Terasmedia.co Jakarta – Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) menyampaikan catatan kritis sekaligus harapan besar terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum BaraNusa, Adi Kurniawan, menyoroti intensitas kunjungan kenegaraan ke luar negeri serta sejumlah program strategis yang menelan anggaran sangat besar. Menurutnya, hingga saat ini dampak nyata dari langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya terasa dalam pemulihan ekonomi masyarakat luas.
Berdasarkan data yang dihimpun hingga April 2026, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan hampir 50 kali kunjungan ke berbagai negara sahabat, dengan total waktu perjalanan mencapai sekitar 95 hari di luar negeri. Kegiatan diplomasi tersebut diperkirakan menggunakan anggaran negara sekitar Rp20 miliar.
Adi menilai, meski diplomasi antarnegara penting bagi posisi Indonesia di mata dunia, namun kondisi ekonomi di dalam negeri masih menghadapi sejumlah tantangan. Harga kebutuhan pokok yang masih berfluktuasi, sulitnya akses lapangan kerja, hingga melemahnya daya beli masyarakat menjadi catatan utama. Bahkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat tertekan hingga menyentuh angka Rp17.500.
“Kami melihat ada upaya besar pemerintah membangun hubungan internasional. Namun, harapan masyarakat tentu tertuju pada perbaikan kondisi ekonomi sehari-hari. Sudah hampir 50 kali kunjungan luar negeri dilakukan, tapi tantangan ekonomi seperti harga naik dan daya beli yang lemah masih kita rasakan. Ini menjadi pertanyaan kita bersama: apakah kebijakan yang diambil sudah cukup memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh rakyat?” ujar Adi Kurniawan dengan nada santun namun tegas.
Lebih lanjut, Adi juga menyoroti besaran alokasi anggaran untuk sejumlah program unggulan pemerintah. Beberapa di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun, Kopdes Merah Putih senilai Rp400 triliun, hingga program Sekolah Rakyat yang menelan biaya Rp24,9 triliun. Angka-angka yang sangat besar tersebut, menurutnya, harus berbanding lurus dengan hasil yang konkret.
“Kita mengapresiasi adanya program-program besar yang bertujuan memajukan bangsa. Namun, dengan nilai anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah yang bersumber dari uang rakyat, kami berharap implementasinya tepat sasaran. Hingga saat ini, kami melihat masih ada kesenjangan antara narasi besar yang dibangun dengan kenyataan ekonomi di tingkat masyarakat. Jangan sampai program ini hanya menjadi simbol semata, melainkan benar-benar menjadi solusi memperkuat ekonomi keluarga Indonesia,” tambahnya.
Terkait kebijakan luar negeri lainnya, Adi juga menyampaikan catatan mengenai keanggotaan Indonesia dalam Group of Friends of the Belt and Road, Global Development, Global Security and Global Civilization atau yang dikenal sebagai BOP. Menurutnya, hingga kini manfaat konkret dari kebijakan tersebut bagi perekonomian nasional belum sepenuhnya terlihat.
“Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum global tentu memiliki tujuannya masing-masing. Namun, kami berharap hal ini tidak membuat fokus pemerintah terbagi. Kepentingan geopolitik itu penting, namun pemulihan ekonomi domestik, kestabilan harga, dan ketersediaan lapangan kerja adalah hal yang lebih dirasakan urgensinya oleh masyarakat saat ini,” jelasnya.
Oleh karena itu, Adi Kurniawan berharap pemerintah dapat menyeimbangkan langkah diplomasi dan pembangunan fisik dengan perhatian yang lebih besar pada pemulihan ekonomi akar rumput. Ia berharap ke depannya anggaran negara lebih diarahkan untuk memperkuat daya beli dan kesejahteraan rakyat, agar setiap kebijakan yang diambil memberikan dampak positif yang nyata dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
