Terasmedia.co Jakarta – Aroma kepanikan mendadak tercium dari koridor Hubungan Antar Lembaga Kementerian Perdagangan (Kemendag). Alih-alih memberikan jawaban substantif terkait melambungnya harga pangan yang mencekik rakyat, respons yang muncul justru bersifat teknis-administratif yang terkesan reaktif. Fenomena “kebakaran jenggot” ini terlihat jelas saat pihak internal kementerian mulai sibuk mengintervensi urusan redaksional media.
Belakangan, beredar kabar mengenai upaya pihak Hubungan Antar Lembaga Kemendag, yang diidentifikasi melalui komunikasi Virzha, yang mencoba melobi beberapa media online untuk mengubah visual atau foto dalam pemberitaan kritis. Permintaan ini muncul pasca tayangnya berita mengenai desakan mundur terhadap Menteri Perdagangan akibat gagalnya stabilitas harga komoditas pokok seperti cabai, bawang, hingga rencana kenaikan HET Minyakita.
Langkah ini dianggap sebagai sinyalemen bahwa kementerian sedang tidak dalam kondisi tenang. Permintaan untuk “mengganti foto” di tengah isu krusial mengenai perut rakyat menunjukkan adanya pergeseran fokus yang janggal. Alih-alih sibuk berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk menekan harga cabai merah keriting yang melonjak di atas Rp50.000 per kg, energi kementerian justru terkuras untuk mengurusi estetika publikasi yang dianggap mengganggu kenyamanan pejabat.
Reaksi reaktif ini justru mempertegas narasi yang disampaikan publik melalui elemen masyarakat seperti MataHukum. Ketika instrumen pasar gagal dikendalikan dan kebijakan HET Minyakita justru ingin dinaikkan di saat rakyat sulit, tekanan publik memang akan memuncak. Namun, merespons kritik keras dengan upaya “merapikan” tampilan berita di media online adalah langkah defensif yang tidak menyentuh akar persoalan.
Narasi yang berkembang di internal kementerian yang menyatakan akan “berkomunikasi dengan internal dulu” terkait penayangan berita, menunjukkan adanya kegagapan dalam menghadapi arus informasi yang kritis. Publik melihat ini bukan sekadar urusan foto, melainkan upaya halus untuk meredam dampak psikologis dari berita yang menuntut tanggung jawab etis sang menteri.
Jika Kementerian Perdagangan lebih sibuk mengurusi bagaimana visual mereka tampak di layar gawai daripada mengurusi bagaimana harga beras kualitas bawah tetap terjangkau di angka Rp15.000-an, harga minyaKita yang melambung jauh dari HET hingga Rp22.000 maka kritik yang menyebut kementerian ini “kehilangan arah” menemukan pembenarannya. Kebakaran jenggot atas pemberitaan adalah indikasi nyata bahwa kementerian sedang berada di bawah tekanan besar, namun sayangnya, energi itu belum terlihat dialokasikan untuk menurunkan harga pangan di pasar-pasar tradisional.
Rakyat tidak butuh pembahasan foto pejabat; rakyat butuh harga pangan yang bagus di kantong mereka. Upaya intervensi terhadap konten media hanya akan menambah daftar panjang ketidakpercayaan publik terhadap komitmen kementerian dalam melayani kepentingan dasar warga negara.
