Terasmedia.co Lebak – Perbincangan soal anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan ramai diperbincangkan di media sosial. Di tengah beredarnya berbagai angka dan asumsi, Dani Ramadhan, warga Bayah Kabupaten Lebak, angkat bicara.
Menurut Dani, polemik yang muncul seharusnya tidak hanya berhenti pada perdebatan nominal, tetapi juga dipahami secara utuh. Ia mengingatkan bahwa MBG merupakan program strategis pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak serta menekan angka stunting dan malnutrisi.
“Program ini menyasar balita, anak PAUD, TK, siswa SD, hingga ibu menyusui. Tujuannya jelas, untuk memperkuat generasi sejak dini,” ujarnya Kamis (26/2/2026).
Dani menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi untuk balita, PAUD, TK, dan SD kelas 1–3. Sementara untuk SD kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui dialokasikan Rp10.000 per porsi.
Ia juga menanggapi isu yang menyebut angka Rp13.000 hingga Rp15.000 per porsi. Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menegaskan bahwa nominal tersebut bukan murni biaya bahan makanan, melainkan sudah termasuk komponen operasional.
Komponen tersebut mencakup biaya listrik, gas, air, dan internet, transportasi serta distribusi, insentif relawan, guru, dan kader, hingga sewa dapur serta perlengkapan pendukung. Dengan demikian, perhitungan anggaran dilakukan secara menyeluruh, bukan semata pada harga bahan pangan.
Di sisi lain, Dani menilai pengawasan tetap menjadi hal krusial.
Ia menyinggung perhatian Indonesian Corruption Watch (ICW) yang sebelumnya mengingatkan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program berskala nasional.
“Transparansi itu penting agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kalau ada ketidaksesuaian di lapangan, tentu harus dievaluasi,” katanya.
Dani juga menyampaikan bahwa BGN menyatakan terbuka terhadap laporan masyarakat dan siap melakukan evaluasi apabila ditemukan kekeliruan dalam pelaksanaan.
Baginya, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi juga pada tata kelola yang akuntabel dan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Ia berharap masyarakat tetap kritis namun bijak dalam menerima informasi.
“Jangan mudah terprovokasi. Mari kita kawal bersama agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak dan kelompok rentan, khususnya di Lebak dan umumnya di seluruh Indonesia,” tutupnya.
