Politisi Demokrat Dukung Prabowo Turunkan Pajak Pendidikan

Teras Media

- Penulis

Sabtu, 25 November 2023 - 16:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mendukung rencana calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mau menurunkan bahkan membebaskan pajak pendidikan, Sabtu (25/11/2023)

i

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mendukung rencana calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mau menurunkan bahkan membebaskan pajak pendidikan, Sabtu (25/11/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mendukung rencana calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mau menurunkan bahkan membebaskan pajak pendidikan.

Dede Yusuf menilai langkah itu bisa meringankan beban orang tua menyekolahkan anaknya.

“Setuju, bagus sekali ini, mengurangi atau menghapus pajak pendidikan, bisa membuat biaya pendidikan turun sehingga orang tua siswa tidak akan berat membiayainya,” kata Dede Yusuf dalam keterangannya, dikutip Sabtu (25/11/2023).

Dia menyebut komitmen itu juga harus didukung para penyelenggara pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi negara, bukan pendapatan negara.

“Asal ada komitmen dengan penyelenggara pendidikan untuk tidak memahalkan biaya pendidikan jika pajak dihapus. Kita harus berpikir bahwa pendidikan adalah investasi negara, bukan pendapatan negara,” ucap dia.

Lebih lanjut, Dede menyebut pajak yang mahal juga menjadi keluhan para penyelenggara pendidikan. Terlebih lagi, kata dia, pemerintah meminta agar biaya pendidikan murah.

“Karena yang sering dikeluhkan para penyelenggara pendidikan. Adalah pajak yang mahal terutama untuk tanah dan izin-izin. Sementara pemerintah meminta agar biaya pendidikan harus murah, padahal investasi mereka besar. Akibatnya hanya yang bermodal besar yang bisa bertahan,” ujarnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menilai seharusnya pajak pendidikan nilainya serendah mungkin. Prabowo juga setuju jika pajak pendidikan dihapuskan, namun harus dikaji terlebih dahulu.

“Kemudian soal pajak, saya sangat setuju, saya akan menugaskan pakar saya menghitung. Tapi pajak untuk pendidikan harus serendah-rendahnya,” kata Prabowo dalam sesi tanya jawab Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa ditayangkan di akun YouTube TvMU, Jum’at (24/11/2023).

Menurut Prabowo, pajak pendidikan yang tinggi tak masuk akal. Oleh sebab itu, dia menilai jika bisa, pajak pendidikan dihapuskan.

“Kalau bisa, kita hapus untuk pendidikan, kalau bisa. Kalau bisa ya, tapi harus rendah. Karena apa? Juga masih kalau tidak salah kita pajak terhadap buku-buku sekolah, kemudian juga buku-buku impor beanya masih tinggi,” ungkap Prabowo

“Di negara-negara yang maju, khusus untuk sekolah, tidak ada bea masuk untuk buku dari lua negeri, tidak ada pajak,” sambungnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Respons Gejolak IHSG, Kejaksaan Agung Perkuat Peran Denda Damai dan Sinergi Lembaga
Adde Rosi Bersama BRIN Bangun Kesadaran Pentingnya Kesehatan Mental di Lebak
Kunjungan BGN ke Korban SPPG Langkat Disebut Hanya Simbolis, Belum Ada Tindakan Nyata
Penggiat Hukum: Jangan PHK Pekerja Sebelum Hukum Pasti
BaraNusa Minta Teddy Lepas TNI atau Kursi Seskab
BBM Meroket, MataHukum Desak Bahlil Lahadalia Mundur dari Kursi Menteri
Ironi Kebijakan: Outsourcing Tak Hilang, Hanya Dirapikan Administrasinya
Mata Tunas 17 Perluas Jangkauan ke Jabodetabek dan Banten, Fokus Pembinaan Generasi Muda
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 5 Mei 2026 - 23:26 WIB

Respons Gejolak IHSG, Kejaksaan Agung Perkuat Peran Denda Damai dan Sinergi Lembaga

Selasa, 5 Mei 2026 - 22:53 WIB

Adde Rosi Bersama BRIN Bangun Kesadaran Pentingnya Kesehatan Mental di Lebak

Selasa, 5 Mei 2026 - 21:17 WIB

Kunjungan BGN ke Korban SPPG Langkat Disebut Hanya Simbolis, Belum Ada Tindakan Nyata

Selasa, 5 Mei 2026 - 19:13 WIB

Penggiat Hukum: Jangan PHK Pekerja Sebelum Hukum Pasti

Selasa, 5 Mei 2026 - 19:07 WIB

BaraNusa Minta Teddy Lepas TNI atau Kursi Seskab

Berita Terbaru