Terasmedia.co Jakarta — Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk menggantikan Ketua Umum Bahlil Lahadalia mencuat di internal partai. Dorongan ini disebut bukan berasal dari istana, melainkan dari kader-kader Golkar di daerah yang menilai adanya penurunan elektabilitas partai.
Politikus senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menyatakan mendukung Munaslub jika salah satu dari empat unsur yang diatur AD/ART terpenuhi, yakni ketua umum melanggar AD/ART, melakukan pidana, berhalangan tetap karena meninggal dunia atau sakit permanen, atau mengundurkan diri.
“Kalau Munaslub monggo kapan saja saya siap memberikan dukungan asal ada unsur yang dipenuhi dari 4 poin tadi. Saya ditaruh ketua dewan pembina oke, ditaruh di ketum oke, tidak pun tidak masalah. Pengabdian saya sejak usia 35 tahun sudah pengurus Golkar Jawa Timur,” ujar Ridwan,dikutif dari detiknews Kamis (7/8/2025).
Ridwan menuturkan, dorongan Munaslub sudah terdengar lama dari kader di lapangan, bukan hanya isu belakangan ini. Ia menyebut, para kader rutin melakukan kajian perhitungan suara (kirka) di desa-desa dan mendapati adanya penurunan suara sejak Bahlil menjabat ketum.
“Kader di bawah merasa suara terhadap Golkar berkurang. Mereka tahu pemilu hari ini suara kita turun, maka muncullah suara ketidaksenangan dan minta munaslub dari daerah-daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Ridwan enggan menilai kinerja Bahlil. Ia hanya menekankan bahwa setiap pemimpin memiliki gaya masing-masing. “Bahlil itu junior dan anak didik saya di HMI. Pemimpin ada masanya, masa sekarang ini adalah masa Pak Bahlil,” katanya.
Ia juga meminta pengurus DPP Golkar bersikap terbuka terhadap aspirasi kader. Menurutnya, Munaslub bukan hal yang tabu di Golkar. “Makin dibilang nggak ada (munaslub), justru makin jadi. Golkar itu ‘disenggol mekar’, makin disenggol akarnya makin kuat,” ujarnya.
Terkait kandidat pengganti Bahlil jika Munaslub benar digelar, Ridwan menyebut banyak tokoh mumpuni, baik dari internal maupun eksternal. “Masalah ketumnya Pak Nusron, AGK (Agus Gumiwang Kartasasmita), Bambang Soesatyo atau orang-orang senior lainnya monggo silakan,” ucapnya.
Isu ini juga mendapat sorotan publik, terutama di media sosial, terkait kebijakan Bahlil saat menjabat Menteri ESDM, khususnya larangan pengecer menjual LPG 3 kg, yang dinilai memicu ketidakpuasan masyarakat.
