejak awal, Jumbo bukan sekadar proyek hiburan. Film ini lahir dari gagasan besar tentang bagaimana cerita lokal bisa tampil megah tanpa kehilangan akar budaya. Visi inilah yang menjadi panduan utama seluruh proses kreatif, mulai dari penulisan naskah, desain karakter, hingga penyusunan adegan-adegan ikonik. “Proses produksinya yang memakan waktu hingga 5 tahun, dengan melibatkan ratusan kreator dari Sabang sampai Merauke, menunjukkan bahwa Indonesia punya kapasitas luar biasa dalam menghasilkan karya animasi yang berkualitas tinggi dan siap bersaing dengan film animasi global,” diungkpan revi. Jumbo yang telah ditonton oleh lebih dari satu juta penonton. Menurut dia, keberhasilan tersebut merupakan kebanggaan nasional dan tonggak penting industri perfilman kreatif dalam negeri. Jumbo mencerminkan potensi industri perfilman kreatif Indonesia yang berkembang pesat. Di sisi lain,sinergisitas para kreator lokal yang berasal dari berbagai daerah memperlihatkan semangat kolaborasi dan dedikasi dalam membangun kualitas konten. “Ini adalah bukti nyata bahwa talenta anak-anak muda Indonesia luar biasa cerdas dan pintar. Mereka tidak hanya mampu membuat karya untuk konsumsi lokal, tapi juga punya daya saing di tingkat internasional,” katanya. Dikatakan revi, antusiasme penonton yang tidak hanya dari kalangan anak-anak, tetapi juga dewasa menjadi tanda bahwa karya animasi Indonesia dapat menghibur sekaligus menghadirkan kedalaman cerita dan kualitas visual yang memikat. “Setelah saya menonton langsung, Jumbo adalah cerminan dari dedikasi dan semangat kegotongroyongan. Ini bukti bahwa ketika anak bangsa bersatu dan bekerja sama dengan visi yang sama, hasilnya bisa luar biasa. Film ini bukan hanya sukses di pasar, tapi juga sukses mengangkat derajat industri kreatif lokal,” tuturnya. Untuk itu, dia berharap kesuksesan Jumbo dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dan para kreator film di Tanah Air untuk terus berkarya dan membawa nama Indonesia ke panggung dunia. “Ini saatnya kita bangga dengan karya sendiri. Jumbo adalah contoh bahwa anak bangsa bisa jadi pemain utama di negeri sendiri, bahkan dunia,” jelas revi. Dipersembahkan oleh rumah produksi Visinema, film animasi Jumbo berkisah tentang anak bernama Don, diisi suara oleh Prince Poetiray dan Den Bagus Sasono, yang kerap merasa diremehkan teman-temannya. Film yang digarap Ryan Adriandhy bersama sekitar 420 kreator Indonesia selama lima tahun ini berhasil menarik total satu juta penonton pada Minggu (6/4) atau tujuh hari sejak penayangan perdananya pada 31 Maret 2025.

Nasional11 April 2025

Aktivis Sekaligus Seniman Revitriyoso Apresiasi Keberpihakan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco terhadap Film Jumbo

Teraasmedia.co Jakarta – Aktivis sekaligus penggiat seni Revitryoso Husodo mengatakan

Mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto, Dampak Revisi UU TNI Pada Sektor Keamanan Laut, Dampak Revisi UU TNI Pada Sektor Keamanan Laut Terasmedia Jakarta – DPR telah secara resmi mengesahkan Revisi UU TNI pada sidang paripurna tanggal 20 Maret 2025 yang lalu mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto ikut menyoroti, Dengan demikian pengesahan Revisi UU TNI menjadi undang-undang yang akan memperbaiki UU No. 34 Tahun 2004 tinggal selangkah lagi. Namun gelombang protes masih tampak menggelora hingga hari ini. Dari kalangan mahasiswa, akademisi, hingga para ibu rumah tangga ramai-ramai menyuarakan penolakan terhadap Revisi UU TNI, Jakarta, 10/4/2025. Mereka semua khawatir akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti saat rezim Orde Baru (Orba) berkuasa. Pasalnya, dalam Revisi UU TNI terdapat penambahan lembaga sipil yang dapat dimasuki prajurit TNI aktif, dari yang semula berjumlah 10 kini bertambah menjadi 14 lembaga. Hal ini ditafsirkan masyarakat sebagai upaya penguatan dominasi TNI pada ranah sipil, yang kemudian dianggap sebagai representasi Dwifungsi ABRI,ungkapnya Dikatakan mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto, Uniknya di antara 14 lembaga yang disebutkan dalam Revisi UU TNI terdapat nama ‘keamanan laut’, satu-satunya lembaga yang menyebut kata laut, yang kemudian dikaitkan dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yakni instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Keterkaitan dengan Bakamla ini kemudian disinyalir berdampak pada sektor maritim Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara maritim dengan luas wilayah perairan mencapai dua pertiga dari total luas wilayahnya. Sehubungan dengan hal ini, Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, purnawirawan TNI AL yang saat ini aktif sebagai advokat maritim menyatakan bahwa dirinya tidak kontra terhadap Revisi UU TNI. “Di mana-mana yang namanya undang-undang fungsinya membatasi. Jadi bukan memberikan kebebasan kepada TNI untuk memasuki ranah sipil, justru memberikan batasan kepada TNI mengenai instansi sipil mana saja yang boleh dimasuki. Diluar yang disebutkan itu prajurit TNI aktif (tetap) harus pensiun dini atau alih status menjadi ASN,” demikian penuturannya dalam suatu kanal Youtube. Namun soal keterkaitan dengan Bakamla, beliau dengan tegas menyatakan, “Bakamla itu dari dulu tidak jelas. Menyatakan diri sebagai Indonesian Coast Guard tapi diisi personil TNI AL. Padahal TNI AL dengan Coast Guard adalah dua entitas yang berbeda. Jadi kalau ‘keamanan laut’ dalam Revisi UU TNI diartikan sebagai Bakamla, hanya akan membuat posisi Bakamla semakin terjepit. UUD kita hanya mengenal 3 matra TNI, TNI matra darat (TNI AD), TNI matra laut (TNI AL), dan TNI matra udara (TNI AU). Tidak ada dua TNI dalam matra yang sama. Jadi Bakamla harus memilih antara melebur ke dalam TNI AL atau menjadi instansi sipil sepenuhnya. Kalau melebur ke dalam TNI AL, tidak ada lagi nama Bakamla. Kalau menjadi instansi sipil sepenuhnya, kalaupun, selain seluruh personil TNI AL yag ada harus pensiun dini atau alih status menjadi ASN, Bakamla tidak akan bisa menjadi instansi operasional. Saat ini di laut sudah ada instansi-instansi operasional dengan scope yang spesifik, misalnya KPLP dengan scope lalu lintas pelayaran dan perlindungan lingkungan laut, PSDKP dengan scope perikanan, Bea Cukai dengan scope pendistribusian barang melalui jalur laut, Imigrasi dengan scope keluar masuknya manusia lewat laut, dan Polair dengan scope ketertiban masyarakat pengguna laut. Jadi kehadiran Bakamla sebagai instansi operasional justru hanya akan menimbulkan overlapping dalam mekanisme penegakan hukum di laut. Jalan keluarnya, Bakamla bisa menjadi instansi administrasi dengan melebur ke dalam Kemenko Polkam. Dengan demikian Bakamla bisa menjadi koordinator keamanan laut seperti yang diinginkannya selama ini,” pungkas pria berusia 70 tahun yang juga hobi menyanyi ini. Sementara itu hingga berita ini diturunkan, Bakamla yang berkantor pusat di bilangan Jakarta Timur masih bergeming. Belum ada satupun statement atau press release yang diterbitkan Bakamla dalam menanggapi isu ini, (M rohim).

Nasional10 April 202510 April 2025

Mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto, Dampak Revisi UU TNI Pada Sektor Keamanan Laut

Terasmedia Jakarta – DPR telah secara resmi mengesahkan Revisi UU

Terasmedia.co Jakarta - Proses seleksi pemanfaatan aset eks Terminal Sudirman Sukabumi yang saat ini menjadi pusat jajanan kuliner dinilai penuh kejanggalan. Seleksi perusahaan pengelola yang dimulai awal Maret lalu dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi. Informasi yang diterima teropongistana, semula ada dua bendera yang saat itu mendaftar. Yakni PT Putra Siliwangi Sejahtera (PASS) selaku pengelola eks terminal lama dan PT Sagara Inovasi Sukabumi (pengelola baru/pemenang). Namun kemudian, Panitia Seleksi (Pansel) yang waktu diketuai Sekdis porapar Kota Sukabumi Ganjar Ramdani Saputra mendadak menggugurkan proses seleksi. Dengan alasan PT PASS tidak menyertakan harga penawaran tertinggi kepada kas pemerintah daerah dan PT Sagara tidak mencantumkan surat di atas materai terkait pernyataan-pernyataan yang menjadi bagian komitmen pengelola baru di area kuliner. Seminggu berselang dari kejadian itu, 11 Maret 2025 Pansel kembali membuka seleksi lanjutan. Di momen itu, ada penambahan perusahaan calon pengelola eks terminal menjadi lima perusahaan. Dalam proses pra kualifikasi, pansel dan lima perusahaan bersepakat untuk mencari pemenang dengan cara skoring penawaran sewa terendah untuk pedagang dan sewa tertinggi untuk kas daerah yang akan menjadi PAD. Informasi diterima yang sumbernya enggan disebutkan namanya , dalam prosesnya ada beberapa klasifikasi persyaratan seleksi yang diubah. Mulai dari kuota sewa untuk jumlah pedagang yang berjualan dari semula 150 pedagang menjadi 165 pedagang serta perubahan item surat rekomendasi dari perangkat wilayah seperti RT/RW sampai kecamatan. "Ada persyaratan yang terkesan dilonggarkan agar penentuan pemenang bisa dilakukan mulus dan tanpa ribet urus-urus rekom ke sana kemari," ujarnya. Kemudian, menurutnya, dua hari berselang, yaitu pada Jum'at 14 Maret 2025, Pansel mengumumkan pemenang dari PT Sagara tanpa membuka semua dokumen penawaran secara terbuka kepada para peserta seleksi, PT Sagara dinyatakan lolos dengan penawaran terbaik versi Pansel. Padahal awalnya, jelas dia, semua sudah bersepakat penentunan pemenang akan dilakukan secara bersama dan tanpa ditutup-tutupi. PT Sagara dinyatakan menang dengan harga penawaran sewa terendah sebesar Rp720 ribu per bulan untuk satu tenan pedagang. Penawaran kas daerah sebesar Rp1.002.000.000,- / tahun. Masalah di sini muncul manakala pada proses pembayaran yang dilakukan ternyata dicicil selama per bulan dengan hitungan angka penawaran kas daerah dibagi 12 bulan atau 12 kali pembayaran. "Setahu saya semua perusahaan peserta seleksi kecewa. Pansel dalam proses seleksi dengan tegas menyatakan skema penentuan perusahaan pemenang adalah harus membayar sewa eks terminal untuk satu tahun berjalan dan bukan dicicil sebulan sekali. Ini seperti meloloskan perusahaan yang menang tapi tidak siap secara finansial," bebernya. Direktur PT PASS Vega Sukma Yudha, saat dikonfirmasi, tak menampik adanya dugaan kejanggalan dalam proses seleksi tersebut. Ia bahkan menyebut pernah mendatangi DPRD Kota Sukabumi untuk melakukan audiensi. Waktu itu ia bersama dua perusahaan lainnya yakni PT Bitake dan PT SAE. Hanya saja, dari hearing bersama sejumlah pihak terkait, perusahaan yang dinyatakan kalah tak memperoleh jawaban pasti. Sebab, DPRD masih menunggu pertimbangan Walikota Sukabumi Ayep Zaki soal kejanggalan seleksi tersebut. "Intinya kami tidak mempersoalkan siapapun yang dinyatakan menang (seleksi). Asal semua dilakukan secara terbuka dan fair," katanya. Vega menilai ada plus minus dari penetapan pemenang yang dilakukan oleh pansel dan dinas. Plus-nya, pembayaran kas daerah dengan metode dicicil sebulan sekali jelas tidak akan memberatkan siapapun apabila pengelola baru dinyatakan didiskualifikasi oleh dinas selaku pemilik aset eks terminal. Sebab, jika pembayaran kas dilakukan satu tahun berjalan ke depan, proses adendum untuk menggugurkan perusahaan pengelola yang lalai, akan panjang dan sulit dilakukan secara maksimal. Negatifnya terang dia, komitmen pemerintah untuk menggali sumber PAD jelas tak bisa dilakukan secara optimal. Rata-rata, perusahaan peserta seleksi sudah menyiapkan anggaran sewa setahun untuk membantu mendongkrak PAD dari eks terminal. "Yang terjadi, dinas minta disetor per bulan. Ini sama saja berlawanan dengan konsep walikota baru untuk menambah kas daerah untuk PAD. Kalau memang waktu itu kita bersepakat siapapun pemenang nya wajib membayar sewa eks terminal untuk satu tahun ke depan secara cash, kenapa ini jadi dicicil tiap bulan," tegasnya. Media masih berusaha menkonfirmasi kepada dinas terkait sampai berita ini tayang.

Nasional10 April 2025

Diduga Ada Kejanggalan..! Seleksi Pengelola Pusat Kuliner Eks Terminal Sudirman Kota Sukabumi

Terasmedia.co Jakarta – Proses seleksi pemanfaatan aset eks Terminal Sudirman

«
1
…
37
38
39
40
41
…
202
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.