Komisi XI DPR RI Ingatkan Pemerintah Jangan Cepat Naikkan BBM

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 11 Maret 2026 - 04:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI,  Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah berhati-hati dalam merespons dampak ekonomi akibat konflik di Timur Tengah. Ia menegaskan bahwa kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebaiknya dijadikan opsi paling akhir.

“Saya minta kalau bisa opsi itu paling akhir. Bukan terakhir, paling akhir. Paling akhir,” kata Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Politikus dari Partai Golkar tersebut mengatakan Komisi XI DPR RI berencana memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas potensi dampak gejolak global terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, situasi global saat ini masih diliputi ketidakpastian akibat konflik yang sedang berlangsung.

“Kita akan agendakan itu. Tapi kita lihat ini kan suasananya masih dalam situasi ketidakpastian di awal. Reaksi-reaksi itu kan semuanya masih sifatnya sangat tidak tetap, masih volatile,” ujarnya.

Misbakhun juga berharap eskalasi konflik di Timur Tengah dapat segera mereda. Ia menilai kondisi tersebut bisa berpengaruh pada stabilitas harga minyak dunia, terlebih setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan sikap yang lebih melunak.

“Jadi kita mudah-mudahan dengan tadi pagi pidatonya Trump juga mulai agak melunak dan situasinya mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan mereda. Buktinya hari ini minyak kembali mendekati ke 80, tidak terlalu ekstrem,” kata dia.

Lebih lanjut, Misbakhun mengingatkan pemerintah agar tidak bereaksi berlebihan terhadap setiap dinamika global. Menurutnya, langkah pemerintah harus dilakukan secara terukur dengan melihat perkembangan situasi terlebih dahulu.

“Jadi kalau menurut saya, respons kita harus terukur. Wait and see. Jangan kita langsung setiap gerakan diberikan reaksi. Kita harus lihat seperti apa kejadiannya, respons berikutnya seperti apa,” tegasnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi
Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor
Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres
Mukhsin Nasir: Mundur Menutup Keretakan Bangsa, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka
Camellia Panduwinata: KH. Abbas Abdul Jamil Layak Menjadi Teladan Bangsa, Penghargaan untuk Perjuangan Ulama dan Santri
Empat Organisasi Resmikan Posko Berbagi Sembako di Jakarta Barat: Camellia dan Burhanudin Ajak Politik Hadirkan Manfaat Nyata bagi Rakyat
Rakorwasda 2026 Perkuat Integritas dan Akuntabilitas Pemerintahan Papua Tengah
Pemasangan Tihang Jaringan Provider Diduga Tak Miliki Ijin Resmi Makin Marak di Lebak
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:46 WIB

Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi

Kamis, 12 November 2026 - 11:30 WIB

Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor

Kamis, 12 November 2026 - 07:39 WIB

Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 06:56 WIB

Mukhsin Nasir: Mundur Menutup Keretakan Bangsa, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka

Rabu, 11 November 2026 - 16:32 WIB

Camellia Panduwinata: KH. Abbas Abdul Jamil Layak Menjadi Teladan Bangsa, Penghargaan untuk Perjuangan Ulama dan Santri

Berita Terbaru