Terasmedia.co Jakarta – Menandai momentum 28 tahun kejatuhan rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI) menggelar aksi massa berantai di tiga lokasi strategis ibu kota, Kamis (21/5/2026).Mengusung semangat “Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan dan Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran”, ribuan massa bergerak berturut-turut dari Puspom TNI, Markas Besar TNI AD di Gambir, hingga berakhir di depan gerbang Istana Negara.
Gerakan yang meleburkan kekuatan mahasiswa, pemuda, dan berbagai elemen gerakan rakyat ini menilai, perjalanan Reformasi selama hampir tiga dekade belum membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan dan demokrasi. Sebaliknya, aliansi ini melihat ruang hidup masyarakat justru semakin terdesak akibat meluasnya kehadiran militer di ranah sipil, melemahnya supremasi warga negara, serta kedaulatan ekonomi bangsa yang dinilai kian bergantung pada kekuatan asing.
Koordinator Lapangan sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Jakarta Selatan, Darnel Sipangkar, menjelaskan bahwa pemilihan tiga lokasi sasaran aksi bukanlah kebetulan, melainkan hasil analisis mendalam atas realitas politik negara yang menurutnya telah dikendalikan secara sistemik oleh unsur militer.
“Tema aksi ini adalah panggilan sejarah. Kami menyasar Puspom TNI, Mabes Angkatan Darat, hingga Istana Negara untuk membongkar watak rezim yang kami nilai telah berubah menjadi fasis. Lihat saja fakta di lapangan: mulai dari ranah peradilan, pengamanan investasi Proyek Strategis Nasional yang menggusur rakyat, hingga urusan dapur rakyat melalui program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, semuanya telah disusupi dan dikuasai oleh militer, baik yang masih aktif maupun purnawirawan. Perwira TNI seolah keluar dari barak dan masuk mengatur urusan sipil. Ini adalah penyimpangan total dari amanat UUD 1945 dan semangat Reformasi 1998!” tegas Darnel di tengah barisan massa yang bersorak.
Dalam aksi tersebut, Aliansi PERISAI memaknai setiap lokasi dengan gugatan mendalam atas kebijakan yang berjalan saat ini:
📍 Puspom TNI: Tuntut Hukum, Tolak Impunitas
Di titik pertama ini, para demonstran menuntut pertanggungjawaban hukum yang transparan dan mendobrak budaya menutup-nutupi kesalahan internal. Secara khusus, PERISAI mendesak pengusutan tuntas kasus teror penyiraman air keras yang menimpa aktivis HAM Andrie Yunus. Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan kerugian keuangan negara yang melibatkan Kementerian Pertahanan serta oknum TNI aktif dan purnawirawan.
Aliansi menegaskan, persoalan-persoalan tersebut menyangkut kepentingan rakyat banyak. Oleh sebab itu, penyelesaiannya tidak boleh dipetieskan atau diselesaikan diam-diam secara internal, melainkan harus diadili secara terbuka melalui Peradilan Umum agar keadilan benar-benar terwujud.
📍 Mabes TNI AD: Tolak Kebangkitan Dwi Fungsi ABRI
Markas Besar TNI AD menjadi sasaran simbolis penolakan keras atas apa yang disebut sebagai kembalinya doktrin Dwi Fungsi ABRI dalam wujud baru. PERISAI menggugat keterlibatan militer yang dinilai dijadikan alat kekuasaan untuk melindungi kepentingan oligarki, serta melakukan ekspansi di sektor agraria rakyat berkedok Proyek Strategis Nasional. Kehadiran militer dalam mengatur ekonomi desa dan logistik kebutuhan pokok pun dinilai sebagai bentuk intervensi yang melampaui batas kewenangan pertahanan.
📍 Istana Negara: Gugat Kebijakan Luar Negeri & Runtuhnya Supremasi Sipil
Istana Negara menjadi tujuan akhir sebagai pusat kebijakan tertinggi negara. Di sini, massa menyuarakan protes keras atas pembiaran pemerintah terhadap penyempitan ruang demokrasi, seperti pemburuan aktivis dan pembubaran diskusi publik.
Tak hanya itu, kebijakan luar negeri Indonesia juga menjadi sorotan tajam. Keikutsertaan Indonesia dalam forum Board of Peace (BOP) pimpinan Donald Trump, serta rencana ratifikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat, dinilai bertentangan dengan konstitusi dan Pembukaan UUD 1945. Kebijakan ini dianggap menghamba pada kepentingan imperialis asing dan mengorbankan kedaulatan bangsa.
📢 Enam Tuntutan Utama Aliansi PERISAI
Merespons berbagai persoalan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Reformasi dan Konstitusi, Aliansi PERISAI merumuskan enam poin tuntutan politik yang disampaikan dengan tegas:
1. Hentikan militerisasi ruang sipil dan kembalikan peran militer sepenuhnya ke barak sesuai tugas aslinya.
2. Usut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dan proses melalui jalur peradilan umum. Begitu pula adili segala bentuk KKN dan pelanggaran konstitusi yang melibatkan oknum TNI.
3. Tarik keterlibatan TNI dalam ekspansi dan penguasaan sektor agraria yang dibungkus dengan dalih Proyek Strategis Nasional (PSN).
4. Hentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
5. Segera keluar dari keanggotaan Board of Peace (BOP).
6. Batalkan kerjasama Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang merugikan kedaulatan bangsa.
Aksi massa yang berlangsung khidmat namun penuh semangat ini didukung penuh oleh berbagai organisasi yang bergabung dalam aliansi, antara lain DPD GMNI Jakarta, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), DPC GMNI Jakarta Selatan, Sentral Perjuangan Pemuda (SPP), Pembaru, KABMU UNAS, serta sejumlah organisasi mahasiswa sektoral lainnya.
Dengan teriakan merdeka dan salam demokrasi bergema di udara, massa bubar secara tertib setelah merasa menyampaikan aspirasi politik mereka dengan jelas di hadapan negara.
