Menu MBG Diduga Tak Sesuai Anggaran, Komite SMKN 1 Warunggunung Soroti SPPG

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 13 Maret 2026 - 18:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co LEBAK – Menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, kembali menuai sorotan. Pasalnya, menu yang diterima siswa di SMKN 1 Warunggunung diduga tidak sesuai dengan standar anggaran maupun standar gizi yang ditetapkan.

Ketua Komite SMKN 1 Warunggunung, Edy Yosep, mengungkapkan bahwa kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Bahkan, menurutnya, hal tersebut sudah terjadi hingga empat kali.

“Betul, kejadian ini sudah berulang kali. Bahkan ini merupakan yang keempat kalinya,” ujar Yosep di sela-sela kerumunan siswa, Kamis (12/3/2026).

Ia memperlihatkan contoh menu yang diterima siswa dari SPPG Banjarsari. Menu tersebut terdiri dari satu potong ayam, dua potong tahu, satu iris tempe, satu kotak bubur sumsum, satu kotak susu, satu buah jeruk, dan satu buah apel.

Menu tersebut, lanjut Yosep, diberikan kepada siswa untuk kebutuhan berbuka puasa selama tiga hari ke depan.

“Kalau dikalkulasikan ke dalam rupiah, nilainya hanya berkisar sekitar Rp12.000 saja,” katanya.

Yosep pun menilai, jika penyediaan menu bergizi tidak bisa memenuhi standar anggaran yang telah ditetapkan, sebaiknya bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang kepada siswa.

“Daripada susah-susah menyiapkan menu bergizi tapi tidak sesuai standar anggaran, lebih baik uangnya saja diberikan kepada siswa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Investigasi LSM Pemuda Banten Reformasi (PBR) Kabupaten Lebak, Alex Simatupang, menyayangkan jika program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat justru tercoreng oleh oknum yang lebih mengedepankan keuntungan.

Dalam keterangan tertulisnya, Alex mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah memberikan peringatan tegas kepada pihak penyelenggara.

“Bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan menu Makan Bergizi Gratis tidak sesuai anggaran, standar gizi, atau kualitas yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, akan diberikan sanksi tegas, mulai dari pemberhentian sementara hingga pemberhentian permanen,” jelasnya.

Alex menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima lembaganya, terdapat sekitar 47 SPPG di Kabupaten Lebak yang dilaporkan telah disuspensi sementara atau dihentikan operasionalnya karena menyajikan menu yang tidak layak atau tidak sesuai standar anggaran.

“Apabila SPPG tetap melanggar dan terbukti tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) secara berulang, kontraknya bisa dihentikan secara permanen,” pungkasnya.

Penulis : Welly

Editor : Redaksi

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi
Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten
Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi
Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor
Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres
Mukhsin Nasir: Mundur Menutup Keretakan Bangsa, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka
Camellia Panduwinata: KH. Abbas Abdul Jamil Layak Menjadi Teladan Bangsa, Penghargaan untuk Perjuangan Ulama dan Santri
Empat Organisasi Resmikan Posko Berbagi Sembako di Jakarta Barat: Camellia dan Burhanudin Ajak Politik Hadirkan Manfaat Nyata bagi Rakyat
Berita ini 55 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:58 WIB

Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi

Minggu, 15 November 2026 - 20:54 WIB

Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten

Kamis, 12 November 2026 - 19:46 WIB

Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi

Kamis, 12 November 2026 - 11:30 WIB

Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor

Kamis, 12 November 2026 - 07:39 WIB

Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB