Terasmedia.co Jakarta – Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialisme (PERISAI) menggelar konferensi pers bertajuk “Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran” di Sekretariat DPC GMNI Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).
Melalui konferensi pers tersebut, PERISAI menyerukan konsolidasi nasional guna melawan berbagai bentuk penjajahan modern serta kebijakan pemerintah yang dinilai mengancam kedaulatan rakyat dan bangsa Indonesia.
Aliansi PERISAI menilai kondisi ekonomi dan politik nasional saat ini semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan yang utuh. Kebijakan fiskal dan moneter pemerintah dianggap gagal melindungi kepentingan rakyat, ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya tekanan ekonomi di tengah masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga dinilai terlalu tunduk terhadap kepentingan geopolitik asing melalui berbagai kesepakatan internasional yang dianggap merugikan kepentingan nasional.
“Kita sedang menyaksikan bagaimana kedaulatan negara digadaikan melalui kesepakatan dagang yang eksploitatif, sementara hak-hak demokratis rakyat di dalam negeri terus direpresi,” ujar perwakilan Aliansi PERISAI dalam konferensi pers tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi PERISAI menyampaikan delapan tuntutan utama kepada pemerintah, yakni:
Menolak segala bentuk imperialisme, perang, penaklukan negara berdaulat, serta praktik penjajahan dan setengah penjajahan yang menjadikan negara berkembang sebagai pasar dan objek eksploitasi sumber daya alam oleh kekuatan global.
Menolak kesepakatan Alliance for Rebuilding Trade (ART) yang dinilai menggadaikan kedaulatan nasional kepada kepentingan imperialis Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Menolak skema Balance of Payments (BOP) yang disebut mendukung perang dan pendudukan oleh Amerika Serikat, terutama yang berdampak terhadap penindasan rakyat Palestina.
Mendesak DPR RI menggunakan Hak Interpelasi untuk memanggil Presiden serta membatalkan kesepakatan dagang ART yang dianggap merugikan negara.
Menuntut dihentikannya berbagai kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran yang dinilai berpihak pada kepentingan asing dan merugikan rakyat.
Menolak keterlibatan TNI dan aparatur keamanan dalam ranah sipil, pendidikan, penguasaan tanah, hingga aktivitas bisnis dan usaha.
Mendesak pemerintah segera memperbaiki kebijakan fiskal dan moneter guna mengatasi krisis multidimensi dan menstabilkan nilai rupiah.
Menuntut dibukanya ruang demokrasi dengan menghentikan berbagai tindakan represif, pembubaran paksa diskusi publik, kegiatan nonton bareng, serta aktivitas masyarakat lainnya yang dinilai menggerus hak demokratis rakyat.
Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, Aliansi PERISAI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari buruh, petani, mahasiswa hingga kaum miskin kota, untuk bersatu dalam memperjuangkan kembali kedaulatan ekonomi, politik, dan hukum Indonesia.
