Terasmedia.co Lebak – Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak secara resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, Selasa (21/4/2026). Langkah ini merupakan tindak lanjut atas belum tuntasnya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak.
Sebelumnya, GAMMA telah melakukan audiensi dengan Inspektorat Kabupaten Lebak. Dari pertemuan tersebut, ditemukan bahwa masih terdapat kelebihan pembayaran yang belum dikembalikan secara penuh, bahkan telah melampaui batas waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
GAMMA menilai kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan memerlukan sikap tegas dari BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.
“BPK tidak cukup hanya berhenti pada temuan. Ketika rekomendasi tidak dijalankan secara tuntas, harus ada langkah tegas. Kami mendesak agar BPK mengambil sikap konkret, termasuk mendorong penanganan melalui aparat penegak hukum,” ujar Sekretaris GAMMA, Ade Pahrul.
Menurut GAMMA, keterlambatan penyelesaian temuan serta belum lunasnya pengembalian kelebihan pembayaran menimbulkan pertanyaan di tengah publik terkait efektivitas pengawasan dan tindak lanjut hasil audit.
“Kami tidak ingin temuan BPK hanya menjadi dokumen tanpa makna. Jika tidak ada ketegasan, kepercayaan publik terhadap pengawasan keuangan negara bisa dipertaruhkan,” lanjutnya.
Dalam surat permohonan audiensi tersebut, GAMMA juga menegaskan akan mendesak BPK agar mendorong penanganan melalui aparat penegak hukum apabila rekomendasi tidak dijalankan.
GAMMA menyatakan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini secara serius. Bahkan, jika tidak ada respons yang jelas atau BPK dinilai tidak tegas, GAMMA berencana melakukan aksi terbuka, mulai dari Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Kantor Pusat BPK RI, hingga Kejaksaan.
“Jika tidak ada ketegasan, kami siap turun ke jalan. Temuan BPK harus ditindaklanjuti, bukan diabaikan,” tegasnya.
