Terasmedia.co Jakarta – Desakan untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mencuat. Kali ini, tekanan datang dari Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI), Sarman El Hakim, yang secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengganti pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia tersebut.
Menurut Sarman, Kapolri Listyo Sigit telah gagal menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme dalam penanganan tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan sedikitnya 127 orang pada Oktober 2022. Ia menilai, kerusuhan suporter yang berubah menjadi tragedi kemanusiaan itu tidak bisa dilepaskan dari kesalahan prosedural dan kelalaian institusi kepolisian.
“Kapolri harus bertanggung jawab atas tragedi kelam ini. Aparat yang seharusnya menjaga keamanan justru bertindak berlebihan dengan menggunakan gas air mata—padahal FIFA secara tegas melarang penggunaan gas air mata di stadion sepak bola,” kata Sarman dalam pernyataan resminya, Sabtu (2/8/2025).
Sarman juga menyoroti lemahnya pemahaman jajaran kepolisian terhadap aturan internasional dalam pengendalian massa di dunia olahraga. Ia menilai, ketidaktahuan atau ketidakpedulian aparat terhadap regulasi FIFA, termasuk standar perilaku polisi saat mengamankan pertandingan, menjadi bukti lemahnya profesionalisme institusi yang dipimpin Jenderal Listyo Sigit.
“Tragedi Kanjuruhan bukan hanya soal gas air mata, tapi soal kegagalan sistemik dan budaya komando dalam institusi kepolisian. Kapolri tidak hanya harus dicopot, tetapi harus diadili secara moral oleh sejarah sepak bola Indonesia,” tambahnya.
CBA dan HAMI Ikut Desak Regenerasi Kepemimpinan Polri
Desakan serupa sebelumnya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, serta Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), Asip Irama. Keduanya menilai bahwa regenerasi di tubuh Polri adalah keniscayaan yang tidak bisa ditunda lagi.
Menurut Uchok, meskipun Polri mendapatkan anggaran fantastis senilai Rp126,6 triliun pada tahun 2025, citra dan kinerja Polri tetap memburuk di mata publik.
“Masalah Polri bukan cuma soal anggaran, tapi soal integritas dan kepemimpinan. Jika Kapolri tidak diganti, Polri akan makin kehilangan kepercayaan masyarakat,” tegas Uchok.
Sementara itu, Asip Irama dari HAMI menyatakan bahwa pergantian Kapolri penting sebagai bentuk penyegaran organisasi dan peneguhan kembali loyalitas anggota kepada institusi, bukan kepada figur personal.
“Polri butuh regenerasi, bukan stagnasi. Kami ingin melihat Polri yang kuat secara kelembagaan, profesional dalam penegakan hukum, dan netral dalam politik,” ungkap Asip.
Tragedi Kanjuruhan masih menyisakan luka mendalam bagi dunia olahraga nasional. Lebih dari dua tahun pascakejadian, keluarga korban belum mendapatkan rasa keadilan yang utuh. Banyak yang menilai bahwa proses hukum terhadap personel kepolisian yang terlibat terkesan tidak transparan dan tidak menyentuh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab komando tertinggi.
Sarman El Hakim menegaskan bahwa tragedi itu tidak boleh dilupakan, dan nama Jenderal Listyo Sigit harus selalu dikaitkan sebagai figur yang gagal dalam mengawal reformasi Polri.
“Tragedi Kanjuruhan adalah titik nadir penegakan hukum dan keamanan di Indonesia. Ini bukan hanya soal sepak bola, tapi soal nyawa manusia. Kita tidak boleh biarkan tragedi ini tenggelam bersama lenyapnya tanggung jawab,” tutupnya.
Presiden Diminta Segera Bertindak
Dengan menguatnya berbagai tekanan dari kelompok sipil, aktivis, dan pengamat, sorotan kini tertuju pada Presiden Prabowo Subianto. Apakah ia akan merespons desakan publik dengan mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atau justru mempertahankan loyalisnya di posisi strategis Polri?
Keputusan ini akan menjadi ujian awal bagi komitmen Presiden Prabowo terhadap reformasi institusi penegak hukum dan pemulihan kepercayaan publik terhadap aparat negara.
