Andi Taletting Pimpin Raperda Perlindungan Lanjut Usia Dan Pelayanan Jemaah Haji

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 12 April 2023 - 14:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia Serta Pelayanan Jemaah Haji dipimpin Langsung Andi Taletting Langi, (Rabu, 12/4/2023)

i

Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia Serta Pelayanan Jemaah Haji dipimpin Langsung Andi Taletting Langi, (Rabu, 12/4/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co, Bandung – Kadiv Yankumham (Andi Taletting Langi) Pimpin Rapat Pengharmonisasian Raperda Kota Bogor tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia dan Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,Andi Taletting Langi didampingi Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari dan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) Suhartini serta Tenaga Perancang Perundang-undangan Zonasi Kota Bogor pagi ini (Rabu, 12/04/2023).

Andi Taletting Pimpin Raperda Perlindungan Lanjut Usia Dan Pelayanan Jemaah Haji I Teras Media
Keterangan foto : Andi Taletting langi pimpin rapat Raperda melalui Zoom meeting tentang Perlindungan lanjut Usia dan Pelayanan Jemaah Haji, (Rabu, 12/4/2023)

Baca Juga : Lapas Cirebon Menyelenggarakan Kegiatan Ikrar Setia Pada 3 Napi Untuk NKRI

Melaksanakan rapat dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kota Bogor untuk melakukan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia dan Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi menyampaikan tahapan pengharmonisasian ini merupakan tahapan yang wajib dilakukan karena pada proses akhirnya akan dikeluarkan surat selesai mengenai telah dilakukannya Pengharmonisasian, sebagai dasar bahwa Rancangan Peraturan Daerah siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Kami harap Tenaga Perancang Perundang-undangan, tidak hanya membahas naskah tulisan, tetapi membahas juga ruang lingkup keterlibatan masyarakat secara luas, sehingga diperoleh rumusan rancangan yang sesuai dengan aturan dan implementatif serta diterima penerapannya oleh masyarakat”.

Ini Juga : MANTAP, Andi Taletting Kerja Keras Saat Ramadhan

Andi menyarankan “alangkah lebih baik jika pada prakteknya nanti dicantumkannya masukan dari masyarakat, untuk mengurangi resistensi yang terjadi di masyarakat setelah nanti Raperda tersebut disahkan”.

Dalam pembahasannya disebutkan bahwa terhadap Rancangan Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia masih perlu disempurnakan kaitannya dengan Hak-hak Perlindungan dan pemberdayaan yang dimiliki Lanjut Usia. Sementara terhadap Rancangan Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji seharusnya tidak dirumuskan dalam Peraturan Daerah, urgensi pengaturannya cukup diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.(Deni/red)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi
Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten
Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi
Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor
Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres
Mukhsin Nasir: Mundur Menutup Keretakan Bangsa, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka
Camellia Panduwinata: KH. Abbas Abdul Jamil Layak Menjadi Teladan Bangsa, Penghargaan untuk Perjuangan Ulama dan Santri
Empat Organisasi Resmikan Posko Berbagi Sembako di Jakarta Barat: Camellia dan Burhanudin Ajak Politik Hadirkan Manfaat Nyata bagi Rakyat
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:58 WIB

Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi

Minggu, 15 November 2026 - 20:54 WIB

Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten

Kamis, 12 November 2026 - 19:46 WIB

Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi

Kamis, 12 November 2026 - 11:30 WIB

Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor

Kamis, 12 November 2026 - 07:39 WIB

Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB