Ketika Modal Melintasi Batas, Mengapa Tanggung Jawab Lingkungan Harus Berhenti di Perbatasan

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 25 September 2026 - 08:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta — Modal dapat bergerak melintasi batas negara, tetapi dampak ekologis tetap dirasakan di tempat kegiatan ekonomi berlangsung. Persoalan inilah yang disoroti WALHI dalam mengungkap dugaan keterlibatan perusahaan berafiliasi dengan Malaysia dan Singapura dalam karhutla Indonesia 2026.

WALHI menyebut sedikitnya 372 perusahaan terindikasi berkaitan dengan karhutla tahun ini. Penelusuran berdasarkan afiliasi grup bisnis menemukan 26 perusahaan asal Malaysia dan 26 entitas yang berafiliasi dengan Singapura.

Umi Ma’rufah dari WALHI mengatakan struktur kepemilikan korporasi perlu menjadi bagian dari penelusuran pertanggungjawaban.

Menurut data WALHI, area terbakar pada 2026 telah melampaui 895.000 hektare, dengan lebih dari 850.614 orang terdampak ISPA.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara manfaat ekonomi dan biaya ekologis. Aktivitas ekonomi menghasilkan nilai bagi pemegang saham dan pemilik modal, sementara ketika terjadi kerusakan lingkungan, masyarakat lokal menanggung sebagian besar dampaknya.

Karena itu WALHI mendorong evaluasi terhadap mekanisme perizinan, sertifikasi keberlanjutan, serta tanggung jawab perusahaan terhadap pemulihan lingkungan.

Isu yang muncul bukan penolakan terhadap investasi asing, melainkan pertanyaan mengenai bagaimana memastikan bahwa setiap investasi yang beroperasi di Indonesia juga membawa tanggung jawab lingkungan yang dapat ditegakkan.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor
Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres
Mukhsin Nasir: Mundur Menutup Keretakan Bangsa, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka
Camellia Panduwinata: KH. Abbas Abdul Jamil Layak Menjadi Teladan Bangsa, Penghargaan untuk Perjuangan Ulama dan Santri
Empat Organisasi Resmikan Posko Berbagi Sembako di Jakarta Barat: Camellia dan Burhanudin Ajak Politik Hadirkan Manfaat Nyata bagi Rakyat
Rakorwasda 2026 Perkuat Integritas dan Akuntabilitas Pemerintahan Papua Tengah
Pemasangan Tihang Jaringan Provider Diduga Tak Miliki Ijin Resmi Makin Marak di Lebak
KITA Banten Minta Kominfo Pandeglang Periksa Pemasangan Tiang WiFi MyRepublic di Cadasari
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 11:30 WIB

Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor

Kamis, 12 November 2026 - 07:39 WIB

Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 06:56 WIB

Mukhsin Nasir: Mundur Menutup Keretakan Bangsa, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka

Rabu, 11 November 2026 - 16:32 WIB

Camellia Panduwinata: KH. Abbas Abdul Jamil Layak Menjadi Teladan Bangsa, Penghargaan untuk Perjuangan Ulama dan Santri

Minggu, 8 November 2026 - 17:20 WIB

Empat Organisasi Resmikan Posko Berbagi Sembako di Jakarta Barat: Camellia dan Burhanudin Ajak Politik Hadirkan Manfaat Nyata bagi Rakyat

Berita Terbaru