TANGERANG , Terasmedia.co — Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kabupaten Tangerang membawa berkah sekaligus tantangan besar. Salah satu tantangan paling mendesak saat ini adalah bagaimana menjaga lahan persawahan agar tidak habis tergerus oleh pembangunan gedung, pabrik, dan perumahan.
Dalam sebuah kajian kebijakan publik, pengamat tata ruang Ijum Setiawan mengingatkan bahwa masalah ini harus disikapi dengan serius. Berkaca dari kasus hukum alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada awal 2026, perlindungan sawah kini bukan lagi sekadar urusan administrasi, melainkan sudah masuk ke ranah hukum demi menjaga masa depan pangan kita.
Dilema Antara Ekonomi dan Lumbung Pangan
Sebagai daerah penyangga ibu kota, Kabupaten Tangerang tumbuh sangat maju. Kawasan industri bertambah dan perumahan baru terus dibangun. Di satu sisi, hal ini membuka banyak lapangan kerja. Namun di sisi lain, ruang untuk bertani menjadi semakin menyusut.
Padahal, menurut data yang dianalisis oleh Ijum Setiawan, Kabupaten Tangerang sebenarnya memikul tanggung jawab besar sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Banten. Berikut adalah target sektor pertanian daerah yang cukup krusial:
- Target Produksi Padi: Mencapai 330.735 ton Gabah Kering Giling (GKG).
- Target Luas Panen: Mencakup area seluas 62.721 hektare.
Angka ini menunjukkan bahwa di tengah arus modernisasi, Kabupaten Tangerang masih berjuang keras untuk menghasilkan beras bagi kebutuhan masyarakat.
Mengapa Petani Memilih Menjual Sawah?
Ijum Setiawan mengajak kita untuk melihat masalah ini dari sudut pandang para petani. Saat ini, mereka dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Ketika nilai jual tanah untuk kawasan industri atau perumahan melonjak tinggi, tawaran tersebut menjadi godaan ekonomi yang besar.
Di saat yang sama, para petani sering kali berjuang sendirian menghadapi kendala seperti:
- Biaya pupuk dan modal kerja yang semakin mahal.
- Ketidakpastian hasil panen akibat perubahan cuaca.
- Minimnya generasi muda yang mau melanjutkan profesi sebagai petani.
Oleh karena itu, jika sektor pertanian tidak memberikan keuntungan yang layak, menjual lahan sering kali menjadi pilihan terakhir yang paling rasional bagi mereka.
Dampak Lingkungan yang Mulai Nyata
Penyusutan lahan sawah ternyata tidak hanya berpengaruh pada stok beras, tetapi juga kenyamanan hidup warga Tangerang. Sawah dan area hijau berfungsi sebagai penyerap air hujan alami.
Ketika sawah berubah menjadi aspal dan beton, daya serap tanah otomatis berkurang. Hal inilah yang disinyalir menjadi salah satu pemicu meluasnya titik banjir di beberapa wilayah Tangerang pada awal tahun 2026 ini.
Merespons hal ini, Ijum Setiawan memberikan sebuah catatan yang sangat mendalam:
“Tata ruang bukan sekadar dokumen teknis pemerintahan. Tata ruang adalah kontrak sosial yang menentukan wajah Kabupaten Tangerang di masa depan.”
Solusi Bersama untuk Masa Depan Tangerang
Agar pembangunan tetap maju namun perut masyarakat tetap aman, Ijum Setiawan menawarkan beberapa langkah bijak dan solutif yang bisa dilakukan pemerintah daerah:
- Transparansi Lahan: Pemerintah perlu membuka data pemanfaatan lahan secara berkala, sehingga masyarakat tahu area mana saja yang boleh dibangun dan mana yang harus tetap dilindungi sebagai sawah abadi.
- Pantauan Teknologi: Menggunakan bantuan citra satelit untuk memantau kawasan pertanian agar tidak beralih fungsi secara ilegal.
- Pelibatan Masyarakat: Mengajak organisasi petani, akademisi, dan warga untuk berdiskusi bersama dalam merencanakan tata ruang daerah.
- Kesejahteraan Petani: Memberikan bantuan subsidi yang tepat sasaran, teknologi modern, dan jaminan harga jual padi yang adil, sehingga mempertahankan sawah menjadi pilihan yang menguntungkan secara ekonomi.
Kemajuan sebuah daerah tentu tidak hanya diukur dari banyaknya gedung tinggi. Keberhasilan yang sejati adalah ketika Kabupaten Tangerang mampu tumbuh secara ekonomi, namun tetap bisa menjaga alamnya dan memastikan kebutuhan pangan warganya selalu terpenuhi dengan aman.
(Artikel Opini / Kajian Kebijakan Publik oleh: Ijum Setiawan)
