Jakarta – Udara di kawasan SCBD, Jakarta, siang itu terasa hangat, berbeda dengan dinginnya memorabilia perlawanan yang masih melekat pada sebagian peserta. Di tengah gemerlap gedung pencakar langit, sekelompok kecil orang berkumpul. Bukan untuk protes, melainkan untuk memperingati 28 tahun Reformasi.
Namun, bagi Handiyono Aruman, peringatan ini terasa lebih dari sekadar seremoni. Ia datang sebagai eksponen aktivis 1998 yang kini hidupnya justru bergulat di dunia yang paling ia kritisi dua dekade lalu: birokrasi pendidikan. Ia adalah bagian dari generasi yang dulu menuntut perubahan dari jalanan, kini memastikan perubahan itu berakar di bangku sekolah.
Pemerataan Gizi Reformasi
Handiyono tidak berbicara dengan retorika khas kampus atau teriakan demonstrasi. Ia berbicara dengan data, dengan nada seorang pendidik yang sabar.
Di tahun politik dan ekonomi yang masih dinamis, perhatiannya tertuju pada satu kebijakan strategis yang baru ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto: Ekonomi Pancasila.
Dalam pidato di DPR RI, Presiden menegaskan penerapan pasal 33 UUD 45 secara langsung dan alokasi anggaran pendidikan 20 % dari APBN tetap berjalan hal ini terbukti dari Anggaran Pendidikan dalam ruang lingkup Kementerian Pendidikan telah mengalami lonjakan signifikan: dari Rp 93 triliun pada APBN 2025 menjadi Rp 116 triliun pada APBN 2026.
Akhir dari Momok “Guru Honorer”
Topik paling sensitif di dunia pendidikan selama 28 tahun terakhir tak lain adalah nasib guru honorer. Mereka adalah pahlawan tanpa kepastian.
Digaji kecil, mengabdi tanpa jaminan pensiun, dan setiap tahun selalu digerogoti ketakutan akan pemutusan kontrak.
Namun, dalam narasi Handiyono, titik balik itu tiba bersamaan dengan kebijakan afirmatif yang disisipkan dalam skema “Ekonomi Pancasila”.
Presiden Prabowo memerintahkan pada kementerian pendidikan untuk percepatan transformasi guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) penuh.
“Kebijakan ini adalah antitesis dari feodalisme ekonomi yang dulu kami lawan,” tegas Handiyono. “Selama ini, nasib guru honorer menjadi momok karena sistem tidak adil.
Mereka kerja sama seperti PNS, tapi bayaran seperti kacang. Dengan kenaikan anggaran Rp 116 triliun di 2026, saya melihat ada ruang fiskal yang cukup untuk mengangkat mereka.”
Data yang ia rujuk bukanlah asumsi. Kementerian Keuangan mencatat bahwa belanja pegawai di sektor pendidikan naik 14,2% secara tahunan.
Handiyono, melalui jaringan telah mengkaji bahwa porsi terbesar dari tambahan Rp 23 triliun tersebut dialokasikan untuk program konversi honorer.
Dukungan Penuh Aktivis yang Kini Mendidik
Handiyono tidak lagi berada di barisan depan protes. Namun suaranya tetap lantang. Ia mendukung penuh kebijakan ini karena menurutnya, ini adalah bentuk “Reformasi yang Tertunda”.
“Bayangkan, kita sudah merdeka berpikir sejak 1998, tapi guru honorer masih hidup dalam ketakutan.
Sekarang, ada presiden yang kebijakannya selalu berpihak pada rakyat dan menjamin bahwa anggaran pendidikan 20% APBN tetap berjalan dan tidak terganggu oleh program MBG Itu bukan omong kosong kampanye. Itu APBN yang berjalan,” ujarnya dengan nada mantap.
Peringatan 28 tahun Reformasi kali ini tak melulu tentang nostalgia perlawanan. Di mata Handiyono Aruman, reformasi sedang berlangsung di ruang kelas dan kartu gaji para guru.
Akhirnya, setelah tiga dekade, angin perubahan benar-benar berembus dari Istana menuju ruang guru yang selama ini lembab oleh ketidakpastian.
Sumber Data: APBN 2025-2026, Kementerian Keuangan, Pernyataan Resmi Presiden Prabowo Subianto (Mei 2026), Wawancara Eksklusif dengan Handiyono Aruman.
