Terasmedia.co Jakarta – Ketika masyarakat masih bergulat dengan cicilan, biaya hidup yang terus meningkat hingga terpaksa mengandalkan pinjaman online (pinjol), fasilitas mewah bagi jajaran pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru menjadi sorotan.
Center For Budget Analysis (CBA) menyoroti anggaran fasilitas golf bagi Dewan Komisioner OJK. Berdasarkan catatan yang dikutip CBA, terdapat sejumlah pos anggaran fasilitas golf dengan nilai miliaran rupiah pada 2023 dan 2024.
CBA menyebut anggaran permainan golf Dewan Komisioner OJK mencapai sekitar Rp15,8 miliar pada 2023 dan Rp12 miliar pada 2024.
Lebih rinci, CBA menyebut realisasi anggaran fasilitas golf dengan kode 5131024000 pada 2023 mencapai sekitar Rp2,9 miliar, sedangkan pada 2024 sekitar Rp1,4 miliar.
Sementara itu, realisasi anggaran fasilitas golf dengan kode 5131024002 disebut mencapai sekitar Rp1,2 miliar pada 2023 dan sekitar Rp1 miliar pada 2024.
Angka tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai besarnya anggaran fasilitas pejabat OJK di tengah persoalan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
Sorotan tidak berhenti pada fasilitas golf.
Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, juga menyoroti besarnya anggaran rumah jabatan bagi pejabat OJK.
Menurut Febri, rumah jabatan sejumlah anggota Dewan Komisioner OJK memiliki nilai yang mencapai miliaran rupiah.
“Selain anggaran golf untuk komisioner OJK, ada juga anggaran rumah jabatan untuk anggota Dewan Komisioner OJK,” kata Febri.
Febri menyebut sejumlah nilai rumah jabatan yang menurutnya terkait dengan fasilitas pejabat OJK, antara lain rumah jabatan Ketua Dewan Komisioner sebesar Rp5,7 miliar.
Kemudian rumah jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner disebut sebesar Rp4 miliar.
Ada pula rumah jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner senilai Rp3,3 miliar.
Selain itu, disebut terdapat rumah jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner senilai Rp3,2 miliar.
Sementara rumah jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner disebut mencapai Rp1,7 miliar.
Febri juga menyebut rumah jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner senilai Rp1,8 miliar serta rumah jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner sebesar Rp1 miliar.
“Namanya juga komisioner atau pejabat, tentu fasilitas harus dijamu dengan kemanjaan dan kenyamanan, meskipun anggaran berasal dari upeti sektor perbankan atau keuangan,” ujar Febri.
Rakyat Bertanya: Perlindungan atau Kenyamanan?
Menurut Febri, besarnya fasilitas tersebut terasa ironis jika dibandingkan dengan banyaknya persoalan hukum dan pengaduan di sektor jasa keuangan.
Ia menyebut perkara hukum yang ditangani OJK mencapai 889 perkara pada 2024 dan meningkat menjadi 1.080 perkara pada 2025.
Data tersebut, kata Febri, semestinya menjadi momentum untuk mempertanyakan seberapa efektif lembaga pengawas sektor jasa keuangan bekerja memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Kalau bicara kenyamanan, golf cuma pemanasan. Yang bikin ternganga adalah rumah jabatan. Dan ini bukan rumah biasa, ini istana yang dibayar dari ‘upeti sektor keuangan’,” kata Febri.
Febri kemudian melontarkan kritik bernada satire terhadap besarnya fasilitas pejabat OJK.
“Apakah main golf dan tinggal di rumah miliaran rupiah membuat pekerjaan jadi lebih lambat, atau justru sebaliknya, makin nyaman makin santai?” ujarnya.
Ia menilai publik berhak mempertanyakan keseimbangan antara fasilitas yang diterima pejabat dengan kualitas pelayanan serta perlindungan yang dirasakan masyarakat.
“Kalau anggaran kenyamanan berbanding terbalik dengan kecepatan dan ketegasan menangani masalah transaksi para nasabah, berarti kita sedang membayar mahal bukan untuk perlindungan, tapi untuk kenyamanan orang-orang OJK,” tegas Febri.
Febri bahkan menyindir, jika fasilitas pejabat terus bertambah, bukan tidak mungkin suatu saat anggaran sepatu golf pun ikut menjadi perhatian.
“Mungkin nanti perlu ditambah anggaran sepatu golf yang solnya dari emas, supaya makin mantap melangkah ke lapangan. Semoga saja langkah ke meja kerja menangani 1.080 perkara itu secepat langkah ke lapangan golf,” tutup Febri.
